Bawaslu Terima 5 Aduan Sengketa APK
Petakan Belasan TPS Rawan di Denpasar
Bawaslu Denpasar memetakan ada 10 – 15 titik TPS yang tergolong rawan. TPS ini akibat dekat dengan posko caleg, ada caleg, serta pernah terjadi sengketa.
DENPASAR, NusaBali
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar mencatat lima aduan masuk selama 75 hari masa kampanye Pemilu 2024. Dari lima aduan tersebut, terbanyak seputar sengketa alat peraga kampanye (APK). Bawaslu Denpasar juga memetakan sejumlah TPS yang tergolong rawan.
“Aduan yang masuk tidak banyak, ada lima aduan. Mayoritas aduan terkait sengketa alat peraga kampanye,” kata Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana, seusai apel siaga di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Minggu (11/2).
Apel siaga ini juga dihadiri jajaran instansi terkait di lingkungan Pemkot Denpasar, termasuk Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta seluruh camat di Kota Denpasar.
Selain sengketa APK, lanjut Hardy, ada juga aduan menyangkut netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama masa kampanye Pemilu 2024 yang telah berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Hardy mengemukakan, terkait APK, aduan datang dari pemilik lahan yang tanahnya digunakan untuk pemasangan baliho oleh caleg tertentu.
“Mengenai tindak lanjut aduan, kami sudah melakukan pelaporan dan pleno serta dilakukan mediasi dengan pemilik lahan maupun caleg yang mempunyai baliho,” ucapnya.
Masih terkait alat peraga kampanye, Bawaslu Denpasar juga menerima aduan perusakan baliho dari salah satu caleg. Tetapi karena minimnya saksi dan bukti, sehingga aduan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti.
“Yang terpenting bagi kami, sebelum ada pelanggaran, kami cegah dulu. Itulah tugas Bawaslu sesungguhnya, bukan menunggu sudah terjadinya pelanggaran baru ditindak,” kata Hardy.
Hardy mengatakan saat ini pihaknya memetakan sedikitnya ada 10 – 15 titik TPS yang tergolong rawan. TPS ini akibat dekat dengan posko caleg, ada caleg, serta pernah terjadi sengketa. Karena itu, pihaknya bersama jajarannya telah meminta untuk melakukan pengawasan lebih di TPS-TPS seperti ini. “Potensinya bisa pengerahan massa ketika suara mereka tidak sesuai, itu saja yang kita awasi nanti,” kata Hardy.
Pihaknya juga akan mengawasi pendistribusian logistik pemilu yang akan dilakukan KPU mulai Senin (12/2) hari ini.
“Besok (hari ini) KPU akan melakukan distribusi logistik ke masing-masing desa. Kami akan mengawasi secara tim, yang dilakukan masing-masing korwil. Kami memiliki lima tim yang akan siap mengawasi semua dapil yang ada di Denpasar,” ucapnya.
Di sisi lain terkait dengan penurunan APK di masa tenang, Hardy mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan KPU Kota Denpasar berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Bawaslu Kota Denpasar, dan para pemangku kepentingan terkait.
Hardy mengajak warga Kota Denpasar dalam masa tenang Pemilu 2024 ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama serta memberikan ruang bagi proses pemilu dapat berlangsung aman dan damai.
Walikota Jaya Negara berharap semua pihak dapat menjaga kondusifitas Kota Denpasar ini pada hajatan pesta demokrasi. Terlebih, Denpasar yang mengandalkan sektor pariwisata harus menjadi perhatian masyarakat semua untuk bisa mewujudkan keamanan dan kenyamanan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Pihaknya bersama KPU dan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya agar proses pesta demokrasi ini bisa berjalan damai. 7 ant, mis
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar mencatat lima aduan masuk selama 75 hari masa kampanye Pemilu 2024. Dari lima aduan tersebut, terbanyak seputar sengketa alat peraga kampanye (APK). Bawaslu Denpasar juga memetakan sejumlah TPS yang tergolong rawan.
“Aduan yang masuk tidak banyak, ada lima aduan. Mayoritas aduan terkait sengketa alat peraga kampanye,” kata Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana, seusai apel siaga di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Minggu (11/2).
Apel siaga ini juga dihadiri jajaran instansi terkait di lingkungan Pemkot Denpasar, termasuk Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta seluruh camat di Kota Denpasar.
Selain sengketa APK, lanjut Hardy, ada juga aduan menyangkut netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama masa kampanye Pemilu 2024 yang telah berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Hardy mengemukakan, terkait APK, aduan datang dari pemilik lahan yang tanahnya digunakan untuk pemasangan baliho oleh caleg tertentu.
“Mengenai tindak lanjut aduan, kami sudah melakukan pelaporan dan pleno serta dilakukan mediasi dengan pemilik lahan maupun caleg yang mempunyai baliho,” ucapnya.
Masih terkait alat peraga kampanye, Bawaslu Denpasar juga menerima aduan perusakan baliho dari salah satu caleg. Tetapi karena minimnya saksi dan bukti, sehingga aduan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti.
“Yang terpenting bagi kami, sebelum ada pelanggaran, kami cegah dulu. Itulah tugas Bawaslu sesungguhnya, bukan menunggu sudah terjadinya pelanggaran baru ditindak,” kata Hardy.
Hardy mengatakan saat ini pihaknya memetakan sedikitnya ada 10 – 15 titik TPS yang tergolong rawan. TPS ini akibat dekat dengan posko caleg, ada caleg, serta pernah terjadi sengketa. Karena itu, pihaknya bersama jajarannya telah meminta untuk melakukan pengawasan lebih di TPS-TPS seperti ini. “Potensinya bisa pengerahan massa ketika suara mereka tidak sesuai, itu saja yang kita awasi nanti,” kata Hardy.
Pihaknya juga akan mengawasi pendistribusian logistik pemilu yang akan dilakukan KPU mulai Senin (12/2) hari ini.
“Besok (hari ini) KPU akan melakukan distribusi logistik ke masing-masing desa. Kami akan mengawasi secara tim, yang dilakukan masing-masing korwil. Kami memiliki lima tim yang akan siap mengawasi semua dapil yang ada di Denpasar,” ucapnya.
Di sisi lain terkait dengan penurunan APK di masa tenang, Hardy mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan KPU Kota Denpasar berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Bawaslu Kota Denpasar, dan para pemangku kepentingan terkait.
Hardy mengajak warga Kota Denpasar dalam masa tenang Pemilu 2024 ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama serta memberikan ruang bagi proses pemilu dapat berlangsung aman dan damai.
Walikota Jaya Negara berharap semua pihak dapat menjaga kondusifitas Kota Denpasar ini pada hajatan pesta demokrasi. Terlebih, Denpasar yang mengandalkan sektor pariwisata harus menjadi perhatian masyarakat semua untuk bisa mewujudkan keamanan dan kenyamanan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Pihaknya bersama KPU dan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya agar proses pesta demokrasi ini bisa berjalan damai. 7 ant, mis
Komentar