Selamatkan Pembayaran Dana BKK Rp 35,34 M, Mantan Bupati Sarankan Buat Kontrak
AMLAPURA, NusaBali - Mantan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg mendorong Pemkab Karangasem melalui Dinas PUPR Karangasem agar merevisi kontrak dengan rekanan yang tengah mengerjakan proyek fisik berbiaya Rp 35,34 miliar dari BKK (Bantuan Khusus Keuangan) Provinsi Bali. Karena pekerjaan tersebut terancam tidak dibayar.
"Hendaknya lakukan revisi kontrak dengan cara membuat adendum kontrak, atau ada penambahan pada kesepakatan kontrak," jelas I Wayan Geredeg di kediamannya, Jalan Nenas, Amlapura, Selasa (21/11).
Adendum kontrak, jelas Bupati Karangasem periode 2005-2010 dan 2010-2015, itu dengan membuat surat perjanjian. Surat ini bisa berisi perihal adanya keterikatan secara hukum di antara semua pihak pada kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, perlu ada tambahan klausul atau pasal secara fisik yang terpisah dari perjanjian pokok. Penambahan pada kesepakatan pokok dibuat karena perubahan kondisi. "Sehingga pembayaran kontrak yang belum bisa dibayar tahun 2023, bisa dibayar tahun berikutnya. Semula kontrak dibayar per termin, terbagi tiga termin, nantinya menjadi sekali bayar," tambah I Wayan Geredeg, yang juga kontraktor itu.
Di bagian lain, Kadis PUPR Karangasem Wedasmara membenarkan pentingnya membuat adendum kontrak. "Ya, memang wajib laksanakan adendum kontrak dan akan segera dilaksanakan itu," jelasnya.
Kata Wedasmara, kontrak yang tengah berjalan dengan anggaran BKK tahun 2023 belum bisa dibayar, agar bisa dibayar pada tahun berikutnya. Pembayaran ini tentu berdasarkan perjanjian kontrak baru. "Jadi adendum kontrak wajib dilaksanakan, sebagai dasar hukum menagih kekurangan biaya proyek fisik itu," tambahnya.
Untuk diketahui, Pemprov Bali telah menarik dana BKK tahun 2023 Rp 35,34 miliar. Namun 31 paket pekerjaan fisik dengan anggaran BKK ini, jalan terus. Sebab, ada klausul proyek tersebut akan dibayar tahun 2024. Awalnya, Pemprov Bali mengalokasikan dana BKK dari Rp 53,77 miliar, telah direalisasikan Rp 9,49 miliar dan proses SPM (surat perintah membayar) Rp 8,94 miliar, sehingga sisa Rp 35,34 miliar.
Rekanan yang mengerjakan 31 paket pekerjaan itu, kebanyakan pinjam dana, pengembaliannya disertai adanya bunga. Dari 31 paket pekerjaan itu, termasuk 21 paket di bagian Bina Marga Dinas PUPR. Beberapa paket pekerjaan yang berbiaya dari BKK, pembangunan gedung mall pelayanan publik di Jalan Veteran Amlapura senilai Rp 11,198 miliar, pembangunan wantilan budaya di Jalan Veteran Amlapura senilai Rp 2,799 miliar, krematorium di Banjar Pidpid Kelod, Desa Adat Pidpid, Kecamatan Abang Rp 7,679 miliar, dan lain-lain.
Wedasmara juga mengatakan, pembangunan jembatan di Banjar Kebung, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, juga berbiaya dari BKK. Jembatan itu jebol 22 Oktober 2022, menghubungkan Desa Telaga Tawang menuju Desa Talibeng. Alokasi bantuan keuangan yang dianggarkan kepada Kabupaten Karangasem sebesar Rp 84,028 miliar, terdiri dari sharing PBI Rp 19,67 miliar, sharing JKN KBS plus Rp 19,67 miliar, bantuan keuangan untuk subak dan subak abian Rp 230 juta, bantuan dalam rangka pelaksanaan Pesta Kesenian Bali Rp 500 juta, bantuan untuk Tim Penggerak PKK Rp 950 juta, bantuan untuk pengendalian penduduk pendatang Rp 500 juta, bantuan keuangan untuk penyelenggaraan free wifi Rp 2,12 miliar bantuan infrastruktur Rp 60 miliar.7k16
Komentar