nusabali

Bendesa Adat Tanjung Benoa Harapkan SDM TPS3R Dapat Perhatian Pemerintah

  • www.nusabali.com-bendesa-adat-tanjung-benoa-harapkan-sdm-tps3r-dapat-perhatian-pemerintah

MANGUPURA, NusaBali - Bendesa Adat Tanjung Benoa mengharapkan pemerintah memperhatikan keberadaan Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan sistem Reduce-Reuse-Recycle atau yang biasa disebut TPS3R di sejumlah kelurahan di Badung. Selain sarana dan prasarana, diharapkan pemerintah bisa memperhatikan terkait Sumber Daya Manusia (SDM).

Bendesa Tanjung Benoa I Made Wijaya, mengatakan perhatian dari pemerintah sangat penting atas keberadaan TPS3R maupun pekerja di seluruh Badung, termasuk di Tanjung Benoa. Bahkan dia berharap bisa memberikan semacam reward. Jika hal-hal semacam itu tidak dilakukan, maka sangat dikhawatirkan TPS3R tidak mampu berdiri kokoh dan cepat atau lambat akan tutup.

“Ketika sekarang orang mau (bekerja di TPS3R, Red), berarti kesejahteraannya harus dipikirkan. Bila perlu ditinggikan. Kalau dikecilkan, siapa yang mau?,” ucap Wijaya, Minggu (5/11).

Menurut Wijaya, keberadaan TPS3R di Tanjung Benoa sejauh ini operasionalnya masih disubdisi oleh desa adat dengan nilai Rp 60 juta per bulan. Semata-mata supaya para pekerja benar-benar diperhatikan. Setiap tahun ketika ada pembagian sembako, para pekerja juga berikan lebih. “Jadi saya harapkan angkat harkat dan martabat mereka, dan berikan reward atau apresiasi kepada mereka,” tegas pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Badung ini.

Disinggung lebih jauh terkait subsidi senilai Rp 60 juta yang ‘disuntikkan’ ke TPS3R, Wijaya menjelaskan jika dana tersebut diarahkan untuk menjaga eksistensi TPS3R. Termasuk di antaranya gaji para pegawai. Di samping itu, layanan sampah kepada masyarakat di Tanjung Benoa juga diberikan secara gratis. Sama sekali tidak ada biaya yang dibebankan.

“Mungkin kalau di tempat lain masih bayar. Tapi di Tanjung Benoa ini masyarakat kita berikan gratis. Selain itu, TPS3R Tanjung Benoa ini proses pemilahan sampahnya kita jaga ketat, sehingga tidak sembarangan,” tegas Wijaya.

Dia menambahkan, jika ingin sukseskan program penanganan sampah, jawabannya sesungguhnya sangat sederhana, yakni dengan menggandeng pihak desa adat. Hal tersebut serupa dengan konsep pengamanan wilayah oleh pihak kepolisian,yang dilakukan dengan menggandeng para pecalang di desa adat. “Gandeng desa adat, tapi jangan bebani anggaran desa adat,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung I Wayan Puja, belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Dihubungi melalui sambungan telepon tidak ada jawaban. 7 dar

Komentar