Kendalikan Inflasi, TPID Gelar High Level Meeting
Paca BBM Naik
TPID dan Satgas Pangan akan terus memantau terkait harga pangan. Bila perlu setiap minggu harus melaporkan perkembangan.
MANGUPURA, NusaBali
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung terus memantau harga pangan di pasaran menyusul kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini bagian dari upaya TPID menekan laju inflasi, sebab dengan kenaikan BBM dikhawatirkan ketersediaan terbatas, produksi kurang, dan distribusi kurang lancar.
Langkah-langkah pengendalian inflasi ini terungkap dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, Rabu (7/9) di Kriya Gosana, Puspem Badung. Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa. Turut hadir di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala Balitbang Badung I Wayan Suambara, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pembangunan IGA Agung Krisna Dewi, Kabag Perekonomian AA Agung Rosyawati. Kemudian juga hadir Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari, EkonomiAhli Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali S Donny H Heatubun.
Adi Arnawa mengatakan Kabupaten Badung memandang perlu adanya suatu langkah cepat, terutama dalam rangka mengantisipasi kenaikan BBM. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah pusat melaksanakan program bantuan sosial. “Jika kita ingin menekan laju inflasi, bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat. Adanya inflasi dikarenakan ketersediaan terbatas, produksi kurang, distribusi kurang lancar,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat, TPID dan Satgas Pangan akan terus memantau terkait dengan harga-harga pasokan pangan. Bila perlu setiap minggu harus melaporkan perkembangan harga. “Mari sama-sama bergerak meminimalisir kekurangan tingkat persediaan pangan kita di Kabupaten Badung. Kepada dinas terkait agar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan bantuan sosial, di mana bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan dan masyarakat yang tidak berhak malah mendapatkan bantuan,” tegas Adi Arnawa.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung IB Gede Arjana menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BI Provinsi Bali yang selalu memberikan informasi perkembangan inflasi dan harga barang, sekaligus memberikan atensi, support untuk pengendalian inflasi kepada TPID Kabupaten Badung. “Tujuan dari HLM Kabupaten Badung yakni untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, serta meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung,” katanya.
Menurut Gede Arjana, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pada Agustus 2022, secara tahunan Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 6,39 persen, di mana angka ini lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,69 persen. Tingginya inflasi pada Januari-Agustus tahun 2022, dipengaruhi oleh kenaikan harga kelompok barang maupun kebutuhan pokok. “Sedangkan untuk harga pada komponen, terutamanya dipengaruhi oleh krisis pangan global, gangguan produksi, dan distribusi antar daerah,” ujarnya. *asa, ind
Langkah-langkah pengendalian inflasi ini terungkap dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, Rabu (7/9) di Kriya Gosana, Puspem Badung. Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa. Turut hadir di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala Balitbang Badung I Wayan Suambara, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pembangunan IGA Agung Krisna Dewi, Kabag Perekonomian AA Agung Rosyawati. Kemudian juga hadir Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari, EkonomiAhli Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali S Donny H Heatubun.
Adi Arnawa mengatakan Kabupaten Badung memandang perlu adanya suatu langkah cepat, terutama dalam rangka mengantisipasi kenaikan BBM. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah pusat melaksanakan program bantuan sosial. “Jika kita ingin menekan laju inflasi, bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat. Adanya inflasi dikarenakan ketersediaan terbatas, produksi kurang, distribusi kurang lancar,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat, TPID dan Satgas Pangan akan terus memantau terkait dengan harga-harga pasokan pangan. Bila perlu setiap minggu harus melaporkan perkembangan harga. “Mari sama-sama bergerak meminimalisir kekurangan tingkat persediaan pangan kita di Kabupaten Badung. Kepada dinas terkait agar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan bantuan sosial, di mana bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan dan masyarakat yang tidak berhak malah mendapatkan bantuan,” tegas Adi Arnawa.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung IB Gede Arjana menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BI Provinsi Bali yang selalu memberikan informasi perkembangan inflasi dan harga barang, sekaligus memberikan atensi, support untuk pengendalian inflasi kepada TPID Kabupaten Badung. “Tujuan dari HLM Kabupaten Badung yakni untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, serta meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung,” katanya.
Menurut Gede Arjana, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pada Agustus 2022, secara tahunan Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 6,39 persen, di mana angka ini lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,69 persen. Tingginya inflasi pada Januari-Agustus tahun 2022, dipengaruhi oleh kenaikan harga kelompok barang maupun kebutuhan pokok. “Sedangkan untuk harga pada komponen, terutamanya dipengaruhi oleh krisis pangan global, gangguan produksi, dan distribusi antar daerah,” ujarnya. *asa, ind
Komentar