Bawaslu Badung Ajak Masyarakat Awasi ‘Serangan Fajar’

“Bawaslu Badung telah menandatangani MoU dengan organisasi masyarakat dan sedang menggalakkan kerjasama untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran. Kami berharap partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap potensi politik uang," ujar Ketua Bawaslu Badung, I Putu Hery Indrawan, Sabtu (27/1).

Menurut Hery, sangat penting partisipasi masyarakat dalam pengawasan terkait politik uang ini. Sebab potensi tersebut sangat rawan terjadi di kalangan masyarakat, terutama masa tenang pemilu. "Jika terjadi dan terbukti, kami akan segera mengambil tindakan pidana Pemilu," ungkap Hery.

Hery melanjutkan, berdasarkan data yang masuk, terdapat 133 kampanye di Kabupaten Badung, dan baru terdapat 2 laporan yakni dugaan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) dan informasi awal. Meskipun demikian, belum ada laporan yang mengindikasikan pelanggaran yang terbukti, sehingga situasi di Badung terkait pelaksanaan kampanye masih dinilai nihil. "Pelaksanaan kampanye berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Namun, kami mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi di Badung," tegas Hery.

Sementara itu, Bawaslu Badung juga telah melantik 1.485 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kabupaten Badung. Langkah ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Badung. 

Satu orang PTPS akan mengawasi proses pemungutan suara di satu TPS. Ujung tombak pengawasan Pemilu adalah Pengawas TPS. "Pengawas TPS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap tahapan pemilihan berlangsung dengan adil, bersih, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelas Hery.ind