Waspadai Hoaks dan Intoleransi di Tahun Politik
SINGARAJA, NusaBali - Pada tahun politik jelang penyelenggaraan Pemilu 2024, ruang digital menjadi salah satu perhatian untuk menyukseskan rangkaian pesta demokrasi.
Terlebih saat ini tahapan Pemilu Serentak 2024 telah mulai berjalan. Isu intoleransi juga berpotensi terjadi pada gelaran Pemilu 2024 sehingga mesti diwaspadai.
Pesan itu disampaikan oleh Polres Buleleng dalam pertemuan dengan masyarakat di Kelurahan Banyuning, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, pada Jumat (13/10).
Ruang digital menjadi salah satu ruang yang akan digunakan para kontestan politik untuk berpromosi. Masyarakat pun dapat berinteraksi secara langsung dengan para calon. Beragam manuver politik saat ini sudah mulai muncul di berbagai media sosial. Hal ini seiring dengan bertambahnya peluang penyebaran hoaks di internet.
Kapolres Buleleng, AKBP I Made Dhanuardana menyampaikan banyak narasi yang dibuat namun tidak semua bisa dipastikan kebenarannya. Sehingga masyarakat harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar. Dirinya pun meminta warga lebih selektif merespon unggahan di media sosial terkait politik.
"Jangan mendengarkan adanya provokasi atau hoaks yang ada baik secara langsung atau secara media sosial yang ada. Tolong jangan dipercaya perbedaan hoaks yang ada atau kisaran suara yang tidak benar yang sifatnya provokatif," pintanya.
Kurangnya pendidikan pengetahuan atau pendidikan politik di tengah masyarakat itu bisa termasuk memicu intoleransi. Dan yang tak menutup kemungkinan adalah penggunaan politik identitas baik terkait suku dan agama. Terkait hal itu, ia meminta masyarakat untuk menghindari ujaran kebencian karena masyarakat hidup dalam masyarakat yang beragam.
AKBP Dhanu menyebutkan, dengan menerapkan toleransi, tidak hanya karena beda keyakinan namun juga beda dukungan politik karena itu adalah hal yang biasa. "Karena apabila situasi sudah tidak terkendali akan mudah disusupi oleh gerakan radikal atau terorisme," jelasnya.
"Keberagaman masyarakat Buleleng merupakan wujud kebhinekaan Pancasila dan itu harus dijaga ketentramannya. Di mana ideologi Pancasila sudah final dan tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun," pesan AKBP Dhanu.7mzk
Pesan itu disampaikan oleh Polres Buleleng dalam pertemuan dengan masyarakat di Kelurahan Banyuning, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, pada Jumat (13/10).
Ruang digital menjadi salah satu ruang yang akan digunakan para kontestan politik untuk berpromosi. Masyarakat pun dapat berinteraksi secara langsung dengan para calon. Beragam manuver politik saat ini sudah mulai muncul di berbagai media sosial. Hal ini seiring dengan bertambahnya peluang penyebaran hoaks di internet.
Kapolres Buleleng, AKBP I Made Dhanuardana menyampaikan banyak narasi yang dibuat namun tidak semua bisa dipastikan kebenarannya. Sehingga masyarakat harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar. Dirinya pun meminta warga lebih selektif merespon unggahan di media sosial terkait politik.
"Jangan mendengarkan adanya provokasi atau hoaks yang ada baik secara langsung atau secara media sosial yang ada. Tolong jangan dipercaya perbedaan hoaks yang ada atau kisaran suara yang tidak benar yang sifatnya provokatif," pintanya.
Kurangnya pendidikan pengetahuan atau pendidikan politik di tengah masyarakat itu bisa termasuk memicu intoleransi. Dan yang tak menutup kemungkinan adalah penggunaan politik identitas baik terkait suku dan agama. Terkait hal itu, ia meminta masyarakat untuk menghindari ujaran kebencian karena masyarakat hidup dalam masyarakat yang beragam.
AKBP Dhanu menyebutkan, dengan menerapkan toleransi, tidak hanya karena beda keyakinan namun juga beda dukungan politik karena itu adalah hal yang biasa. "Karena apabila situasi sudah tidak terkendali akan mudah disusupi oleh gerakan radikal atau terorisme," jelasnya.
"Keberagaman masyarakat Buleleng merupakan wujud kebhinekaan Pancasila dan itu harus dijaga ketentramannya. Di mana ideologi Pancasila sudah final dan tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun," pesan AKBP Dhanu.7mzk
Komentar