Penyaluran KUR Capai Rp 1,356 Triliun

DENPASAR,NusaBali

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali optimistis target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2023 tercapai sesuai target yakni Rp 1,710 Triliun. Saat ini realisasi penyaluran KUR sudah menyentuh angka Rp1,356 triliun atau sekitar 78 persen. Dengan menyisakan waktu 3,5 bulan sampai dengan akhir tahun, sisa 22 persen diyakini mampu terpenuhi.

“Sudah 78 persen sampai dengan kemarin. Kami optimis pasti tercapai, masih tersisa sampai Desember,” ujar Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma di sela-sela kegiatan Bank BPD Bali Expo 2023 di Kantor Pusat Bank BPD Bali di Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar, Jumat (15/9). Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) Kristrianti Puji Rahayu.

Secara persentase penyaluran KUR di Bali, kata Sudharma, di atas nasional. Peningkatan pertumbuhan KUR maupun kredit lainnya memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Bali.

Sementara terkait Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang merupakan program tahunan dari OJK, Bank BPD Bali sudah memulai kegiatan sejak awal tahun. “Kita di BPD Bali, hari ini (kemarin) melaksanakan program BIK, sekalian untuk memprogramkan mengenai ‘kredit hijau’,” ucap Sudharma.

Bersama dengan Bank Indonesia (BI), Bank BPD Bali, lanjut Sudharma, senantiasa membuat program-program lain, sejalan dengan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), baik itu melalui program Simpel (Simpanan Pelajar), KUR dan program-progam lainnya.

Sementara, Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusra Kristrianti Puji Rahayu, mengatakan kegiatan Bank BPD Bali Expo 2023 sebagai usaha peningkatan edukasi literasi dan inklusi keuangan, juga sebagai percepatan akses keuangan daerah. “Acara BPD Bali Expo 2023 ‘menembak’ dua. Pertama, meningkatkan literasi dan inklusi. Kedua, mendorong sustanaibility finance dan ekonomi hijau,” ujarnya.

Masih menurut Puji Rahayu, di OJK ada program TPAKD. Tujuannya agar Indonesia mencapai inklusi keuangan digital 90 persen pada tahun 2024, yang merupakan mandat Presiden. Di Bali, kabupaten/kota sudah ada TPAKD. Terkait itu, lanjutnya, OJK tentu tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan semua kementerian atau lembaga terkait. Termasuk dengan pelaku Usaha Jasa Keuangan. “Dalam hal ini Bank BPD Bali sebagai regional campagin untuk mendorong tingkat perekonomian di Bali,” tegasnya. 7 k17