Kelulusan Pegawai RS Bali Mandara Diumumkan Pekan Ini
Rekomendasi Komisi I DPRD Bali yang perintahkan Panitia Seleksi (Pansel) Pegawai Kontrak di RS Bali Mandara agar kembali ke sistem Computer Asissted Test (CAT) dalam pelulusan calon pegawai, terancam jadi macan kertas alias mental.
DENPASAR, NusaBali
Pasalnya, Pansel tetap akan mengumumkan calon pegawai RS Bali Mandara yang sudah lulus proses seleksi dalam pekan ini.
Bocoran yang diperoleh NusaBali, proses seleksi calon pegawai kontrak RS Bali Mandara sudah selesai dilakukan Pansel. Ada 520 calon pegawai kontrak yang bakal dinyatakan lulus. “Paling dalam dua hari ke depan sudah diumumkan. Tetap jalan prosesnya sesuai dengan yang direncanakan Pansel. Artinya, tidak ada perubahan, walaupun Dewan sudah keluarkan rekomendasi,” ujar sumber NusaBali, Selasa (2/5).
Dia menyebutkan, rekomendasi Komisi I DPRD Bali (membidangi Aparatr Sipil Negara) tidak bisa menghentikan proses seleksi pegawai kontrak RS Bali Mandara, karena ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pansel. Apalagi, kebutuhan pegawai juga mendesak, karena RS Bali Mandara didah dijadwalkan sudah beroperasi per 14 Agustus 2017.
Kalau pengumuman pelulusan calon pegawai kontrak RS Bali Mandara tetap mulus dilakukan Pansel pekan ini, berarti rekomendasi Komisi I DPRD Bali akan menjadi macan kertas. Apalagi, Komisi I DPRD Bali sekarang tidak fokus urusan rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara yang dianggap bermasalah, karena mereka sedang kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat. Jajaran Komisi I kemungkinan baru akan tiba kembali di Bali, Jumat (5/5) depan.
Betulkah? Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, membantah rekomendasinya terkaut rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara disebut macan kertas. “Tugas kami sebagai fungsi pengawasan dan kontrol. Masih lebih baik kita bekerja seperti sekarang, hingga terbitkan rekomendasi, ketimbang tidak berbuat sama sekali. Justru jadi pertanyaan kalau kami tidak ada sikap,” ujar Tama Tenaya.
Soal diabaikannya rekomendasi Komisi I DPRD Bali, menurut Tama Tenaya, hal tersebut berpulang kembali kepada Pansel Rekrutmen Pegawai Kontrak RS Bali Mandara. Pansel akan menerima dampak dan akibat indikasi ketidaktransparan proses rekrutmen.
“Kalau Pansel ngotot umumkan kelulusan calon pegawai tanpa mengindahkan re-komendasi Komisi I, pelamar bisa protes mereka. Kita ini wakil rakyat yang menya-mpaikan aspirasi yang berkembang,” tegas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sedangkan anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Bangli, I Nyoman Adnyana, mengatakan pihaknya mengantongi bukti pelanggaran dalam rekrutmen pegawai kontrak di RS Bali Mandara. “Bukti tersebut adalah persoalan pelanggaran rekrutmen yang justru sangat konyol. Jadi, rekomendasi Dewan itu jangan diabaikan begitu saja. Kalau Pak Gubernur minta tunjuk bukti pelanggaran, kita punya itu,” ujar politisi PDIP asal Desa Sekan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Sayangnya, Ketua Pansel Rekrutmen Pegawai Kontrak RS Bali Mandara, Tjokorda Ngurah Pemayun, yang notabene Sekda Provinsi Bali, belum bisa dikonfirmasi terkait masalag ini. Saat dihubungi melalui ponselnya ada nada sambung namun tidak dijawab. Sedangkan Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, belum mau berkomentar. “Saya masih sembahyang di Pura Besakih. Nanti saya hubungi lagi,” ujar Dewa Mahendra yang hari itu sedang mendampingi Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Pura Besakih.
Sementara itu, rencana soft opening RS Bali Mandara yang dijadwalkan Juni 2017 nanti, belum ada kepastian menyusul kisruh penerimaan pegawai. Sedangkan grand opening RS Bali Mandara yang dibangun dengan biaya Rp 400 miliar dijadwalkan bertepatan dengan HUT Provinsi Bali, 14 Agustus 2017 mendatang.
Plt Direktur RS Bali Mandara, dr Bagus Darmayasa, menyebutkan operasional RS Bali Mandara menunggu penyerahan gedung, alat kesehatan, dan pengadaan SDM (pegawai). “Saya sebagai user atau pemakai saja. Gedung belum ada serah terima dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Kemudian, alat kesehatan juga masih menunggu jadwal penyerahan,” jelas Bagus Darmayasa.
“Demikian juga SDM, masih menunggu karena hal itu kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali. Jadi, belum ada kepastian ini. Kita tunggu leading sector,” lanjut Bagus Darmayasa yang juga Dirut RS Jiwa Provinsi Bali (RSJ Bangli) ini. * nat
Pasalnya, Pansel tetap akan mengumumkan calon pegawai RS Bali Mandara yang sudah lulus proses seleksi dalam pekan ini.
Bocoran yang diperoleh NusaBali, proses seleksi calon pegawai kontrak RS Bali Mandara sudah selesai dilakukan Pansel. Ada 520 calon pegawai kontrak yang bakal dinyatakan lulus. “Paling dalam dua hari ke depan sudah diumumkan. Tetap jalan prosesnya sesuai dengan yang direncanakan Pansel. Artinya, tidak ada perubahan, walaupun Dewan sudah keluarkan rekomendasi,” ujar sumber NusaBali, Selasa (2/5).
Dia menyebutkan, rekomendasi Komisi I DPRD Bali (membidangi Aparatr Sipil Negara) tidak bisa menghentikan proses seleksi pegawai kontrak RS Bali Mandara, karena ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pansel. Apalagi, kebutuhan pegawai juga mendesak, karena RS Bali Mandara didah dijadwalkan sudah beroperasi per 14 Agustus 2017.
Kalau pengumuman pelulusan calon pegawai kontrak RS Bali Mandara tetap mulus dilakukan Pansel pekan ini, berarti rekomendasi Komisi I DPRD Bali akan menjadi macan kertas. Apalagi, Komisi I DPRD Bali sekarang tidak fokus urusan rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara yang dianggap bermasalah, karena mereka sedang kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat. Jajaran Komisi I kemungkinan baru akan tiba kembali di Bali, Jumat (5/5) depan.
Betulkah? Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, membantah rekomendasinya terkaut rekrutmen pegawai kontrak RS Bali Mandara disebut macan kertas. “Tugas kami sebagai fungsi pengawasan dan kontrol. Masih lebih baik kita bekerja seperti sekarang, hingga terbitkan rekomendasi, ketimbang tidak berbuat sama sekali. Justru jadi pertanyaan kalau kami tidak ada sikap,” ujar Tama Tenaya.
Soal diabaikannya rekomendasi Komisi I DPRD Bali, menurut Tama Tenaya, hal tersebut berpulang kembali kepada Pansel Rekrutmen Pegawai Kontrak RS Bali Mandara. Pansel akan menerima dampak dan akibat indikasi ketidaktransparan proses rekrutmen.
“Kalau Pansel ngotot umumkan kelulusan calon pegawai tanpa mengindahkan re-komendasi Komisi I, pelamar bisa protes mereka. Kita ini wakil rakyat yang menya-mpaikan aspirasi yang berkembang,” tegas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sedangkan anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Bangli, I Nyoman Adnyana, mengatakan pihaknya mengantongi bukti pelanggaran dalam rekrutmen pegawai kontrak di RS Bali Mandara. “Bukti tersebut adalah persoalan pelanggaran rekrutmen yang justru sangat konyol. Jadi, rekomendasi Dewan itu jangan diabaikan begitu saja. Kalau Pak Gubernur minta tunjuk bukti pelanggaran, kita punya itu,” ujar politisi PDIP asal Desa Sekan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Sayangnya, Ketua Pansel Rekrutmen Pegawai Kontrak RS Bali Mandara, Tjokorda Ngurah Pemayun, yang notabene Sekda Provinsi Bali, belum bisa dikonfirmasi terkait masalag ini. Saat dihubungi melalui ponselnya ada nada sambung namun tidak dijawab. Sedangkan Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, belum mau berkomentar. “Saya masih sembahyang di Pura Besakih. Nanti saya hubungi lagi,” ujar Dewa Mahendra yang hari itu sedang mendampingi Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Pura Besakih.
Sementara itu, rencana soft opening RS Bali Mandara yang dijadwalkan Juni 2017 nanti, belum ada kepastian menyusul kisruh penerimaan pegawai. Sedangkan grand opening RS Bali Mandara yang dibangun dengan biaya Rp 400 miliar dijadwalkan bertepatan dengan HUT Provinsi Bali, 14 Agustus 2017 mendatang.
Plt Direktur RS Bali Mandara, dr Bagus Darmayasa, menyebutkan operasional RS Bali Mandara menunggu penyerahan gedung, alat kesehatan, dan pengadaan SDM (pegawai). “Saya sebagai user atau pemakai saja. Gedung belum ada serah terima dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Kemudian, alat kesehatan juga masih menunggu jadwal penyerahan,” jelas Bagus Darmayasa.
“Demikian juga SDM, masih menunggu karena hal itu kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali. Jadi, belum ada kepastian ini. Kita tunggu leading sector,” lanjut Bagus Darmayasa yang juga Dirut RS Jiwa Provinsi Bali (RSJ Bangli) ini. * nat
Komentar