Menkop Sebut Ada 9,11 Juta Koperasi dan UMKM Nonpertanian di Tanah Air
MANGUPURA, NusaBali - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyebutkan ada sebanyak 9,11 juta koperasi dan UMKM non pertanian dan usaha menetap di seluruh Indonesia berdasarkan hasil pendataan lengkap pada 2022. Dari 9,11 juta itu sebanyak 9,09 juta merupakan UMKM non pertanian dan usaha menetap dan sisanya sebanyak 0,02 juta adalah koperasi.
“Dengan data ini, sekarang jadi mudah untuk menyusun program pemberdayaan termasuk pelaku UMKM,” kata Teten Masduki di sela Rapat Koordinasi Nasional Pemanfaatan Hasil Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2022 di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Selasa (22/11) seperti dilansir Antara.
Menurut Tetan, data tersebut tersebar paling banyak masih berkonsentrasi di Pulau Jawa mencapai 5,4 juta atau 59,11 persen, kemudian di Sumatra sebanyak 2,2 juta atau 24,10 persen. Selanjutnya, di Indonesia Timur yakni Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua mencapai 1,5 juta atau 16,71 persen.
Dia lebih lanjut menjelaskan data tersebut masih belum final dan terus dilanjutkan kembali untuk periode 2023, karena masih ada pelaku UMKM paling besar di sektor agrikultur dan budi daya perairan.
Dari hasil pendataan koperasi dan UMKM itu, dia meminta pemerintah daerah untuk memilah UMKM yang masih bersifat pendapatan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan produk terbatas di pasar lokal. Selain itu, UMKM yang memiliki potensi berkembang dan produknya dapat memasok kebutuhan nasional atau bahkan global (rantai pasok). UMKM yang berkembang dan menjadi bagian rantai pasok itu, lanjut dia, memiliki peran besar untuk menciptakan lapangan kerja.
Dengan demikian, UMKM tidak terus menerus bertumpu menjadi skala rumahan namun berevolusi menciptakan produk, peluang, dan ekonomi baru. Dia menyontohkan tanaman nilam dari Aceh yang diminati pasar global dan dapat menjadi bagian rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan industri kosmetik, misalnya kebutuhan industri parfum di Prancis. Begitu juga rumput laut yang dapat diolah menjadi sejumlah produk turunan di antaranya pengganti tepung terigu, pengganti bahan plastik, hingga kebutuhan farmasi.
“Maka sekali lagi jangan buat program (UMKM) itu-itu saja. Harus melakukan evolusi. Kalau saya ke berbagai daerah ada booth UMKM, itu-itu saja barangnya,” ucap Menkop kepada peserta rakornas dari 34 provinsi dan 240 pemerintah kabupaten/kota di Tanah Air itu.
Setelah adanya pendataan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun strategi bisnis dan kebijakan UMKM, termasuk pemberdayaannya dan memperbarui data secara berkelanjutan melalui sistem data tunggal koperasi dan UMKM. 7 ant
Komentar