nusabali

Pembangunan MPP Jembrana Dilanjutkan

  • www.nusabali.com-pembangunan-mpp-jembrana-dilanjutkan

NEGARA, NusaBali
Setelah tiga tahun ditunda,  pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jembrana di Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana, akan dilaksanakan tahun 2023 ini.

Anggaran sebesar Rp 7,5 miliar pun sudah disiapkan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.
Dalam lanjutan pembangunan dengan anggaran Rp 7,5 miliar itu, direncanakan bisa merampungkan seluruh pembangunan ataupun penataan areal MPP Jembrana. "Mudah-mudahan bisa selesai tahun ini. Sehingga harapan kita sebelum akhir tahun ini atau awal tahun 2024 nanti, sudah beroperasi," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana Made Gede Budhiarta, Minggu (8/1).

Menurut Budhiarta, untuk anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan MPP Jembrana tahun ini, telah dipasang di Dinas PMPTSPTK Jembrana. Adapun pelaksana pengadaan pembangunan tersebut, rencananya akan dieksekusi langsung melalui Dinas PMPTSPTK Jembrana. "Anggarannya ada di kita. Sekarang aset gedung (MPP) yang sebelumya sudah dibangun melalui Dinas PU (Pekerjaan Umum), sudah diserahkan ke Dinas PMPTSPTK," ucap Budhiarta.

Dari pemantauan NusaBali, Minggu (8/1), situasi di seputaran halaman Gedung MPP Jembrana yang sebelumnya dipenuhi semak belukar dan tertutup pohon tinggi, tampak sudah agak bersih. Budhiarta mengaku sebelumnya telah rutin melakukan pembersihan di areal MPP tersebut. "Kami rutin gotong royong di sana tiap hari Jumat. Kami bersihkan untuk persiapkan lanjutan pembangunan," ujarnya.

Disinggung mengenai persiapan instansi yang akan membuka layanan di MPP Jembrana, kata Budhiarta, juga akan disiapkan tahun ini. Sebelumnya, diakui sudah ada MoU mengenai instansi-instansi ataupun BUMN/BUMD yang rencana akan membuka layanan di MPP Jembrana. Namun MoU yang sudah dibuat beberapa tahun lalu itu, nantinya akan kembali dipertegas melalui masing-masing pimpinan instansi saat ini.

"Perlu dipertegas kembali. Karena sekarang kan sekarang pejabat-pejabat yang baru. Kalau kita di internal Pemkab, sudah ada komitmen dari Pak Bupati. Tinggal nanti kita bahas bagaimana komitmen dari instansi-instansi vertikal, termasuk BUMN/BUMD yang mau membuka pelayanan satu atap di MPP. Karena untuk mewujudkan itu, perlu dukungan semua pihak," pungkas Budhiarta. *ode

Komentar