nusabali

Adi Wiryatama Minta Gubernur Akomodir Siswa ‘Tercecer’

  • www.nusabali.com-adi-wiryatama-minta-gubernur-akomodir-siswa-tercecer

DENPASAR, NusaBali - Masih banyaknya calon siswa SMA/SMK yang tercecer di Bali membuat DPRD Bali menyarankan jalan tengah diambil Pemprov Bali. Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama meminta siswa-siswi yang ‘tercecer’ belum mendapatkan sekolah agar diakomodir di SMA/SMK Negeri oleh Pemprov Bali.

“Dalam Undang-undang Dasar 1945 itu jelas mengamanatkan pendidikan harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi dalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan biaya pendidikan itu merupakan kewajiban pemerintah,” ujar Adi Wiryatama di sela-sela sidang paripurna DPRD Bali, di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (17/7) siang. 

Dalam sidang yang dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster tersebut, Adi Wiryatama juga menegaskan bahwa saat ini kondisi perekonomian masyarakat Bali baru pulih. Orang tua siswa masih megap-megap untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. “Banyak orang tua dari siswa-siswi di Bali belum bekerja, perusahaan juga belum jalan normal. Sehingga untuk biaya pendidikan anak-anak mereka juga kena dampak,” tegas politisi asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.

Kandidat calon DPR RI dari daerah pemilihan Bali di Pemilu 2024 ini menambahkan, pihaknya akan mengawal usulan agar siswa-siswi tercecer bisa terakomodir. “Karena pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat luas, pemerintah harus hadir dalam persoalan ini. Saya yakin Gubernur Bali Wayan Koster akan memperhatikan aspirasi dan permintaan kami ini. Karena kita ini mengawal kepentingan pro rakyat,” tegas Bupati Tabanan periode 2000-2005 dan 2005-2010 ini. 

Adi Wiryatama juga akan terus mengawal agar program pro rakyat yakni pembangunan fasilitas pendidikan berupa sekolah SMA/SMK Negeri bisa diperbanyak oleh Pemprov Bali. Sehingga siswa-siswi yang baru tamat SMP bisa mendapatkan sekolah. Kata Adi Wiryatama, selama ini Gubernur Koster sudah banyak membangun sekolah SMA/SMK Negeri. “Kedepan supaya bisa ditambah lagi. Karena UU mengamanatkan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Ketua Dewan Pertimbangan DPD PDIP Bali ini. N nat 

Komentar