Ratusan Tenaga PPK dan PPS ‘Nyambi’ Kemas Logistik

Padahal sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tugas PPK dan PPS melakukan pengamanan dan pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024. “PPK dan PPS memastikan, logistik yang mereka butuhkan telah lengkap, jangan sampai seperti kasus Pemilu 2019, ada TPS yang kekurangan surat suara,” ujar Ketua KPU Karangasem I Putu Darma Budiasa ditemui di sela-sela memantau petugas PPK dan PPS mengemas logistik di GOR Gunung Agung, Jalan Untung Surapati Amlapura, Selasa (23/1).

Kata Darma, petugas dari PPK dan PPS yang meminta mengecek logistik sebelum didistribusikan. “Petugas PPK dan PPS yang mengemas logistik itu, karena mereka yang minta. Di samping ada ketentuan mengatur di UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang badan ad hoc,” tambahnya.

Dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kata Darma, ada pasal yang mengatur bahwa PPK dan PPS dapat mengerjakan tugas lain, dalam hal membantu tugas-tugas KPU. “PPK dan PPS melaksanakan kewajiban lain, ya kewajiban lain itu (mengemas logistik,red) yang diberikan KPU, undang-undang mengatur seperti itu,” lanjut Darma. 

Ketika ditanya soal anggaran terkait dengan tugas tambahan PPK dan PPS ini, Darma mengatakan ada pengganti biaya transport. “Kan diperhitungkan ada pengganti biaya transport Rp 150.000 per orang ditanggung makan dan minum. Bekerja sampai tugasnya selesai,” lanjut Darma.

Kata Darma, ada PPK dan PPS dari kecamatan tertentu bertugas dari pukul 08.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita tetap dapat imbalan yang sama.

Sementara Ketua Bawaslu Karangasem, I Nengah Putu Suardika yang turut memantau petugas PPK dan PPS mengemas logistik mengatakan, persiapan logistik tugas penyelenggara dalam hal ini KPU. “Kami tidak masalah petugas PPK dan PPS ikut mengurus logistik, yang penting kan mereka diberikan honor,” ujar Suardika.k16