Dinamika Lokal dan Global Jadi Tantangan Bali di Masa Depan

DENPASAR, NusaBali - Bertepatan dengan Hari Jadi ke-65 Provinsi Bali, Gubernur Wayan Koster kembali menegaskan pentingnya Bali memiliki haluan pembangunan hingga 100 tahun ke depan. Dalam kurun waktu tersebut Bali akan berhadapan dengan tantangan bukan saja di tingkat lokal, namun juga di tingkat nasional dan global.

Gubernur Koster menyampaikan pencapaian Bali dalam lima tahun kepemimpinannya pada upacara Peringatan Hari Jadi ke-65 Provinsi Bali di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar dan Rapat Paripurna ke-34 DPRDProvinsi Bali dengan agenda Peringatan Hari Jadi ke-65 Provinsi Bali, Senin (14/8/2023).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, 2025-2125 menurut Gubernur Koster, merupakan salah satu dari 52 produk hukum yang berhasil dikeluarkan pada masa kepemimpinannya.

“Masadepan Bali tidak boleh dilepas tanpa arah yang jelas. Ke depan Bali kan menghadapi dinamika perkembangan lokal, nasional, dan global yang berkaitan dengan adanya konflik kepentingan dan persaingan tidak sehat yang berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan, kesucian, kelestarian, dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali," kata Gubernur Koster.

Dia menuturkan haluan pembangunan Bali era baru menjadikan Bali memiliki haluan pembangunan dengan arah dan strategi yang jelas, terukur, dan berdimensi jangka panjang sampai 100 tahun ke depan atau satu abad, demi kesucian dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali untuk kemuliaan Bali sepanjang zaman.

Untuk itu dia mengajak seluruh masyarakat Bali untuk tetap kompak, guyub, bersatu, solid bergerak, gilik saguluk, paras paros, salunglung sabayantaka sarpanaya, seia sekata, seiring sejalan, sama-sama bekerja dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan Bali di masa depan.

Gubernur Koster menuturkan, lima tahun masa kepemimpinanya bersama Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), berbagai pembangunan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Bali bahkan sukses menjadi tuan rumah gelaran bergengsi KTT G20 yang semakin membuka mata dunia pada keberhasilan pembangunan Bali.

Dijelaskannya, pembangunan Bali di bawah kepemimpinannya meliputi lima bidang prioritas, yakni pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, agama, tradisi, seni dan budaya, serta pariwisata.

Pembangunan Bali dalam lima bidang prioritas juga didukung sejumlah pembangunan infrastruktur yang telah berhasil dibangun maupun yang saat ini masih dalam proses pembangunan, mulai dari revitalisasi kawasan Pura Besakih, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Jalan Tol Jagat Kerthi, Turyapada Tower, Pelabuhan Sanur, dan Sampalan dan Bias Munjul, hingga pembangunan Bendungan Sidan dan Danu Kerthi.

Menurut Gubernur Koster pembangunan sejumlah infrastruktur di Bali patut disyukuri karena tetap bisa terlaksana di tengah bencana pandemi Covid-19 melanda dunia, tidak terkecuali Bali yang sempat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi pengungkit pusat perekonomian baru, menyeimbangkan pembangunan antarwilayah Bali utara dan Bali selatan, barat, timur, dan tengah, dan meningkatkan kapasitas perekonomian Bali,”kata gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng.

Salah satu yang paling monumental pada masa kepemimpinan Gubernur Koster lainnya yakni dengan telah ketok palunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali oleh DPR RI. Undang-undang tersebut mengakui karakteristik budaya Bali, sehingga juga memberikan sejumlah wewenang khusus dalam rangka melindungi kebudayaan Bali.

“Dalam rangka pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari pungutan bagi wisatawan asing dan kontribusi lain yang sah dan tidak mengikat,” jelas Gubernur Koster.

Masa kepemimpinan Gubernur Koster bersama Wagub Cok Ace segera berakhir pada September 2023. Keduanya dilantik sebagai Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 pada 5 September 2018. Keduanya memastikan ingin melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua melalui Pilkada yang akan diselenggarakan November 2024.

Pada masa transisi, setelah jabatan Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace berakhir pada September 2023, Bali akan dipimpin seorang Penjabat Gubernur. Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Bali telah mengajukan tiga nama kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Stafsus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ervan Maksum. 7 cr78