Dana Hibah DPRD Tabanan Belum Dianggarkan
Selain dana hibah, dana perjalanan dinas DPRD Tabanan juga belum dianggarkan. Hal itu sebagai imbas defisit anggaran.
TABANAN, NusaBali
Imbas dari defisit pendapatan asli daerah (PAD), rapat kerja DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan membahas Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 berlangsung sedikit panas, Rabu (12/9). Hal itu lantaran dana hibah bansos dan perjalanan dinas anggota dewan belum teranggarkan.
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Tabanan Ketut ‘Boping’ Suryadi sekitar pukul 11.00 Wita. Rapat sebenarnya molor satu jam dari yang dijadwalkam pukul 10.00 Wita. Selanjutnya Ketua TAPD Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa yang sekaligus Sekda Tabanan memaparkan postur anggaran. Dalam list itu, dana hibah yang diusulkan sebesar Rp 13 miliar dan dana perjalanan dinas sebesar Rp 7 miliar tidak disampaikan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan I Nyoman Komet Arnawa menyatakan, belum ada sinergi dari eksekutif dengan dewan. Apalagi tahun sekarang adalah tahun politik yang semestinya sudah dipahami. “Mestinya harus ada kerja sama dan memperhatikan kita ini,” ujarnya.
Atas kenyataan itu, dirinya mengaku tersinggung dimana dengan limit waktu singkat bulan September ini, rancangan harus ditetapkan, tetapi belum ada kejelasan tentang hibah bansos dan perjalanan dinas. “Maka dari itu, saya minta dengan tegas jangan digeser-geser, jangan dipencet-pencet anggaran perjalanan dinas dan hibah bansos harus disediakan. Mengenai jumlahnya, mari kita diskusikan,” tegas politisi asal Kecamatan Penebel, ini.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Bangar I Wayan Sudiana dari Fraksi PDIP. Terkait belum teranggarkan perjalanan dinas dan hibah bansos tersebut, dia minta rancangan pihak eksekutif dibagikan ke legislatif. Karena menurutnya setiap membahas anggaran selalu dikatakan kurang. Namun setelah dia membaca dan melihat pos anggaran seperti di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Sekda Tabanan, besaran anggarannya lumayan. “Contohnya di PUPR, masak dana partisipatif kalau tidak salah saya lihat Rp 70 juta. Itu untuk tutupi partisipatif yang sudah lewat atau yang akan datang?,” ucap Sudiana.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tabanan I Gusti Made Purnayasa menyampaikan perlu mendapatkan perhatian terkait dengan perjalanan dinas. Jika itu tidak terakomodir maka akan ada kegiatan yang terhambat. Seperti menyusun perda dan dan kegiatan pansus tidak bisa jalan. Begitu pula anggaran hibah bansos supaya ada kejelasan. “Saya inginkankan transparan dan terbuka supaya pembahasan anggaran ini tidak ada permasalahan,” tegasnya.
Mengenai hal tersebut Ketua TPAD Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa mengatakan karena potensi dari segi PAD yang dimiliki memang berkurang. Tetapi ini sudah ada peningkatan sebesar Rp 60 miliar ditambah silpa. Sementara ada usulan belanjar sebesar Rp 81 miliar. “Nah kalau dirasa mana yang akan ditunda (hibah dan perjalanan dinas) kita harus duduk bersama,” tegasnya.
Dia menambahkan, memang ada anggota dewan akan mengadakan rasionalisasi anggaran. Tetapi ini perlu mengecek ke masing-masing OPD mana yang harus digeser atau ditunda. “Yang jelas terkait ini saya belum bisa sampaikan lebih awal, perlu ada koordinasi dan kebijakan dari pimpinan,” imbuhnya.
Ketua DPRD Suryadi mengatakan di setiap awal APBD, dewan berharap ada slot dana hibah dan anggaran perjalanan dinas dan dia rasa semua sudah paham. Namun karena belum teranggarkan maka anggota bangar yang masuk dalam pokja-pokja setiap komisi mengadakan rapat internal mengadakan rasionalisasi anggaran mengupas habis postur anggaran di masing-masing. “Siapa tahu nanti ditemukan dana-dana fiktif atau dana yang tidak ekfektif. Sehingga dana bisa terpenuhi,” tegasnya.
Suryadi menjelaskan jika dana hibah dan bansos itu tidak bisa dipenuhi dan kondisinya realistis, itu tidak masalah. “Karena politik itu tidak semata-mata harus menggunakan uang untuk meraup simpati masyarakat. Namun di sisi lain masyarakat yang pragramatis sehingga dewan membutuhkan dana hibah itu, apalagi itu didapat dari dewan saat reses ke masyarakat. Jangan salah teman-teman meminta menunda dan lakukan rasionalisasi,” tandasnya.
Untuk diketahui meskipun PAD meningkat sebesar Rp 60 miliar ditambah dengan silpa-silpa yang sudah masuk, namun ada belanja di masing-masing OPD dengan total Rp 81 miliar, sehingga masih kekurangan dana sebesar Rp 21 miliar. *de
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Tabanan Ketut ‘Boping’ Suryadi sekitar pukul 11.00 Wita. Rapat sebenarnya molor satu jam dari yang dijadwalkam pukul 10.00 Wita. Selanjutnya Ketua TAPD Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa yang sekaligus Sekda Tabanan memaparkan postur anggaran. Dalam list itu, dana hibah yang diusulkan sebesar Rp 13 miliar dan dana perjalanan dinas sebesar Rp 7 miliar tidak disampaikan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan I Nyoman Komet Arnawa menyatakan, belum ada sinergi dari eksekutif dengan dewan. Apalagi tahun sekarang adalah tahun politik yang semestinya sudah dipahami. “Mestinya harus ada kerja sama dan memperhatikan kita ini,” ujarnya.
Atas kenyataan itu, dirinya mengaku tersinggung dimana dengan limit waktu singkat bulan September ini, rancangan harus ditetapkan, tetapi belum ada kejelasan tentang hibah bansos dan perjalanan dinas. “Maka dari itu, saya minta dengan tegas jangan digeser-geser, jangan dipencet-pencet anggaran perjalanan dinas dan hibah bansos harus disediakan. Mengenai jumlahnya, mari kita diskusikan,” tegas politisi asal Kecamatan Penebel, ini.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Bangar I Wayan Sudiana dari Fraksi PDIP. Terkait belum teranggarkan perjalanan dinas dan hibah bansos tersebut, dia minta rancangan pihak eksekutif dibagikan ke legislatif. Karena menurutnya setiap membahas anggaran selalu dikatakan kurang. Namun setelah dia membaca dan melihat pos anggaran seperti di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Sekda Tabanan, besaran anggarannya lumayan. “Contohnya di PUPR, masak dana partisipatif kalau tidak salah saya lihat Rp 70 juta. Itu untuk tutupi partisipatif yang sudah lewat atau yang akan datang?,” ucap Sudiana.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tabanan I Gusti Made Purnayasa menyampaikan perlu mendapatkan perhatian terkait dengan perjalanan dinas. Jika itu tidak terakomodir maka akan ada kegiatan yang terhambat. Seperti menyusun perda dan dan kegiatan pansus tidak bisa jalan. Begitu pula anggaran hibah bansos supaya ada kejelasan. “Saya inginkankan transparan dan terbuka supaya pembahasan anggaran ini tidak ada permasalahan,” tegasnya.
Mengenai hal tersebut Ketua TPAD Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa mengatakan karena potensi dari segi PAD yang dimiliki memang berkurang. Tetapi ini sudah ada peningkatan sebesar Rp 60 miliar ditambah silpa. Sementara ada usulan belanjar sebesar Rp 81 miliar. “Nah kalau dirasa mana yang akan ditunda (hibah dan perjalanan dinas) kita harus duduk bersama,” tegasnya.
Dia menambahkan, memang ada anggota dewan akan mengadakan rasionalisasi anggaran. Tetapi ini perlu mengecek ke masing-masing OPD mana yang harus digeser atau ditunda. “Yang jelas terkait ini saya belum bisa sampaikan lebih awal, perlu ada koordinasi dan kebijakan dari pimpinan,” imbuhnya.
Ketua DPRD Suryadi mengatakan di setiap awal APBD, dewan berharap ada slot dana hibah dan anggaran perjalanan dinas dan dia rasa semua sudah paham. Namun karena belum teranggarkan maka anggota bangar yang masuk dalam pokja-pokja setiap komisi mengadakan rapat internal mengadakan rasionalisasi anggaran mengupas habis postur anggaran di masing-masing. “Siapa tahu nanti ditemukan dana-dana fiktif atau dana yang tidak ekfektif. Sehingga dana bisa terpenuhi,” tegasnya.
Suryadi menjelaskan jika dana hibah dan bansos itu tidak bisa dipenuhi dan kondisinya realistis, itu tidak masalah. “Karena politik itu tidak semata-mata harus menggunakan uang untuk meraup simpati masyarakat. Namun di sisi lain masyarakat yang pragramatis sehingga dewan membutuhkan dana hibah itu, apalagi itu didapat dari dewan saat reses ke masyarakat. Jangan salah teman-teman meminta menunda dan lakukan rasionalisasi,” tandasnya.
Untuk diketahui meskipun PAD meningkat sebesar Rp 60 miliar ditambah dengan silpa-silpa yang sudah masuk, namun ada belanja di masing-masing OPD dengan total Rp 81 miliar, sehingga masih kekurangan dana sebesar Rp 21 miliar. *de
Komentar