Golkar Sorot Dana Banpol, PDIP Puji Optimalisasi PAD

Fraksi PDIP memuji capaian Gubernur Bali, Wayan Koster dengan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara Fraksi Golkar menyoroti penggunaan dana bantuan partai politik agar lebih transparan.

Sidang paripurna kemarin dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, Anggota DPRD Bali serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pandangan umum fraksi-fraksi dewan disampaikan juru bicara Ketua Fraksi Golkar I Wayan Rawan Atmaja.

“Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Saudara Gubernur beserta jajaran dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah menyangkut PAD dari sektor hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah,” ujar Rawan Atmaja mewakili lima fraksi sekaligus. 

Fraksi PDIP memberikan catatan positif terkait meningkatnya target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp 309,513 miliar.  Sementara Fraksi Partai Golkar, menyatakan sejalan dengan adanya peningkatan dana banpol yang dikucurkan Pemprov Bali. “Namun kami menghimbau adanya petunjuk teknis terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana banpol oleh partai politik. Salah satunya dengan mewajibkan agar laporan keuangan partai dapat dipantau dengan mudah oleh publik,” ujar Rawan Atmaja.

Kata Rawan Atmaja, mekanisme audit keuangan partai juga dapat diperkuat untuk menjamin transparansi. “Sebaiknya penggunaan dana banpol dilakukan publikasi secara transparan dan secara online, agar rakyat tahu untuk apa saja dana banpol itu,” ujar politisi asal Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini.n nat