Bangli Belum Bisa Bangun Rumah Bersubsidi
Pemerintah belum bisa membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bangli. Penyebabnya, belum ada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan harga tanah yang mahal.
BANGLI, NusaBali
Harga tanah ditaksir Rp 80 juta per are sementara harga rumah bersubdisi Rp 120 jutaan per unit. Kepala Bidang Pengembangan Lingkungan Hunian Dinas Pekerjaan Umum Bangli, I Komang Putra Aryana, program pembangunan sejuta rumah pemerintah pusat (program presiden) ini di beberapa kabupaten sudah terealisasi. Disampaikan Real Estate Indonesia (REI) merupakan mitra Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) dalam hal pembangunan rumah bersubsidi sempat melakukan penjajakan dan berkoordinasi dengan Bappeda Bangli untuk pembangunan rumah bersubsidi.
Hanya saja dalam koordinasi tersebut, Kabupaten Bangli belum memiliki RUTR yang penjabarannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam RTRW itu akan memuat wilayah dengan fungsi utama seperti kawasan permukiman, kawasan lindung, pedesaan, dan lainnya. “Dengan belum adanya RTRW maka belum bisa menentukan pertuntukan kawasan. Sempat ada rencana REI membangun rumah bersubsidi di Banjar Parayu, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, namun urung karena lahan yang rencananya dimanfaatkan adalah lahan produktif,” jelas Putra Aryana, Minggu (28/1).
Putra Aryana menyampaikan, untuk program rumah bersubsidi juga terbentur mahalnya harga tanah. Taksiran harga tanah Rp 80 juta per are sementara harga jual rumah berkisar Rp 120 juta per unit. Dikatakan, dengan uang Rp 40 juta tidak bisa berbuat banyak untuk membangun rumah. Berbeda halnya bila lahan yang dimanfaatkan untuk rumah adalah lahan milik pemerintah daerah. “Sementara Pemkab Bangli tidak memiliki lahan yang represenattif untuk perumahan,” imbuhnya. Ditambahkan, untuk tahun 2018 belum ada informasi lagi pembangunan rumah bersubsidi di Bangli. *e
Harga tanah ditaksir Rp 80 juta per are sementara harga rumah bersubdisi Rp 120 jutaan per unit. Kepala Bidang Pengembangan Lingkungan Hunian Dinas Pekerjaan Umum Bangli, I Komang Putra Aryana, program pembangunan sejuta rumah pemerintah pusat (program presiden) ini di beberapa kabupaten sudah terealisasi. Disampaikan Real Estate Indonesia (REI) merupakan mitra Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) dalam hal pembangunan rumah bersubsidi sempat melakukan penjajakan dan berkoordinasi dengan Bappeda Bangli untuk pembangunan rumah bersubsidi.
Hanya saja dalam koordinasi tersebut, Kabupaten Bangli belum memiliki RUTR yang penjabarannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam RTRW itu akan memuat wilayah dengan fungsi utama seperti kawasan permukiman, kawasan lindung, pedesaan, dan lainnya. “Dengan belum adanya RTRW maka belum bisa menentukan pertuntukan kawasan. Sempat ada rencana REI membangun rumah bersubsidi di Banjar Parayu, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, namun urung karena lahan yang rencananya dimanfaatkan adalah lahan produktif,” jelas Putra Aryana, Minggu (28/1).
Putra Aryana menyampaikan, untuk program rumah bersubsidi juga terbentur mahalnya harga tanah. Taksiran harga tanah Rp 80 juta per are sementara harga jual rumah berkisar Rp 120 juta per unit. Dikatakan, dengan uang Rp 40 juta tidak bisa berbuat banyak untuk membangun rumah. Berbeda halnya bila lahan yang dimanfaatkan untuk rumah adalah lahan milik pemerintah daerah. “Sementara Pemkab Bangli tidak memiliki lahan yang represenattif untuk perumahan,” imbuhnya. Ditambahkan, untuk tahun 2018 belum ada informasi lagi pembangunan rumah bersubsidi di Bangli. *e
Komentar