'Kerusakan' Danau Buyan Ditangani Serius

 
SINGARAJA, NusaBali
Pemkab Buleleng bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Balai Wilayah Sungai-Bali Penida (BWS BP) telah membuat kesepakatan bersama dalam penanganan tersebut.

Nantinya penanganan tidak sebatas areal danau, melainkan lebih luas mencakup seluruh kawasan yang ada, termasuk Danau Tamblingan yang ada di Desa Munduk, Kecamatan Banjar. Sehingga penanganan nanti menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Keputusan penanganan tersebut diambil dalam focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Pemkab Buleleng, Rabu (5/7) pagi di ruang rapat Kantor Bupati Buleleng, Jalan Pahlawan Singaraja. FGD tersebut menghadirkan lembaga terkait, termasuk kalangan akademisi dari Universitas Udayana (UNUD). FGD ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka mewakili Bupati.

Dalam FGD itu terungkap, ada kekhawatiran air danau yang selama ini menjadi sumber kehidupan hampir seluruh masyarakat Bali akan hilang suatu saat, jika Danau Buyan dan Tamblingan tidak tertangani secara serius. Masalahnya kerusakan lingkungan di wilayah tersebut akibat perilaku manusia sudah cukup parah. Ini pula yang menjadi pemicu pendangkalan danau dan pencemaran air danau.

Nah, dalam FGD itu akhirnya dihasilkan sembilan poin kesepakatan besama di antaranya, sepakat pemulihan secepatnya dilakukan karena telah terjadi penurunan fungsi akibat aktivitas manusia di dalam danau, sempadan danau dan daerah tangkapan air danau. Pemulihan ini akan menjadi prioritas kegiatan di masing-masing lembaga terkait sesuai kewenangan dan ketersediaan anggaran, kemudian pemulihan dilakukan secara holistik yang meliputi perairan danau, sempadan danay, dan daerah tangkapan air danau. Kemudian pemulihan ekosistem yang berada di kawasan konservasi taman wisata alam (TWA) dilakukan melalui kerjasama antara BKSDA, BWS BP dan Pemkab Buleleng. Nantinya Kementerian LH dan Kehutanan melalui Pusat Pengendalaian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara akan menyusun rencana pengelolaan sumber daya air dan lahan Danau Buyan dan Tamblingan, dan daerah tangkapan air yang menjadi acuan. FGD juga menyepakati penegakan hukum terkait alih fungsi lahan dan perambahan kawasan hutan, dalam pemulihan tersebut. Dalam pemulihan nanti akan terbentuk tim dengan SK Bupati Buleleng.

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Eko Region Bali dan Nusra Kementerian LHK, Rijaluzzaman menjelaskan, FGD merupakan langkah awal dengan pembentuk tim pemulihan Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Nantinya tim ini akan terus berdiskusi menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan pemulihan tersebut. “Ini baru langkah awal. Nanti, tim akan terus bekerja, berdiskusi sehingga dapat menghasilkan langkah teknis pelaksanaan pemulihan kedua danau,” jelasnya.

Rijaluzzaman menyebut, dalam pemulihan itu ada teknis kegiatan yang dilaksanakan seperti pembenahan catchement area dari dua danau, kemudiain alih fungsi lahan dan pola pertanian di kawasan itu akan ditata. Selain itu ada pula ada pengerukan nantinya. Pengerukan dilakukan mengingat selama tiga tahun terakhir pendangkalan danau mencapai 20 meter. “Akan ada beberapa pekerjaan yang akan dilakukan. Rencananya juga akan ada pengerukan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, Nyoman Genep mengatakan, dengan kewenangan yang terbatas dalam pemulihan itu, Pemkab Buleleng melalui OPD terkait tidak sepenuhnya bisa menanganai. Sehingga dalam pemulihan itu, Pemkab ikut menata kondisi dan perencanaan sehingga pada akhirnya nanti teridentifikasi kondisi dan permasalahan yang ada. “Nanti dirumuskan perencanaannya seperti apa oleh Bappeda, dan OPD yang mempunyai kewenangan akan dilibatkan pada setiap kegiatan baik itu penyusunan program kegiatan serta implementasinya. Sehingga hasil FGD ini jelas, siapa yang berbuat apa,” katanya. *k19