BKK 21 Desa Pakraman dan 12 Subak Abian Hangus
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bali, Ketut Lihadnyana, menggelar koordinasi dengan perbekel se-Karangasem di Sekretariat Pasemetonan Jagabaya (Pasebaya) Gunung Agung, Banjar Wates Tengah, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Karangasem, Sabtu (27/1).
AMLAPURA, NusaBali
Koordinasi itu terkait dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Provinsi Bali sebesar Rp 4,4 miliar yang tidak terserap di Kabupaten Karangasem. Total 21 desa pakraman dan 12 subak abian tidak bisa cairkan BKK.
Lihadnya menerangkan, 21 desa pakraman yang gagal kebagian BKK tahun 2017 yakni Desa Sebudi, Kecamatan Selat dengan 11 desa pakraman, Desa Ban Kecamatan Kubu sebanyak 9 desa pakraman, dan Desa Peringsari, Kecamatan Selat sebanyak 1 desa pakraman. Sementara 12 subak abian tersebar di 21 desa pakraman tersebut. BKK untuk desa pakraman sebesar Rp 200 juta sedangkan subak abian kebagian Rp 50 juta.
Ketut Lihadyana mengatakan, semestinya desa pakraman proaktif berkoordinasi dengan desa dinas. Dana BKK bisa cair diawali pengajuan proposal dari desa pakraman ke desa dinas. Selanjutnya desa dinas mengajukan ke provinsi dan provinsi memverifikasi. “Ternyata proposal tidak ada masuk, bagaimana BKK bisa cair, jangan paksakan perbekel memproses, nanti jadi temuan,” kata Lihadnyana. Birokrat asal Buleleng ini berjanji menemui para bendesa pakraman untuk meluruskan persoalan yang terjadi di desa agar hubungan antara bendesa dengan perbekel tetap harmonis.
Sebelumnya 11 bendesa pakraman se-Desa Sebudi, Kecamatan Selat mempertanyakan dana BKK tidak cair. Perbekel Desa Sebudi Jro Mangku Tinggal menegaskan, BKK tahun 2017 gagal dicairkan karena semua warga mengungsi. Karena wilayahnya di KRB III, sehingga tidak ada kegiatan fisik. “Bagaimana bisa kami memproses dan mengusulkan agar provinsi mencairkan BKK, sementara semua warta mengungsi dan tidak ada kegiatan,” jelas Jro Mangku Tinggal. *k16
Lihadnya menerangkan, 21 desa pakraman yang gagal kebagian BKK tahun 2017 yakni Desa Sebudi, Kecamatan Selat dengan 11 desa pakraman, Desa Ban Kecamatan Kubu sebanyak 9 desa pakraman, dan Desa Peringsari, Kecamatan Selat sebanyak 1 desa pakraman. Sementara 12 subak abian tersebar di 21 desa pakraman tersebut. BKK untuk desa pakraman sebesar Rp 200 juta sedangkan subak abian kebagian Rp 50 juta.
Ketut Lihadyana mengatakan, semestinya desa pakraman proaktif berkoordinasi dengan desa dinas. Dana BKK bisa cair diawali pengajuan proposal dari desa pakraman ke desa dinas. Selanjutnya desa dinas mengajukan ke provinsi dan provinsi memverifikasi. “Ternyata proposal tidak ada masuk, bagaimana BKK bisa cair, jangan paksakan perbekel memproses, nanti jadi temuan,” kata Lihadnyana. Birokrat asal Buleleng ini berjanji menemui para bendesa pakraman untuk meluruskan persoalan yang terjadi di desa agar hubungan antara bendesa dengan perbekel tetap harmonis.
Sebelumnya 11 bendesa pakraman se-Desa Sebudi, Kecamatan Selat mempertanyakan dana BKK tidak cair. Perbekel Desa Sebudi Jro Mangku Tinggal menegaskan, BKK tahun 2017 gagal dicairkan karena semua warga mengungsi. Karena wilayahnya di KRB III, sehingga tidak ada kegiatan fisik. “Bagaimana bisa kami memproses dan mengusulkan agar provinsi mencairkan BKK, sementara semua warta mengungsi dan tidak ada kegiatan,” jelas Jro Mangku Tinggal. *k16
Komentar