Harga BBM Naik, Pemerintah Siapkan BLT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik, Sabtu kemarin. Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, berupa bantuan langsung tunai sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan.

“Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” kata Presiden Jokowi, Sabtu (3/9/2022).

Presiden Jokowi mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.

“Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun, dan akan meningkat terus,” ujar Presiden Jokowi seperti dilansir detikcom.

Dia mengatakan saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70 persen. Menurut Presiden Jokowi, dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.

“Seharusnya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit,” tuturnya.

“Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan tarif baru BBM subsidi ini berlaku pada Sabtu kemarin. “Ini berlaku pukul 14.30 WIB,” ujar Arifin.

Kenaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter. Harga subsidi solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Kemudian, untuk BBM non-subsidi, pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan ini seperti buah simalakama.

“Kebijakan menaikkan harga BBM bak buah simalakama. Tak dinaikkan, finansial APBN makin bleeding dan akan mengorbankan sektor lain. Jika (harga BBM) dinaikkan, potensi efek dominonya sangat besar, berpotensi memukul daya beli masyarakat konsumen, yang ditandai dengan tingginya inflasi,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).

Tulus mengatakan YLKI memberi catatan untuk pemerintah. Pertama, YLKI meminta pemerintah menjamin rantai pasok komoditas bahan pangan tidak terdampak secara signifikan pascakenaikan harga BBM.

“Jalur-jalur distribusi harus lebih disederhanakan dan dilancarkan, sehingga tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga bahan pangan. Jangan jadikan kenaikan harga BBM untuk aji mumpung menaikkan komoditas pangan dan komoditas lainnya,” kata Tulus seperti dikutip detikcom.

Kedua, YLKI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan subsidi pada angkutan umum atau insentif lainnya. Jika tarif angkutan umum naik pascakenaikan harga BBM, kenaikan tarifnya tidak terlalu tinggi.

“Tingginya kenaikan tarif angkutan umum justru akan kontraproduktif bagi nasib angkutan umum itu sendiri, karena akan ditinggalkan konsumennya, dan berpindah ke sepeda motor,” ucapnya.

Kemudian, Tulus juga menilai kenaikan harga BBM harus dibarengi dengan pemberian subsidi BBM dan harus dipastikan tepat sasaran.

“Artinya penerima subsidi BBM benar-benar pada masyarakat yang berhak, by name by address, bukan seperti sekarang. Menurut kajian Bank Dunia, 70 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran karena dinikmati kelompok menengah dan mampu. Fenomena ini tidak boleh dibiarkan,” kata Tulus.

Terakhir, dia berharap pemerintah punya antisipasi terkait harga minyak mentah dunia. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika harga minyak mentah naik.

“Ke depan, pemerintah harus punya antisipasi terkait harga minyak mentah dunia, misalnya dengan menyiapkan ‘oil fund’ atau semacam ‘dana tabung minyak’. Dengan dana ini, jika harga minyak mentah turun, selisihnya bisa disimpan dalam oil fund tersebut. Dan jika harga minyak mentah sedang naik, tidak serta-merta harga BBM di dalam negeri harus naik,” tandas Tulus.

Sementara Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah, Sabtu kemarin. Menolak harga BBM naik, serikat dan Partai Buruh bakal menggelar demo di gedung DPR RI pada 6 September.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5-8 persen, sehingga harga bahan kebutuhan pokok akan meroket,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir detikcom, Sabtu (3/9/2022).

Di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menaker sudah mengumumkan pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. “Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” tegasnya.

Alasan kedua buruh menolak harga BBM naik, karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan, menurut Said Iqbal, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Terkait dengan bantuan subsidi upah Rp 150 ribu selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal, ini hanya ‘gula-gula saja’ agar buruh tidak protes. Menurutnya, tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.

“Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Partai Buruh dan serikat buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

“Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM,” tegasnya.

Aksi ini juga digelar serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisasi oleh Partai Buruh dan KSPI. Wilayah lain yang akan berdemo antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

“Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13 persen,” ucap Said Iqbal.

Sementara itu, kabar kenaikan harga BBM langsung diantisipasi Kapolsek Mengwi Kompol Nyoman Darsana, Sabtu (3/9). Hal yang diawasi oleh perwira melati satu di pundak itu adalah kelangkaan dan penimbunan BBM yang kerap terjadi setiap ada kenaikan harga.

Kompol Darsana langsung memerintahkan anak buahnya melakukan pengawasan di semua SPBU di Mengwi. Anggotanya diperintahkan untuk melihat situasi antrean di setiap SPBU. Jangan sampai ada upaya penimbunan oleh oknum yang tak bertanggungjawab.

“Kenaikan harga BBM biasanya disertai dengan kelangkaan BBM itu sendiri. BBM langka bisa diakibatkan banyak hal, salah satunya adalah ada oknum yang melalukan penimbunan. Ini yang kita waspadai, karena masalahnya bisa merembet ke mana-mana,” ungkap Kompol Darsana.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kompol Darsana melalui Bhabinkamtibmas yang di wilayahnya ada SPBU untuk selalu berkoordinasi dengan pengelola jangan sampai melakukan penimbunan atau menjual kepada penimbun sehingga stok BBM di SPBU menjadi kosong. “Jika ditemukan adanya penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, akan kami tindak tegas,” tegasnya.

“Saya perintahkan Unit Samapta untuk melakukan patroli dan pengawasan di SPBU untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Jangan sampai kondusifitas kamtibmas terganggu akibat ulah oknum yang tak bertanggungjawab,” tandasnya.

Hal serupa dilakukan oleh Polsek Kuta Utara. Unit Samapta Polsek Kuta Utara dipimpin Panit 2 Ipda Gede Artawan melakukan patroli di sejumlah  SPBU yang ada di wilayah Kuta Utara, Sabtu pagi kemarin.

Kapolsek Kuta Utara Kompol Putu Diah Kurniawandari menjelaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi di sejumlah SPBU yang ada di wilayahnya terkait ketersediaan BBM, serta memastikan aktivitas masyarakat yang membutuhkan BBM berjalan normal.

“Kami optimalkan Bhabinkamtibmas yang wilayahnya terdapat SPBU untuk koordinasi dengan staf atau karyawannya, pastikan ketersediaan BBM mencukupi kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini tidak ada kelangkaan dan stok masih aman,” kata Kompol Diah. *pol