Pacu Ekonomi Pasca Pandemi, Fraksi Hanura Dorong Permudah Izin Usaha di Buleleng

SINGARAJA, Nusabali.com – Meskipun pandemi Covid-19 sudah berlalu, namun dampak ekonomi masih dirasakan masyarakat Kabupaten Buleleng. Selain terjadi peningkatan angka kemiskinan, jumlah pengangguran di usia produktif juga mengalami peningkatan. Langkah strategis pun diminta dilakukan oleh Pemkab Buleleng.

Sorotan disampaikan oleh Fraksi Hanura saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 di Gedung DPRD Buleleng, Selasa (4/7/2023).

Meskipun sejauh ini sudah puas dengan kinerja yang ditorehkan Pemkab Buleleng, Fraksi Partai Hanura di DPRD Kabupaten Buleleng menyebutkan beberapa hal yang bisa diperbaiki  di wilayah yang saat ini dipimpin oleh Penjabat Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana.

“Secara umum, kami Fraksi Partai Hanura menyampaikan apresiasi atas pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah Buleleng, namun ada beberapa masukan yang dapat kami sarankan agar pencapaian target bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang,” ujar I Wayan Teren, Juru Bicara Fraksi Partai Hanura.

Sorotan itu ditujukan pada pencapaian indikator sosial ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun 2022.  Pertama, kata Wayan Teren, adalah tingkat kemiskinan yang bertambah di Buleleng menjadi 6,21 persen. 

Anggota Dewan asal Kecamatan Sukasada ini memaklumi jika penambahan angka kemiskinan tidak lepas dari efek pandemi Covid-19, karena itu Pemerintah Daerah diminta lebih memprioritaskan perhatian kepada masyarakat terkategori miskin tersebut melalui bantuan dana sosial dan tunjangan kesehatan khusus. 

“Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di suatu wilayah, sehingga upaya menurunkan tingkat kemiskinan harus menjadi prioritas penting suatu pemerintahan,” ujar Teren.

Selanjutnya adalah soal angka pengangguran usia produktif di Buleleng mencapai 5,20 persen yang juga bagian dampak pandemi. 

”Kami berharap Pemerintah Daerah lebih intens dalam membuka peluang kerja dan juga mempermudah birokrasi perizinan jika ada masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga dapat menampung pengangguran dan pada akhirnya meringankan beban pemerintah daerah,” ujarnya. 

Diharapkan, pemerintah juga mendorong pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk usia produktif dan angkatan kerja sehingga mereka lebih mampu bersaing serta berkompetisi mendapatkan pekerjaan ke kapal pesiar dan keluar daerah.

Sementara itu terkait laju pertumbuhan ekonomi, Fraksi Hanura melihat adanya andil Pemerintah Daerah dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. 

Hal ini terlihat dari data pertumbuhan perekonomian Kabupaten Buleleng pada kurun waktu tahun 2022 sebesar 3,11 persen, atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1,22 persen.

“Kami mengharapkan tahun mendatang agar lebih ditingkatkan lagi melalui peningkatan perhatian pada kebutuhan dasar masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan,” kata Teren. 

Ia pun mengingatkan jika sejatinya pertumbuhan ekonomi Buleleng pernah mencapai 5,55 persen pada tahun 2019. “Harapan kita, capaian tersebut bisa kita peroleh lagi dengan membuka diri pada investasi baru dari luar, memudahkan proses perizinan, serta menjaga kondusivitas kehidupan sosial masyarakat,” tegasnya. 

Sementara itu terkait kinerja Pemerintah Daerah menghadapi momok inflasi yang mengancam pada 2022 pun dinilai berhasil. Pasalnya, berdasar data BPS, tingkat inflasi di Kabupaten Buleleng sebesar 4,63 persen  berada di bawah tingkat inflasi Provinsi dan Nasional.

Seperti halnya pertumbuhan ekonomi, Fraksi Hanura mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah khususnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buleleng. Namun diingatkan juga sejatinya ada potensi lebih dengan pengendalian angka inflasi. “Angka inflasi pada 2019 ‘hanya’  sebesar 2,42 persen,” kata Teren.

Pada bagian lain, Fraksi Hanura berharap perhatian lebih bagi honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemkab Buleleng yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Fraksi Hanura berharap mereka dapat dimasukkan ke dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

Bahkan diusulkan adanya ‘uang beban kerja’ bagi THL khusus. “Untuk THL  khusus seperti tenaga operator alat berat, tenaga helper, tenaga sopir dump truck, dan tenaga operator  truk tronton/trailer pada Dinas Pekerjaan Umum, tenaga operator alat  berat pada Dinas Lingkungan Hidup juga diberikan uang beban kerja,” pinta Teren.