DPRD Buleleng Dorong Evaluasi Kinerja Pegawai Kontrak
DPRD Buleleng mendorong Pemkab setempat mengevaluasi kinerja pegawai kontrak.
SINGARAJA, NusaBali
Karena jumlah pegawai ini makin membeludak sehingga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)."Tolong segera dievaluasi dan saya memberikan apresiasi sudah ada moratorium penerimaan pegawai kontrak," kata anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana, di Singaraja, Minggu (12/11).
Sebelumnya, dia memperkirakan bahwa jumlah pegawai kontrak mencapai 5.000 orang lebih. Pegawai ini tersebar pada berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Pihaknya berharap Pemkab Buleleng kedepan dengan mengutamakan evaluasi kinerja. Langkah ini guna memantau efektivitas keberadaan para pegawai kontrak terkait juga tugas pokok dan fungsi yang didapat. "Evaluasi kinerja penting karena kinerja tenaga kontrak tidak sebanding dengan beban kerja. Apalagi, ribuan tenaga kontrak menyerap anggaran besar," tutur dia.
Sebelumnya, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.800/3448/BKPSDM tertanggal 8 November 2017 guna menginstruksikan semua pimpinan OPD untuk tidak melakukan penambahan pengangkatan tenaga kontrak.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Buleleng Ni Made Rousmini menjelaskan, pihaknya saat ini masih menunggu laporan OPD mana saja yang sudah mengeveluasi kinerja tenaga kontrak yang dipekerjakan. "Seluruh pimpinan OPD wajib mengikuti instruksi itu. Hanya saja untuk laporan pelaksanaannya itu belum dapat dipastikan," tegas Rousmini. *ant
Karena jumlah pegawai ini makin membeludak sehingga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)."Tolong segera dievaluasi dan saya memberikan apresiasi sudah ada moratorium penerimaan pegawai kontrak," kata anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana, di Singaraja, Minggu (12/11).
Sebelumnya, dia memperkirakan bahwa jumlah pegawai kontrak mencapai 5.000 orang lebih. Pegawai ini tersebar pada berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Pihaknya berharap Pemkab Buleleng kedepan dengan mengutamakan evaluasi kinerja. Langkah ini guna memantau efektivitas keberadaan para pegawai kontrak terkait juga tugas pokok dan fungsi yang didapat. "Evaluasi kinerja penting karena kinerja tenaga kontrak tidak sebanding dengan beban kerja. Apalagi, ribuan tenaga kontrak menyerap anggaran besar," tutur dia.
Sebelumnya, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.800/3448/BKPSDM tertanggal 8 November 2017 guna menginstruksikan semua pimpinan OPD untuk tidak melakukan penambahan pengangkatan tenaga kontrak.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Buleleng Ni Made Rousmini menjelaskan, pihaknya saat ini masih menunggu laporan OPD mana saja yang sudah mengeveluasi kinerja tenaga kontrak yang dipekerjakan. "Seluruh pimpinan OPD wajib mengikuti instruksi itu. Hanya saja untuk laporan pelaksanaannya itu belum dapat dipastikan," tegas Rousmini. *ant
Komentar