Pj Gubernur akan Tanya Kelanjutan Jalan Tol ke Pusat
DENPASAR, NusaBali - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyatakan siap menemui kepala desa (perbekel) yang ingin mendapatkan kepastian kelanjutan proyek Tol Jagat Kerthi Bali yang akan menghubungkan Gilimanuk-Mengwi.
Pihaknya juga akan menanyakan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kepastian dimulainya proyek tol.
"Makin cepat makin bagus. Kalau mau ketemu saya, saya senang sekali," katanya di sela acara koordinasi dengan jajaran DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan, Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/10). Mahendra Jaya menyampaikan akan mencoba menanyakan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kepastian dimulainya proyek tol yang rencananya akan dibangun sepanjang 96,21 kilometer tersebut.
"Itu kan Kementerian PUPR yang menangani, coba nanti saya tanyakan," ucapnya.
Pj Gubernur Mahendra Jaya berharap proyek Tol Gilimanuk-Mengwi bisa mendapatkan kepastian dan direalisasikan supaya Bali tidak mengalami kemacetan lagi.
"Ikhtiarnya agar tol cepat selesai, supaya tidak macet-macet," ujar penjabat gubernur yang dilantik 5 September 2023 tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra berjanji akan memfasilitasi aspirasi para perbekel yang wilayahnya terdampak proyek Tol Jagat Kerthi Bali agar mendapat kepastian dari pemerintah pusat. "Kami akan menerima para perbekel ini. Saya sudah berunding dengan Kadis PU bisa jadi akan mengundang memberikan penjelasan," ujarnya.
Ia menegaskan rencana pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi itu bukan proyek pemerintah daerah, tetapi merupakan proyek Kementerian PUPR. "Kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR melalui BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Kami sudah siap menerima teman-teman perbekel dan akan memberikan penjelasan pada saat bertemu nanti," ucapnya.
Sementara saat Rakor dengan DPRD Bali, Pj Gubernur Mahendra Jaya membeberkan selama satu tahun lebih masa jabatannya, ia akan fokus mengajak semua pihak 'Ngrombo' melaksanakan arahan Presiden RI menuntaskan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 serta penurunan angka stunting.
"Disamping itu juga meneruskan dan memperkuat program-program kerja Gubernur terdahulu,” jelasnya dalam rapat yang dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama ini.
Mengenai kemiskinan ekstrem, Pj Gubernur Mahendra Jaya sekali lagi menekankan persentase kemiskinan ekstrem di Bali sangat kecil yaitu 0,54%, jauh lebih kecil dibandingkan persentase nasional. “Saya sudah lapor Pak Presiden, dengan semangat ‘Ngrombo’ saya yakin kemiskinan ekstrim bisa kita tuntaskan. Untuk itu saya mohon bantuan bapak-bapak juga untuk menuntaskan pekerjaan kita,” jelasnya.
Mengenai visi misi Gubernur sebelumnya ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ beserta program kerjanya, dengan tegas ia menyatakan bahwa sebagai Penjabat Gubernur Bali ia tidak mempunyai visi misi dalam pembangunan Bali. Bahkan ia menegaskan juga akan melanjutkan dan memperkuat program-program tersebut.
“Saya tidak tidak akan mengubah visi misi Gubernur sebelumnya, bahkan akan memperkuat,” imbuhnya.
Hal lain yang menjadi fokus kerjanya selama satu tahun ini juga adalah masalah penanganan sampah. Bali menurutnya adalah tujuan wisata dunia, sehingga permasalahan sampah adalah sangat krusial untuk dituntaskan. Dalam rapat pagi itu, banyak masukan datang dari DPRD terkait dengan pembangunan Bali serta beberapa masalah di Bali. Di antaranya yaitu permasalahan infrastruktur seperti beberapa jalan yang jebol yang mengakibatkan beberapa desa terisolasi, hingga perlunya normalisasi sungai di Kawasan Tukad Badung karena banjir di daerah tersebut sudah mulai parah.
Masalah air bersih di Nusa Penida juga diusulkan untuk diselesaikan karena saat ini warga Nusa Penida bisa menghabiskan uang hingga Rp 2 juta per bulan demi membeli air bersih. Secara umum, DPRD Bali menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Pj Gubernur Bali, dan terus akan membantu menuntaskan masa kerjanya selama satu tahun ke depan. Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama yang memimpin acara koordinasi tersebut menegaskan DPRD Bali tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Penjabat Gubernur Bali.
"Intinya kami di sini seperti yang disampaikan semua fraksi, kami tetap solid dan kompak untuk kepentingan Bali serta 100 persen mendukung kebijakan Penjabat Gubernur Bali," ucap Adi. 7 nat, ant
"Makin cepat makin bagus. Kalau mau ketemu saya, saya senang sekali," katanya di sela acara koordinasi dengan jajaran DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan, Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/10). Mahendra Jaya menyampaikan akan mencoba menanyakan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kepastian dimulainya proyek tol yang rencananya akan dibangun sepanjang 96,21 kilometer tersebut.
"Itu kan Kementerian PUPR yang menangani, coba nanti saya tanyakan," ucapnya.
Pj Gubernur Mahendra Jaya berharap proyek Tol Gilimanuk-Mengwi bisa mendapatkan kepastian dan direalisasikan supaya Bali tidak mengalami kemacetan lagi.
"Ikhtiarnya agar tol cepat selesai, supaya tidak macet-macet," ujar penjabat gubernur yang dilantik 5 September 2023 tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra berjanji akan memfasilitasi aspirasi para perbekel yang wilayahnya terdampak proyek Tol Jagat Kerthi Bali agar mendapat kepastian dari pemerintah pusat. "Kami akan menerima para perbekel ini. Saya sudah berunding dengan Kadis PU bisa jadi akan mengundang memberikan penjelasan," ujarnya.
Ia menegaskan rencana pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi itu bukan proyek pemerintah daerah, tetapi merupakan proyek Kementerian PUPR. "Kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR melalui BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Kami sudah siap menerima teman-teman perbekel dan akan memberikan penjelasan pada saat bertemu nanti," ucapnya.
Sementara saat Rakor dengan DPRD Bali, Pj Gubernur Mahendra Jaya membeberkan selama satu tahun lebih masa jabatannya, ia akan fokus mengajak semua pihak 'Ngrombo' melaksanakan arahan Presiden RI menuntaskan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 serta penurunan angka stunting.
"Disamping itu juga meneruskan dan memperkuat program-program kerja Gubernur terdahulu,” jelasnya dalam rapat yang dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama ini.
Mengenai kemiskinan ekstrem, Pj Gubernur Mahendra Jaya sekali lagi menekankan persentase kemiskinan ekstrem di Bali sangat kecil yaitu 0,54%, jauh lebih kecil dibandingkan persentase nasional. “Saya sudah lapor Pak Presiden, dengan semangat ‘Ngrombo’ saya yakin kemiskinan ekstrim bisa kita tuntaskan. Untuk itu saya mohon bantuan bapak-bapak juga untuk menuntaskan pekerjaan kita,” jelasnya.
Mengenai visi misi Gubernur sebelumnya ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ beserta program kerjanya, dengan tegas ia menyatakan bahwa sebagai Penjabat Gubernur Bali ia tidak mempunyai visi misi dalam pembangunan Bali. Bahkan ia menegaskan juga akan melanjutkan dan memperkuat program-program tersebut.
“Saya tidak tidak akan mengubah visi misi Gubernur sebelumnya, bahkan akan memperkuat,” imbuhnya.
Hal lain yang menjadi fokus kerjanya selama satu tahun ini juga adalah masalah penanganan sampah. Bali menurutnya adalah tujuan wisata dunia, sehingga permasalahan sampah adalah sangat krusial untuk dituntaskan. Dalam rapat pagi itu, banyak masukan datang dari DPRD terkait dengan pembangunan Bali serta beberapa masalah di Bali. Di antaranya yaitu permasalahan infrastruktur seperti beberapa jalan yang jebol yang mengakibatkan beberapa desa terisolasi, hingga perlunya normalisasi sungai di Kawasan Tukad Badung karena banjir di daerah tersebut sudah mulai parah.
Masalah air bersih di Nusa Penida juga diusulkan untuk diselesaikan karena saat ini warga Nusa Penida bisa menghabiskan uang hingga Rp 2 juta per bulan demi membeli air bersih. Secara umum, DPRD Bali menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Pj Gubernur Bali, dan terus akan membantu menuntaskan masa kerjanya selama satu tahun ke depan. Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama yang memimpin acara koordinasi tersebut menegaskan DPRD Bali tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Penjabat Gubernur Bali.
"Intinya kami di sini seperti yang disampaikan semua fraksi, kami tetap solid dan kompak untuk kepentingan Bali serta 100 persen mendukung kebijakan Penjabat Gubernur Bali," ucap Adi. 7 nat, ant
Komentar