Kodam Udayana Gelar Regulatory Impact Assessment
DENPASAR, NusaBali - Optimalkan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyusunan peraturan dan kebijakan di lingkungan TNI Angkatan Darat, Staf Perencanaan TNI AD menyelenggarakan kegiatan Regulatory Impact Assessment (RIA) Peraturan Perundang-Undangan TNI AD di Kodam IX/Udayana.
Kegiatan penilaian dampak peraturan itu dipimpin oleh Asisten Perencanaan Kodam IX/Udayana (Asrendam) Kolonel Arm Untoro Haryanto bertempat di Ruang Rapat Utama Syafiudin Makodam IX/Udayana, pada Rabu (6/9).
Pangdam IX/Udayana dalam sambutan yang dibacakan oleh Asrendam IX/Udayana menyampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, standar serta mengikat semua pihak yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
Pangdam juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan pengembangan di lingkungan TNI AD, sehingga dalam menyusun suatu aturan memerlukan langkah-langkah yang dipersiapkan dengan baik. "Selain itu juga memperhitungkan berbagai alternatif manfaat dan biaya yang mungkin timbul dari aturan tersebut," ungkap Pangdam dalam sambutannya.
Sementara Asrena Kasad dalam sambutannya yg dibacakan Letkol Ckm Agus Mulyana Spaban VIII/Binjemen Srenad selaku Ketua Tim mengatakan, dalam forum regulator intake assessment satuan jajaran TNI AD termasuk Kodam IX/Udayana dapat memberikan saran dan masukan terkait dampak dalam penerapan semua peraturan dan kebijakan TNI AD.
Selanjutnya Asrena Kasad dalam sambutannya menekankan agar selalu menjaga sinergitas hubungan sehingga dapat menghasilkan peraturan dan kebijakan yang berdaya guna bagi seluruh satuan guna mendukung tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Darat. "Optimalkan komunikasi guna meningkatkan kualitas penyusunan peraturan dan kebijakan di lingkungan TNI Angkatan Darat," tegasnya. 7 pol
Pangdam IX/Udayana dalam sambutan yang dibacakan oleh Asrendam IX/Udayana menyampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, standar serta mengikat semua pihak yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
Pangdam juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan pengembangan di lingkungan TNI AD, sehingga dalam menyusun suatu aturan memerlukan langkah-langkah yang dipersiapkan dengan baik. "Selain itu juga memperhitungkan berbagai alternatif manfaat dan biaya yang mungkin timbul dari aturan tersebut," ungkap Pangdam dalam sambutannya.
Sementara Asrena Kasad dalam sambutannya yg dibacakan Letkol Ckm Agus Mulyana Spaban VIII/Binjemen Srenad selaku Ketua Tim mengatakan, dalam forum regulator intake assessment satuan jajaran TNI AD termasuk Kodam IX/Udayana dapat memberikan saran dan masukan terkait dampak dalam penerapan semua peraturan dan kebijakan TNI AD.
Selanjutnya Asrena Kasad dalam sambutannya menekankan agar selalu menjaga sinergitas hubungan sehingga dapat menghasilkan peraturan dan kebijakan yang berdaya guna bagi seluruh satuan guna mendukung tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Darat. "Optimalkan komunikasi guna meningkatkan kualitas penyusunan peraturan dan kebijakan di lingkungan TNI Angkatan Darat," tegasnya. 7 pol
Komentar