Anggota Dewan Dijatah Hibah Bansos Rp 1 M Per Orang
Alokasi keseluruhan dana hibah bansos sebesar Rp 45 miliar. Namunpengajuan proposal usulan kegiatan baru dilakukan 14 anggota dewan.
SINGARAJA, NusaBali
Anggota DPRD Buleleng kembali mendapat jatah dana hibah bansos. Kali ini, jatah hibah bansos per anggota Dewan mencapai Rp 1 miliar untuk tahun 2018. Sayang usulan kegiatan penggunaan jatah hibah bansos tersebut masih belum jelas. Eksekutif pun sempat teriak masalah proposal usulan penggunaan dana tersebut.
Data dihimpun menyebut, dalam APBD Induk 2018, Pemkab Buleleng alokasikan dana hibah bansos untuk DPRD Buleleng mencapai Rp 45 miliar. Itu berarti, masing-masing anggota dewan dengan 45 anggota, kebagian jatah sebesar Rp 1 miliar.
Nah biasanya, proposal usulan kegiatan biasanya diajukan paling lambat bulan Juli, tahun sebelumnya. Artinya, untuk jatah dana hibah bansos pada tahun 2018, proposal usulan sudah masuk pada Juli 2017. Langkah ini agar Eksekutif dapat waktu yang cukup memverifikasi proposal yang diajukan.
Namun hingga memasuki Januari 2018, jumlah anggota yang mengajukan proposal usulan baru 14 orang. Itu berarti separuh lebih dari 45 jumlah anggota DPRD Buleleng belum mengajukan proposal kegiatan. Konon pihak Eksekutif sempat mempertanyakan kesiapan proposal tersebut. Eksekutif tidak ingin disalahkan ketika terjadi keterlambatan pencairan jatah hibah bansos.
Ketua DPRD Gede Supriatna dikonfirmasi Rabu (3/1) tidak menampik besaran jatah hibah bansos yang diterima masing-masing anggota Dewan di tahun 2018, sebesar Rp 1 miliar. Supriatna menegaskan, jatah hibah bansos itu tujuannya mempercepat pembangunan di masing-masing desa. Hibah bansos itu hanya stimulus bagi masyarakat yang punya keinginan besar dalam membangun wilayahnya. “Kami hanya memfasilitasi, hibah bansos itu untuk kepentingan masyarakat banyak dalam mempercepat pembangunan di desa-desa. Jadi program kegiatan itu semuanya dari dan untuk masyarakat,” kata politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Ditanya kegiatan yang diajukan dalam bentuk proposal, Supriatna mengaku masih ada kendala terkait dengan jumlah anggota yang sudah mengajukan usulan proposal. Diakui, proposal usulan kegiatan yang difasilitasi oleh masing-masing anggota, semestinya sudah seluruhnya masuk.
Supriatna mengaku sudah berulangkali mengingatkan pada anggota agar secepatnya proposal usulan kegiatan diajukan, agar dapat diverifikasi oleh Eksekutif. “Saya tidak tahu persis apa kendalanya anggota belum ajukan proposal usulan kegiatan yang difasilitasi. Padahal Sekretariatan dan saya setiap rapat pembahasan sudah mengingatkan,” aku Supriatna didampingi Sekwan Gede Wisnawa.
Kendati belum seluruhnya anggota mengajukan proposal usulan kegiatan yang difasilitasi, namun selama ini pencairan jatah hibah bansos bagi seluruh anggota tetap berjalan lancar. *k19
Anggota DPRD Buleleng kembali mendapat jatah dana hibah bansos. Kali ini, jatah hibah bansos per anggota Dewan mencapai Rp 1 miliar untuk tahun 2018. Sayang usulan kegiatan penggunaan jatah hibah bansos tersebut masih belum jelas. Eksekutif pun sempat teriak masalah proposal usulan penggunaan dana tersebut.
Data dihimpun menyebut, dalam APBD Induk 2018, Pemkab Buleleng alokasikan dana hibah bansos untuk DPRD Buleleng mencapai Rp 45 miliar. Itu berarti, masing-masing anggota dewan dengan 45 anggota, kebagian jatah sebesar Rp 1 miliar.
Nah biasanya, proposal usulan kegiatan biasanya diajukan paling lambat bulan Juli, tahun sebelumnya. Artinya, untuk jatah dana hibah bansos pada tahun 2018, proposal usulan sudah masuk pada Juli 2017. Langkah ini agar Eksekutif dapat waktu yang cukup memverifikasi proposal yang diajukan.
Namun hingga memasuki Januari 2018, jumlah anggota yang mengajukan proposal usulan baru 14 orang. Itu berarti separuh lebih dari 45 jumlah anggota DPRD Buleleng belum mengajukan proposal kegiatan. Konon pihak Eksekutif sempat mempertanyakan kesiapan proposal tersebut. Eksekutif tidak ingin disalahkan ketika terjadi keterlambatan pencairan jatah hibah bansos.
Ketua DPRD Gede Supriatna dikonfirmasi Rabu (3/1) tidak menampik besaran jatah hibah bansos yang diterima masing-masing anggota Dewan di tahun 2018, sebesar Rp 1 miliar. Supriatna menegaskan, jatah hibah bansos itu tujuannya mempercepat pembangunan di masing-masing desa. Hibah bansos itu hanya stimulus bagi masyarakat yang punya keinginan besar dalam membangun wilayahnya. “Kami hanya memfasilitasi, hibah bansos itu untuk kepentingan masyarakat banyak dalam mempercepat pembangunan di desa-desa. Jadi program kegiatan itu semuanya dari dan untuk masyarakat,” kata politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Ditanya kegiatan yang diajukan dalam bentuk proposal, Supriatna mengaku masih ada kendala terkait dengan jumlah anggota yang sudah mengajukan usulan proposal. Diakui, proposal usulan kegiatan yang difasilitasi oleh masing-masing anggota, semestinya sudah seluruhnya masuk.
Supriatna mengaku sudah berulangkali mengingatkan pada anggota agar secepatnya proposal usulan kegiatan diajukan, agar dapat diverifikasi oleh Eksekutif. “Saya tidak tahu persis apa kendalanya anggota belum ajukan proposal usulan kegiatan yang difasilitasi. Padahal Sekretariatan dan saya setiap rapat pembahasan sudah mengingatkan,” aku Supriatna didampingi Sekwan Gede Wisnawa.
Kendati belum seluruhnya anggota mengajukan proposal usulan kegiatan yang difasilitasi, namun selama ini pencairan jatah hibah bansos bagi seluruh anggota tetap berjalan lancar. *k19
Komentar