Alat Berat Diangkut, Rekanan Kesulitan Tata Lapangan Lumintang
Susruta: Suasana Perpolitikan Sebelumnya Jangan Sampai Terbawa
DENPASAR, NusaBali
Penataan Lapangan Lumintang yang sempat distop Satpol PP Kabupaten Badung masih terus berlanjut, Kamis (26/7), kendati alat berat sudah diangkut oleh pemiliknya atas perintah Satpol PP. Hal itu menyebabkan rekanan yang mengerjakan proyek kesulitan dalam melakukan pekerjaan terutama mendatarkan tanah untuk penempatan rumput lapangan.
Dengan kondisi tersebut, rekanan yang terus mengejar target pengerjaan terpaksa memilih untuk mengerjakan bangunan toilet. Padahal, target pengerjaan lapangan yang anggarannya sebesar Rp 1.971.344.000,- atau Rp 1,9 miliar ini hanya diberi waktu 150 hari yakni sampai 21 November 2018. Hal itu membuat rekanan harus menunggu pengerjaan hingga penyelesaian permasalahan antara Pemkot Denpasar dengan Pemkab Badung.
"Alat beratnya sudah diangkut kemarin oleh pemiliknya karena didatangi Satpol PP bahwa pengerjaan proyek dihentikan sementara. Padahal kami masih sangat membutuhkan untuk pemerataan tanah untuk luas lapangan. Kalau tidak ada alat berat kami harus menggunakan tenaga manual (tukang) itu sangat memakan waktu dan tenaga lebih banyak lagi," keluh pengawas Lapangan CV Bhuana Permai selaku pengerja proyek Wayan Gede Adnyana.
Padahal kata dia, saat tender semuanya sudah tidak ada masalah. Namun setelah berjalan, pihaknya tiba-tiba dihampiri Satpol PP yang mengatakan pengerjaan diberhentikan sementara dengan alasan belum ada izin dari pihak pemilik lahan yakni Pemkab Badung. Penghentian ini dengan waktu yang tidak ditentukan dan penarikan alat berat. Dengan peringatan tersebut pihaknya tidak bisa melakukan pengerjaan lapangan lagi.
Yang ada kata dia, pihaknya dengan 15 buruh lainnya difokuskan untuk menyelesaikan bangunan toilet terlebih dahulu dan menunggu sampai proses di perkim selesai. "Kami tetap bekerja sesuai kontrak, tapi saat ini, kalau tidak ada alat berat kami tidak bisa bekerja. Terpaksa pekerjaan kami alihkan dulu ke pembangunan toilet, karena setiap lapangan diwajibkan ada toilet," imbuhnya.
Menurut Adnyana, dengan permasalahan tersebut dipastikan pengerjaan proyek akan molor. Sebab, sebelum selesai persoalan antar pemerintah pihaknya tidak bisa bekerja karena fasilitas yang mereka butuhkan ditarik oleh petugas. "Kami akan menunggu sampai proses selesai. Nanti kalau mengalami kemunduran pengerjaan kami akan meminta tambahan hari pengerjaan. Karena permasalahan ini bukan dari kami," jelasnya.
Mengetahui permasalahan ini, Anggota Komisi III DPRD Denpasar dari Fraksi Demokrat, AA Susruta Ngurah Putra menyayangkan permasalahan penataan tersebut sampai menurunkan petugas untuk memberhentikan pengerjaan. Padahal, pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan MoU yang pernah dibuat dari kedua belah pihak.
MoU tersebut dikatakan sudah jelas pihak kedua harus memelihara dan menata lapangan yang dipinjam tersebut. Apalagi, pengerjaan proyek saat ini untuk melakukan penataan bukan merubah fungsi yang ada. "Ya kami menyayangkan dengan adanya penurunan petugas untuk menghentikan pengerjaan proyek. Padahal itu hanya melakukan penataan sesuai dengan MoU yang sudah jelas bukan merubah fungsi," kata Susruta.
Jadi menurut dia, kejadian tersebut seharusnya bisa dibijaksanai dengan melakukan langkah komunikasi antara pemerintah Denpasar dan Pemkab Badung. Tidak perlu harus menurunkan petugas yang langsung menghentikan pengerjaan proyek. Padahal penataan tersebut dilakukan untuk masyarakat Denpasar dan kegiatan pemerintahan. Bukan alih fungsi.
"Ya untuk permasalahan ini seharusnya yang adem-ademlah, karena ini kepentingan untuk masyarakat dan kegiatan pemerintahan. Jadi pemerintah selesaikan dengan komunikasi, jangan sampai masalah seperti ini jadi keras. Dan semua kepentingan untuk masyarakat juga," imbuhnya.
Kata Susruta, suasana perpolitikan sebelumnya juga jangan sampai terbawa dalam permasalahan pemerintahan. Jadi semua sudah selesai siapapun pemimpinnya adalah pemimpin semua elemen masyarakat Bali. "Perhelatan sudah selesai jangan sampai itu kebawa sampai sekarang. Pemimpin sudah ditentukan, siapapun itu sudah jadi pemimpin kita bersama untuk bersama-sama membangun Bali. Jadi pemerintah dengan pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini agar penataan bisa segera berlanjut," tandasnya. *m
Dengan kondisi tersebut, rekanan yang terus mengejar target pengerjaan terpaksa memilih untuk mengerjakan bangunan toilet. Padahal, target pengerjaan lapangan yang anggarannya sebesar Rp 1.971.344.000,- atau Rp 1,9 miliar ini hanya diberi waktu 150 hari yakni sampai 21 November 2018. Hal itu membuat rekanan harus menunggu pengerjaan hingga penyelesaian permasalahan antara Pemkot Denpasar dengan Pemkab Badung.
"Alat beratnya sudah diangkut kemarin oleh pemiliknya karena didatangi Satpol PP bahwa pengerjaan proyek dihentikan sementara. Padahal kami masih sangat membutuhkan untuk pemerataan tanah untuk luas lapangan. Kalau tidak ada alat berat kami harus menggunakan tenaga manual (tukang) itu sangat memakan waktu dan tenaga lebih banyak lagi," keluh pengawas Lapangan CV Bhuana Permai selaku pengerja proyek Wayan Gede Adnyana.
Padahal kata dia, saat tender semuanya sudah tidak ada masalah. Namun setelah berjalan, pihaknya tiba-tiba dihampiri Satpol PP yang mengatakan pengerjaan diberhentikan sementara dengan alasan belum ada izin dari pihak pemilik lahan yakni Pemkab Badung. Penghentian ini dengan waktu yang tidak ditentukan dan penarikan alat berat. Dengan peringatan tersebut pihaknya tidak bisa melakukan pengerjaan lapangan lagi.
Yang ada kata dia, pihaknya dengan 15 buruh lainnya difokuskan untuk menyelesaikan bangunan toilet terlebih dahulu dan menunggu sampai proses di perkim selesai. "Kami tetap bekerja sesuai kontrak, tapi saat ini, kalau tidak ada alat berat kami tidak bisa bekerja. Terpaksa pekerjaan kami alihkan dulu ke pembangunan toilet, karena setiap lapangan diwajibkan ada toilet," imbuhnya.
Menurut Adnyana, dengan permasalahan tersebut dipastikan pengerjaan proyek akan molor. Sebab, sebelum selesai persoalan antar pemerintah pihaknya tidak bisa bekerja karena fasilitas yang mereka butuhkan ditarik oleh petugas. "Kami akan menunggu sampai proses selesai. Nanti kalau mengalami kemunduran pengerjaan kami akan meminta tambahan hari pengerjaan. Karena permasalahan ini bukan dari kami," jelasnya.
Mengetahui permasalahan ini, Anggota Komisi III DPRD Denpasar dari Fraksi Demokrat, AA Susruta Ngurah Putra menyayangkan permasalahan penataan tersebut sampai menurunkan petugas untuk memberhentikan pengerjaan. Padahal, pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan MoU yang pernah dibuat dari kedua belah pihak.
MoU tersebut dikatakan sudah jelas pihak kedua harus memelihara dan menata lapangan yang dipinjam tersebut. Apalagi, pengerjaan proyek saat ini untuk melakukan penataan bukan merubah fungsi yang ada. "Ya kami menyayangkan dengan adanya penurunan petugas untuk menghentikan pengerjaan proyek. Padahal itu hanya melakukan penataan sesuai dengan MoU yang sudah jelas bukan merubah fungsi," kata Susruta.
Jadi menurut dia, kejadian tersebut seharusnya bisa dibijaksanai dengan melakukan langkah komunikasi antara pemerintah Denpasar dan Pemkab Badung. Tidak perlu harus menurunkan petugas yang langsung menghentikan pengerjaan proyek. Padahal penataan tersebut dilakukan untuk masyarakat Denpasar dan kegiatan pemerintahan. Bukan alih fungsi.
"Ya untuk permasalahan ini seharusnya yang adem-ademlah, karena ini kepentingan untuk masyarakat dan kegiatan pemerintahan. Jadi pemerintah selesaikan dengan komunikasi, jangan sampai masalah seperti ini jadi keras. Dan semua kepentingan untuk masyarakat juga," imbuhnya.
Kata Susruta, suasana perpolitikan sebelumnya juga jangan sampai terbawa dalam permasalahan pemerintahan. Jadi semua sudah selesai siapapun pemimpinnya adalah pemimpin semua elemen masyarakat Bali. "Perhelatan sudah selesai jangan sampai itu kebawa sampai sekarang. Pemimpin sudah ditentukan, siapapun itu sudah jadi pemimpin kita bersama untuk bersama-sama membangun Bali. Jadi pemerintah dengan pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini agar penataan bisa segera berlanjut," tandasnya. *m
Komentar