nusabali

Demer Lengser dari Ketua MKGR

  • www.nusabali.com-demer-lengser-dari-ketua-mkgr

Gede Sumarjaya Linggih alias Demer dilengserkan dari jabatan Ketua DPD Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Bali.

Diduga Akibat Cawe-cawe Pencalonan ke Pilgub


DENPASAR, NusaBali
Demer dilengserkan tanpa melalui proses Musyawarah Daerah (Musda). Diduga kuat, pelengseran ini terjadi karena Demer cawe-cawe masalah pencalonan ke Pilgub Bali 2018.

MKGR merupakan satu dari tiga Kelompok Induk Organisasi (Kino) Pendiri Partai Golkar, selain SOKSI dan Kosgoro. Informasi yang dihimpun NusaBali di internal Golkar Bali, Senin (8/5), Demer sudah diusulkan untuk diganti sebagai Ketua DPD MKGR Bali sebulan lalu, karena kemunculan namanya sebagai kandidat Calon Gubernur (Cagub) Bali untuk Pilgub 2018.

Demer yang kini anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali, dinilai membuat gerakan yang tidak searah dengan napas Golkar. Padahal, Golkar telah pastikan mengusung Ketua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta, sebagai Cagub Bali 2018. Selain itu, menurut sumber NusaBali, Demer belakangan juga intens menggalang pertemuan dengan jajaran DPP Golkar. Termasuk, bertemu Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto, 30 April 2017 lalu, di hotel kawasan Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Gerakan Demer menemui Novanto saat kunjungan ke Bali ini dinilai sebagai maneuver oleh kubu pendukung SGB (Sudikerta Gubernur Bali).

Jauh sebelumnya, juga sempat menggelinding isu pasangan IB Rai Dharmawijaya Mantra-Gede Sumarjaya Linggih (Paket Mantra-Linggih) sebagai Cagub-Cawagub Bali 2018. Padahal, Golkar mengarah usung SGB, yang dioperkuat dengan deklarasi dukungan oleh DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali. “Hal inilah yang memantak kegerahan kubu pendukung SGB, yang selama ini berseberangan dengan Demer,” ujar sumber tersebut.

Karena rentetan manuver ini, Demer dilengserkan dari jabatan Ketua DPD MKGR Bali. Menurut sumber NusaBali, Demer diusulkan untuk lengser saat ada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Golkar di Inna The Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar Selatan, beberapa waktu lalu. Kala itu, sejumlah elite MKGR Bali yang natabene pengurus DPD I Golkar Bali, mengusulkan adanya pergantian Ketua MKGR Bali kepada Ketua Umum DPP MKGR, Roem Kono.

”Tidak ada proses Musda, Demer langsung diusulkan diganti sebagai Ketua MKGR Bali,” katanya. Atas usulan tersebut, DPP MKGR kemudian menunjuk I Wayan Subawa, kader Golkar yang mantan Sekda Kabupaten Badung, untuk menggantikan Demer sebagai Ketua DPD MKGR Bali.

Ditunjuknya Wayan Subawa sebagai Ketua DPD MKGR Bali disebut-sebut untuk mengamankan posisi Sudikerta selangu Cagub Bali 2018. Maklum, politisi asal Yang Batu, Denpasar ini dikenal sebagai kader elite Golkar yang ikut andil meluncurkan SGB sebagai kandidat Cagub Bali 2018.

Betulkah? Saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kematin, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya, membenarkan Demer telah diganti sebagai Ketua MKGR Bali. Menurut Wijaya, para Ketua MKGR Provinsi se-Indonesia kebetulan hadir dalam Rakornas Golkar di Inna The Grand Bali Beach Hotel, Sanur kala itu. Mereka kemudian dikumpulkan Ketua Umum MKGR, Roem Kono.

“Nah ketika itulah terjadi pemberhentian Pak Demer sebagai Ketua MKGR Bali. Kenapa diberhentikan, ya karena masa jabatannya habis,” kilah Wijaya. “Karena masa jabatan sudah habis, Pak Wayan Subawa langsung ditunjuk menjadi Ketua DPD MKGR Bali.” lanjut Wijaya.

Wijaya menegaskan, pasca naik sebagai Ketua DPD MKGR Bali, Wayan Subawa diminta mlakukan proses konsolidasi, termasuk membentuk pengurus DPD MKGR Bali dan DPD MKGR Kabupaten/Kota-seBali. “Namun, apakah SK-nya sudah keluar untuk Pak Wayan Subawa. akan saya cek dulu,” ujar mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan ini.

Sementara itu, Demer membenarkan adanya pergantian dirinya sebagai Ketua DPD MKGR Bali. Demer berdalih, dirinya diganti sebagai Ketua MKGR Bali, karena masa jabatannya telah habis. “Karena masa jabatan sudah habis,” tegas Demer saat dihubungi NusaBali, Senin kemarin.

Pergantiannya tanpa melalui proses Musda? “Nggak ada Musda. Katanya sudah ada Plt (Pelaksana Tugas). Ya sudah,” tandas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang kini anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali dan sekaligus menjabat anggota Dewan Pakar DPP Golkar ini. * nat

Komentar