Perluas Serapan Pasar, Digitalisasi UMKM Bali Harus Dilakukan

DENPASAR, NusaBali.com - Pelaku UMKM di Bali didorong memanfaatkan ekosistem digital untuk meningkatkan kualitas produk serta mampu menjangkau pasar lebih luas. Hal ini menyusul tingginya potensi pasar digital yang terbuka bagi UMKM, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang telah memaksa pelaku UMKM beradaptasi dengan cara-cara baru dalam berbisnis.

"UMKM saat ini harus masuk dalam ekosistem digital karena pasar digital sangat besar dan menjadi peluang bagi UMKM di Bali," kata Sekretaris Wakil Rektor Akademik Undiknas, Putu Purnama Dewi, dalam diskusi Bisnis Lounge yang diselenggarakan Bisnis Indonesia, berkolaborasi dengan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), dan BPD HIPMI  Bali, Selasa (21/11/2023).

Kepala Bidang Pemberdayaan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Bali, Anak Agung Satrya Diana, menjelaskan Pemprov Bali telah merealisasikan sejumlah program dalam upaya digitalisasi seperti membuat marketplace made in Bali yang bisa digunakan UMKM untuk memasarkan produk mereka. Kemudian mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan aplikasi akuntansi mikro yang disebut Lamikro dan mencatatkan keuangan secara harian melalui  aplikasi Siapik atau sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan.

"Upaya digitalisasi tersebut bagian dari upaya kami mendorong UMKM Bali lebih maju, bahkan kami juga aktif memfasilitasi UMKM dengan inkubasi bisnis dan badan usaha. Kemudian membangun rumah kemasan di Gianyar, agar UMKM di Bali mendapatkan fasilitas kemasan yang standar," jelas Satrya.

Namun, Satrya mengakui bahwa proses digitalisasi UMKM ternyata tidak sederhana, berbagai tantangan harus diatasi terlebih dahulu oleh pemerintah mulai dari data UMKM yang belum sinkron, hingga kualitas SDM yang rendah.

"Hingga saat ini belum ada data tunggal yang resmi dan menjadi acuan bersama soal jumlah UMKM di Bali," kata Satrya. "Setiap lembaga masih memiliki data yang beragam, Pemprov sendiri mengambil data UMKM dari masing - masing Kabupaten/Kota. Akan tetapi lembaga lain di luar koordinasi Pemprov Bali memiliki data berbeda dengan yang dimiliki oleh Pemprov Bali."

Satrya menjelaskan saat ini sedang dilakukan proses penyelenggaraan data tunggal Koperasi dan UMKM melalui program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). 

"SIDT ini sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 di Pasal 55 mengamanatkan BDT  UMKM dikoordinasikan oleh  Kementerian (KUKM) yang mengacu pada standar Data UMKM. Penyusunan tersebut dilaksanakan  setelah berkoordinasi dengan badan  yang melaksanakan urusan  pemerintah di bidang statistik (BPS)," jelas Satrya.

Selain soal data, tantangan dalam digitalisasi diungkapkan oleh Ekonom Undiknas, Raka Suardana. Menurutnya percepatan digitalisasi dihambat oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Masih banyak ditemui rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dari sisi pendidikan, keterampilan, pengalaman dan akses informasi.

"Rendahnya minat pelaku UMKM untuk mau mempelajari teknologi informasi dan komunikasi menjadi penghambat percepatan digitalisasi UMKM di Bali," kata Suardana. "Menurutnya pemerintah daerah harus membuat kebijakan / regulasi yang dapat mendorong adopsi ekonomi digital, misalnya pembiayaan bagi usaha rintisan, keringanan pajak, serta literasi tentang pentingnya digitalisasi dalam berbisnis."

Menurut Suardana, digitalisasi UMKM harus dilakukan karena UMKM merupakan penggerak roda ekonomi nasional maupun di Bali. "Digitalisasi memberikan peluang kepada UMKM untuk beradaptasi dan bertransformasi agar bisa bertahan dan bangkit serta tumbuh lebih tinggi, disertai dengan peningkatan korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan," jelas Suardana.

Sementara itu, Owner Menggah Agung, Bagus Galih Hastosa, menjelaskan membangun brand secara digital tidak bisa dilakukan secara instan, butuh waktu jangka panjang yang disertai dengan usaha kreatif dari pelaku UMKM Bali. Produk harus memiliki nilai yang kuat sehingga konsumen bisa tertarik dan loyal terhadap produk tersebut.

"Disini media sosial menjadi peluang untuk mengedukasi masyarakat soal kain. Di Sosial media kami tidak hanya memposting soal “Beli Kain kami, Kami yang terbaik” , tetapi kami menginspirasi orang-orang untuk mulai berani berkain, belajar proses pembuatan kain Menggah Agung," jelas Galih.

Ketua Bidang ESDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPD HIPMI Bali, I Komang Manik Sumardika, menjelaskan untuk bisa eksis di ekosistem digital, yang utama harus disiapkan UMKM adalah keunikan produk, keunggulan produk yang dimiliki UMKM di Bali dibandingkan dengan produk sejenis yang ada di pasar.

"Jika produk yang ditawarkan oleh UMKM merupakan produk yang umum yang bisa dibuat oleh siapa saja, maka akan sulit eksis di ekosistem digital karena pasti memiliki banyak pesaing, rentan terjadi perang harga yang akan berimbas ke penurunan kualitas," ujar Manik.