SMP Dharma Putra Ajukan Alih Status
Terkendala Biaya Operasional
SINGARAJA, NusaBali
SMP Dharma Putra, salah satu sekolah swasta di Desa Sangsit, Kecamaatan Sawan, Buleleng, belum lama ini dimohonkan alih status dari swasta menjadi negeri, oleh jajaran sekolah setempat. Permohonan itu kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng. Pengajuan itu dari Yayasan Dharma Putra dan pihak sekolah yang bersangkutan karena kendala biaya operasional dan minimnya minat anak-anak bersekolah ke SMP swasta.
Kepala SMP Dharma Putra I Gede Merta SPd yang dihubungi Selasa (1/8), mengakui keputusan untuk alih status dari swasta menjadi negeri tersebut sudah merupakan keputusan yang bulat, baik dari yayasan maupun sekolah. Karena saat ini kalangan pengurus yayasan yang mendirikan sekolah swasta sejak tahun 1976 itu sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Sehingga ada kekhawatiran sekolah dan siswa tidak terurus.
Selama ini masalahnya, biaya operasional yang hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dari 197 orang siswa yang ada, pihak sekolah tidak melakukan pungutan biaya apapun alias gratis. Bahkan siswa yang mau bersekolah di sekolah ini saat tahun ajaran baru diberikan dua stel seragam secara cuma-cuma. “Terus kami lakukan terobosan hingga sekarang jumlah siswanya terus meningkat. Dulu tahun 2010 pernah sekolah kami hanya mendapatkan satu orang siswa saja saat tahun ajaran baru. Tahun ini sudah 60an,” katanya.
Padahal tiga SMPN di Kecamatan Sawan khususnya, dengan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) zonasi, sekolah sudah full. Sehingga dipandang perlu dibangun satu SMP negeri untuk mengatasi masalah tersebut. Apalagi khusus di Desa Sanagsit dengan luas wilayah dan pertumbuhan penduduknya sangat tinggi belum ada SMP negeri untuk mengcover kebutuhan pendidikannya.
Selain itu, isu penarikan guru PNS pada sekolah swasta yang berhembus juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Pihak sekolah yang selama ini mengelola sekolah itu pun khawatir setelah penarikan guru-guru PNS yang mencari jam sertifikasi tambahan di sekolah itu, siswa menjadi terlantar. Karena selain guru PNS, SMP Dharma Putra hanya memiliki tujuh orang guru honorer untuk mengajar tujuh kelas yang ada.
Kepala Disdikpora Buleleng Gede Suyasa yang dihubungi terpisah mengatakan, pengajuan alih status sekolah swasta menjadi negeri sejauh ini masih dalam tahap verifikasi. Pihaknya mengaku masih harus menempuh proses yang panjang untuk merumuskan dan mempresentasikan hal tersebut di hadapan tim termasuk kepada Komisi IV DPRD Buleleng.
Dari hasil pendataan awal, sekolah yang berlokasi dekat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit tersebut merupakan sekolah swasta yang bagus. Baik dari segi sarana dan prasarana yang juga selama ini banyak dibantu oleh pemerintah melalui block grand. “Kajian alih status sekolah tersebut juga perlu diskusi lebih lanjut kepada yayasan yang mengelola. Karena lahan yang dibanguni sekolah itu masih berstatus hak milik,” kata dia.
Meski demikian pengajuan itu, jelas Suyasa, sangat memungkinkan, jika melihat perkembangan penduduk dan sistem pendidikan yang berlaku saat ini. Buleleng sejauh ini masih kekurangan sekolah untuk menampung sejumlah anak di daerah tertentu. *k23
SMP Dharma Putra, salah satu sekolah swasta di Desa Sangsit, Kecamaatan Sawan, Buleleng, belum lama ini dimohonkan alih status dari swasta menjadi negeri, oleh jajaran sekolah setempat. Permohonan itu kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng. Pengajuan itu dari Yayasan Dharma Putra dan pihak sekolah yang bersangkutan karena kendala biaya operasional dan minimnya minat anak-anak bersekolah ke SMP swasta.
Kepala SMP Dharma Putra I Gede Merta SPd yang dihubungi Selasa (1/8), mengakui keputusan untuk alih status dari swasta menjadi negeri tersebut sudah merupakan keputusan yang bulat, baik dari yayasan maupun sekolah. Karena saat ini kalangan pengurus yayasan yang mendirikan sekolah swasta sejak tahun 1976 itu sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Sehingga ada kekhawatiran sekolah dan siswa tidak terurus.
Selama ini masalahnya, biaya operasional yang hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dari 197 orang siswa yang ada, pihak sekolah tidak melakukan pungutan biaya apapun alias gratis. Bahkan siswa yang mau bersekolah di sekolah ini saat tahun ajaran baru diberikan dua stel seragam secara cuma-cuma. “Terus kami lakukan terobosan hingga sekarang jumlah siswanya terus meningkat. Dulu tahun 2010 pernah sekolah kami hanya mendapatkan satu orang siswa saja saat tahun ajaran baru. Tahun ini sudah 60an,” katanya.
Padahal tiga SMPN di Kecamatan Sawan khususnya, dengan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) zonasi, sekolah sudah full. Sehingga dipandang perlu dibangun satu SMP negeri untuk mengatasi masalah tersebut. Apalagi khusus di Desa Sanagsit dengan luas wilayah dan pertumbuhan penduduknya sangat tinggi belum ada SMP negeri untuk mengcover kebutuhan pendidikannya.
Selain itu, isu penarikan guru PNS pada sekolah swasta yang berhembus juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Pihak sekolah yang selama ini mengelola sekolah itu pun khawatir setelah penarikan guru-guru PNS yang mencari jam sertifikasi tambahan di sekolah itu, siswa menjadi terlantar. Karena selain guru PNS, SMP Dharma Putra hanya memiliki tujuh orang guru honorer untuk mengajar tujuh kelas yang ada.
Kepala Disdikpora Buleleng Gede Suyasa yang dihubungi terpisah mengatakan, pengajuan alih status sekolah swasta menjadi negeri sejauh ini masih dalam tahap verifikasi. Pihaknya mengaku masih harus menempuh proses yang panjang untuk merumuskan dan mempresentasikan hal tersebut di hadapan tim termasuk kepada Komisi IV DPRD Buleleng.
Dari hasil pendataan awal, sekolah yang berlokasi dekat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit tersebut merupakan sekolah swasta yang bagus. Baik dari segi sarana dan prasarana yang juga selama ini banyak dibantu oleh pemerintah melalui block grand. “Kajian alih status sekolah tersebut juga perlu diskusi lebih lanjut kepada yayasan yang mengelola. Karena lahan yang dibanguni sekolah itu masih berstatus hak milik,” kata dia.
Meski demikian pengajuan itu, jelas Suyasa, sangat memungkinkan, jika melihat perkembangan penduduk dan sistem pendidikan yang berlaku saat ini. Buleleng sejauh ini masih kekurangan sekolah untuk menampung sejumlah anak di daerah tertentu. *k23
Komentar