Bahas Dana Bansos, DPRD Bali Memanas
Fraksi-fraksi di DPRD Bali selain Fraksi PDIP ingin dana bansos/hibah tetap dicairkan/difasilitasi oleh dewan dalam APBD 2019.
DENPASAR, NusaBali
Jajaran DPRD Bali mulai Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Fraksi membahas dana bansos/hibah sampai malam namun belum ada titik temu, Sabtu (25/8). Selain Fraksi PDIP, seluruh fraksi di DPRD Bali bersikukuh dana bansos/hibah difasilitasi dewan.
Pembahasan soal dana bansos/hibah dilakukan pada hari libur karena sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk menyusun RAPBD Pemprov Bali 2019.
Pembahasan bansos/hibah yang difasilitasi dewan dan diwacanakan dievaluasi Cagub-Cawagub terpilih 2018–2023 Wayan Koster–Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) untuk dialihkan membangun infrastruktur shortcut (jalan pintas) jalur utama Denpasar–Singaraja via Bedugul berlangsung sejak sekitar pukul 14.00 Wita. Sempat jeda pada pukul 17.30 Wita, rapat kembali dilanjutkan hingga sekitar pukul 19.00 Wita.
Rapat digelar secara tertutup dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (PDIP) didampingi Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry (Golkar), Wakil Ketua II I Gusti Bagus Alit Putra (Demokrat), Wakil Ketua III Nyoman Suyasa (Gerindra). Sementara dari eksekutif hadir Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemprov Bali Ida Bagus Ngurah Arda yang mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Bocoran yang diperoleh NusaBali, untuk dana bansos/hibah yang difasilitasi pimpinan dan anggota DPRD Bali yang jumlahnya 55 orang tersebut terjadi perdebatan. Fraksi PDIP yang menjadi pendukung Gubernur–Wagub Bali terpilih 2018–2023, bertahan dengan mendukung sikap Koster–Ace yang akan melakukan rasionalisasi bansos/hibah untuk program pembangunan infrastruktur. Sementara fraksi-fraksi di luar PDIP ngotot bansos/hibah harus jalan di APBD Bali 2019. Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Gabungan Pancabayu semuanya ngotot bansos/hibah harus cair dan tetap difasilitasi dewan.
Bahkan saat waktu jeda, Ketua Fraksi Demokrat I Wayan Adnyana tampak seperti emosi. Adnyana yang keluar ruangan untuk ke toilet seperti meluapkan emosinya. Politisi asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, ini ngomel-ngomel. “Kal ngeranang kenken kone (bakal mau jadi apa ini),” ucap Adnyana.
Informasi yang diperoleh NusaBali, Adnyana paling ngotot dan keras berbicara memperjuangkan bansos/hibah difasilitasi dewan dalam APBD Bali 2019.
Sedangkan Ketua Fraksi Pancabayu (gabungan partai PKPI, Hanura, PAN, NasDem) I Kadek Nuartana saat dicegat NusaBali ketika hendak ke toilet, mengatakan Fraksi Pancabayu sama dengan Demokrat.
“Fraksi Pancabayu sama dengan fraksi-fraksi non-PDIP. Ya kami ingin bansos/hibah tetap dicairkan untuk 2019 ini. Kalau tidak, kami di mata masyarakat bagaimana? Kita akan perjuangkan harus tetap jalan bansos/hibah ini,” tegas politisi asal Desa Pertima, Kecamatan/Kabupaten Karangasem, ini.
Nuartana mengatakan dana bansos/hibah yang direncanakan akan difasilitasi DPRD Bali di APBD 2019 sebesar Rp 6 miliar per anggota dewan. Namun dalam rapat kemarin malah dinegosiasi akan dirasionalisasi. Angkanya tidak tanggung-tanggung dikurangi Rp 4 miliar, sehingga tersisa Rp 2 miliar.
Nuartana mengungkap hampir semua fraksi mengatakan mendukung program eksekutif. Tetapi untuk bansos/hibah mereka bertahan supaya dewan yang memfasilitasi. “Dari Rp 6 miliar dikurangi Rp 4 miliar. Sehingga cuma Rp 2 miliar. Ya ini namanya sama dengan ‘mematikan’ citra kita di masyarakat. Sebenarnya semua fraksi termasuk PDIP saya lihat ingin memfasilitasi bansos, tetapi masih ada sikap setengah-setengah,” kata Ketua DPD PKPI Bali, ini.
Ketua Fraksi Golkar I Wayan Gunawan mengatakan semuanya masih berjalan alot pembahasannya. Gunawan tidak mau komentar ketika dicegat saat rehat ke toilet. Alasannya masih membahas dengan unsur pimpinan. “Belum, belum, saya akan jelaskan kalau sudah final. Sekarang masih jalan membahas ini,” ucap politisi asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, ini.
Sementara unsur pimpinan DPRD Bali mulai Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama, Sugawa Korry, dan Alit Putra tidak mau berkomentar. Mereka meminta media yang meliput rapat membahas KUA APBD Bali berada di luar ruangan. “Belum, belum, masih dibahas. Ini tertutup dulu,” kata Sugawa Korry didampingi Alit Putra.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali I Kadek Diana, secara terpisah mengatakan PDIP tidak berubah sikap atas program Gubernur–Wagub Bali terpilih Koster–Ace yang akan merasionalisasi bansos/hibah untuk dialihkan membangun infrastruktur jalan (shortcut) di Kabupaten Buleleng. “Sementara hasilnya PDI Perjuangan sudah pasti terdepan mengamankan kebijakan program gubernur terpilih berikut visi-misinya,” kata Diana.
Politisi asal Desa/Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ini mengatakan PDIP berangkat bukan dari persoalan partai pengusung yang semena-mena, tetapi bermain dalam regulasi dan Undang-undang Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2019.
”Sudah jelas gubernur terpilih sudah bisa masuk, ikut dalam pembahasan RAPBD. Maka kami harus mendukung gubernur terpilih. Ketika beberapa hal sempat disepakati Gubernur dan DPRD Bali yang masih menjabat sekarang, gubernur terpilih masuk dan melakukan rasionalisasi tidak masalah itu. Termasuk soal hibah,” imbuh mantan Wakil Ketua DPRD Gianyar, ini.
Kata Kadek Diana, hibah/bansos jelas untuk rasionalisasi, bukan digunakan kepentingan aneh-aneh. “Ini untuk shortcut, di samping memang kita berjuang dengan dana APBN. Soal dana bansos/hibah bisa dikomunikasikan kok. Fraksi PDIP tidak masalah dan mendukung kebijakan gubernur terpilih. Pemangkasan ini kan untuk infrastruktur shortcut. Sudah kita tinjau titik shortcut 5 dan 6 itu di Buleleng, dan saya posting di medsos. Postingan itu mendapatan dukungan masyarakat kok. Tentang pembangunan infrastruktur ini berarti mempercepat, dan sudah didesain Pak Koster yang dikoordinasikan dengan Balai Jalan,” tegas Kadek Diana.
Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemprov Bali IB Ngurah Arda belum bisa dimintai komentar. Dihubungi melalui ponselnya, tidak ada respons. Pembahasan dana bansos/hibah di hari libur ini sudah kedua kalinya. Sebelumnya rapat bansos/hibah juga digelar pada hari libur nasional, Hari Raya Idul Adha, Rabu (22/8). *nat
Jajaran DPRD Bali mulai Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Fraksi membahas dana bansos/hibah sampai malam namun belum ada titik temu, Sabtu (25/8). Selain Fraksi PDIP, seluruh fraksi di DPRD Bali bersikukuh dana bansos/hibah difasilitasi dewan.
Pembahasan soal dana bansos/hibah dilakukan pada hari libur karena sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk menyusun RAPBD Pemprov Bali 2019.
Pembahasan bansos/hibah yang difasilitasi dewan dan diwacanakan dievaluasi Cagub-Cawagub terpilih 2018–2023 Wayan Koster–Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) untuk dialihkan membangun infrastruktur shortcut (jalan pintas) jalur utama Denpasar–Singaraja via Bedugul berlangsung sejak sekitar pukul 14.00 Wita. Sempat jeda pada pukul 17.30 Wita, rapat kembali dilanjutkan hingga sekitar pukul 19.00 Wita.
Rapat digelar secara tertutup dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (PDIP) didampingi Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry (Golkar), Wakil Ketua II I Gusti Bagus Alit Putra (Demokrat), Wakil Ketua III Nyoman Suyasa (Gerindra). Sementara dari eksekutif hadir Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemprov Bali Ida Bagus Ngurah Arda yang mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Bocoran yang diperoleh NusaBali, untuk dana bansos/hibah yang difasilitasi pimpinan dan anggota DPRD Bali yang jumlahnya 55 orang tersebut terjadi perdebatan. Fraksi PDIP yang menjadi pendukung Gubernur–Wagub Bali terpilih 2018–2023, bertahan dengan mendukung sikap Koster–Ace yang akan melakukan rasionalisasi bansos/hibah untuk program pembangunan infrastruktur. Sementara fraksi-fraksi di luar PDIP ngotot bansos/hibah harus jalan di APBD Bali 2019. Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Gabungan Pancabayu semuanya ngotot bansos/hibah harus cair dan tetap difasilitasi dewan.
Bahkan saat waktu jeda, Ketua Fraksi Demokrat I Wayan Adnyana tampak seperti emosi. Adnyana yang keluar ruangan untuk ke toilet seperti meluapkan emosinya. Politisi asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, ini ngomel-ngomel. “Kal ngeranang kenken kone (bakal mau jadi apa ini),” ucap Adnyana.
Informasi yang diperoleh NusaBali, Adnyana paling ngotot dan keras berbicara memperjuangkan bansos/hibah difasilitasi dewan dalam APBD Bali 2019.
Sedangkan Ketua Fraksi Pancabayu (gabungan partai PKPI, Hanura, PAN, NasDem) I Kadek Nuartana saat dicegat NusaBali ketika hendak ke toilet, mengatakan Fraksi Pancabayu sama dengan Demokrat.
“Fraksi Pancabayu sama dengan fraksi-fraksi non-PDIP. Ya kami ingin bansos/hibah tetap dicairkan untuk 2019 ini. Kalau tidak, kami di mata masyarakat bagaimana? Kita akan perjuangkan harus tetap jalan bansos/hibah ini,” tegas politisi asal Desa Pertima, Kecamatan/Kabupaten Karangasem, ini.
Nuartana mengatakan dana bansos/hibah yang direncanakan akan difasilitasi DPRD Bali di APBD 2019 sebesar Rp 6 miliar per anggota dewan. Namun dalam rapat kemarin malah dinegosiasi akan dirasionalisasi. Angkanya tidak tanggung-tanggung dikurangi Rp 4 miliar, sehingga tersisa Rp 2 miliar.
Nuartana mengungkap hampir semua fraksi mengatakan mendukung program eksekutif. Tetapi untuk bansos/hibah mereka bertahan supaya dewan yang memfasilitasi. “Dari Rp 6 miliar dikurangi Rp 4 miliar. Sehingga cuma Rp 2 miliar. Ya ini namanya sama dengan ‘mematikan’ citra kita di masyarakat. Sebenarnya semua fraksi termasuk PDIP saya lihat ingin memfasilitasi bansos, tetapi masih ada sikap setengah-setengah,” kata Ketua DPD PKPI Bali, ini.
Ketua Fraksi Golkar I Wayan Gunawan mengatakan semuanya masih berjalan alot pembahasannya. Gunawan tidak mau komentar ketika dicegat saat rehat ke toilet. Alasannya masih membahas dengan unsur pimpinan. “Belum, belum, saya akan jelaskan kalau sudah final. Sekarang masih jalan membahas ini,” ucap politisi asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, ini.
Sementara unsur pimpinan DPRD Bali mulai Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama, Sugawa Korry, dan Alit Putra tidak mau berkomentar. Mereka meminta media yang meliput rapat membahas KUA APBD Bali berada di luar ruangan. “Belum, belum, masih dibahas. Ini tertutup dulu,” kata Sugawa Korry didampingi Alit Putra.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali I Kadek Diana, secara terpisah mengatakan PDIP tidak berubah sikap atas program Gubernur–Wagub Bali terpilih Koster–Ace yang akan merasionalisasi bansos/hibah untuk dialihkan membangun infrastruktur jalan (shortcut) di Kabupaten Buleleng. “Sementara hasilnya PDI Perjuangan sudah pasti terdepan mengamankan kebijakan program gubernur terpilih berikut visi-misinya,” kata Diana.
Politisi asal Desa/Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ini mengatakan PDIP berangkat bukan dari persoalan partai pengusung yang semena-mena, tetapi bermain dalam regulasi dan Undang-undang Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2019.
”Sudah jelas gubernur terpilih sudah bisa masuk, ikut dalam pembahasan RAPBD. Maka kami harus mendukung gubernur terpilih. Ketika beberapa hal sempat disepakati Gubernur dan DPRD Bali yang masih menjabat sekarang, gubernur terpilih masuk dan melakukan rasionalisasi tidak masalah itu. Termasuk soal hibah,” imbuh mantan Wakil Ketua DPRD Gianyar, ini.
Kata Kadek Diana, hibah/bansos jelas untuk rasionalisasi, bukan digunakan kepentingan aneh-aneh. “Ini untuk shortcut, di samping memang kita berjuang dengan dana APBN. Soal dana bansos/hibah bisa dikomunikasikan kok. Fraksi PDIP tidak masalah dan mendukung kebijakan gubernur terpilih. Pemangkasan ini kan untuk infrastruktur shortcut. Sudah kita tinjau titik shortcut 5 dan 6 itu di Buleleng, dan saya posting di medsos. Postingan itu mendapatan dukungan masyarakat kok. Tentang pembangunan infrastruktur ini berarti mempercepat, dan sudah didesain Pak Koster yang dikoordinasikan dengan Balai Jalan,” tegas Kadek Diana.
Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemprov Bali IB Ngurah Arda belum bisa dimintai komentar. Dihubungi melalui ponselnya, tidak ada respons. Pembahasan dana bansos/hibah di hari libur ini sudah kedua kalinya. Sebelumnya rapat bansos/hibah juga digelar pada hari libur nasional, Hari Raya Idul Adha, Rabu (22/8). *nat
Komentar