Usulan Subsidi Bima Juara Belum Ada Dasar Hukum

Jawaban itu disampaikan saat rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi di gedung DPRD Klungkung, Selasa (17/10).

Bupati Suwirta mengatakan, terkait usulan subsidi inovasi Bima Juara (Beli Mahal Jual Murah) belum ada ketentuan yang mendasari pemberian subsidi langsung terhadap KUD (Koperasi Unit Desa) maupun petani yang bersumber dari APBD. "KUD sebagai partner dalam inovasi tersebut sudah difasilitasi bantuan berupa hibah dari Pemkab maupun CSR," ujar Bupati Suwirta.

Terhadap ancaman kelangkaan pangan, Bupati Suwirta mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas pendampingan terhadap petani dalam budidaya tanaman pangan.

Terhadap ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok khususnya di Kecamatan Nusa Penida, telah merancang dalam APBD anggaran sewa sampan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok ke Nusa Lembongan. Berkoordinasi dengan pemilik LCT jika dibutuhkan untuk membantu pengangkutan bahan pokok dimaksud. "Untuk pengangkutan ke Nusa Penida (Nusa Gede), kami optimalkan penggunaan Kapal Roro," ujar Bupati Suwirta.

Terkait upaya stabilisasi harga bahan pokok, Pemkab Klungkung melakukan operasi pasar melalui kerja sama dengan Bumdesma Nusa Jaya Abadi, PT Mitra Gema Santi, dan Bulog. 

“Ranperda pajak daerah dan retribusi daerah telah kami sampaikan. Kami mohon bisa dibahas secara paralel dengan pembahasan ranperda APBD sehingga dapat ditetapkan dan menjadi landasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024," ujar Bupati Suwirta.

Terkait pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, dan makanan dan minuman di fasilitas kesehatan dalam APBD tahun anggaran 2023 tersebar dalam 3 (tiga) sub kegiatan, sedangkan di tahun 2024, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023, anggaran ini terpusat dalam 1 (satu) sub kegiatan. "Sehingga terlihat meningkat, padahal sebenarnya relatif tetap," ujar Bupati Suwirta. 7 wan