nusabali

Dewan Minta Penanganan Bencana dari BTT Lebih Masif

  • www.nusabali.com-dewan-minta-penanganan-bencana-dari-btt-lebih-masif

SINGARAJA, NusaBali - DPRD Buleleng meminta pemerintah untuk lebih mematangkan regulasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Terutama dalam penanganan bencana yang memerlukan penanganan cepat. Sejauh ini penanganan bencana tidak dapat dieksekusi cepat karena terbentur regulasi.

Hal tersebut muncul saat rapat pimpinan dan anggota DPRD Buleleng membahas finalisasi draft rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Tahun 2023, Rabu (17/4). Rapat itu berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng.

Koordinator Tim Ahli DPRD Buleleng Putu Suardika, mengatakan realisasi BTT tahun 2023 hanya 13,86 persen, karena eksekusi anggaran sulit. Anggaran yang disiapkan untuk situasi yang tidak terduga seperti bencana, tidak dapat terserap maksimal karena terbentur regulasi. Padahal banyak bencana yang terjadi selama tahun 2023 yang memerlukan penanganan cepat.

“Perlu ada regulasi yang bisa memperbaiki kondisi itu. Sehingga bisa segera dieksekusi dan anggaran bisa digunakan,” terang Suardika.

Kondisi tersebut dikuatkan oleh anggota DPRD Buleleng Wayan Teren. Menurutnya, aturan penggunaan dana BTT baru bisa dipakai untuk penanganan bencana dengan skala yang besar. Dana BTT pun baru bisa dipakai setelah ada penetapan status darurat bencana dari kepala daerah.

Menurut Teren yang juga anggota Fraksi Hanura, banyak jalan-jalan jebol dan fasilitas umum lain yang rusak akibat bencana. Dengan kendala regulasi ini, penanganan tidak bisa cepat, malah akan berdampak potensi anggaran yang dikeluarkan lebih besar. Sebab kerusakan yang terjadi jika tidak segera mendapat penanganan, besar kemungkinan akan bertambah parah. Apalagi harus mengantri anggaran beberapa tahun.

“Tidak heran kalau BTT ini sisa terus. Kami minta ini ada solusi sehingga BTT bisa digunakan lebih maksimal. Banyak kejadian bencana berdampak kerusakan, sampai masyarakat berswadaya karena lama penanganan. Harus ada langkah konkret kedepannya,” papar politisi asal Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Buleleng ini.

Sementara  itu pada tahun anggaran 2023 lalu Pemkab Buleleng menganggarkan BTT sebesar Rp 2,60 miliar. Namun hingga akhir tahun lalu hanya terealisasi Rp 361,25 juta atau 13,86 persen. Sisa anggaran tersebut akhirnya dikembalikan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).7 k23

Komentar