APBD Perubahan 2022 Dirancang Defisit

Pemerintah Daerah juga akan melakukan realokasi belanja untuk efektivitas APBD. Hal tersebut tertuang pada penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2022, Senin (29/8), di ruang sidang utama DPRD Buleleng. Penyampaian nota pengantar bupati disampaikan langsung Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Lihadnyana mengatakan Pemkab Buleleng merancang pendapatan daerah sebesar Rp 2,13 triliun lebih. Rancangan itu meningkat sebesar Rp 54,02 miliar lebih atau 2,60 persen dibandingkan dengan APBD Induk 2022 sebesar Rp 2,07 triliun lebih. Peningkatan pendapatan daerah ini terjadi pada sektor pendapatan transfer, yang secara keseluruhan meningkat sebesar Rp 54,02 miliar lebih.

Sedangkan pada belanja daerah dirancang Rp 2,18 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 61,17 miliar lebih atau 2,8 persen dibandingkan dengan APBD Induk tahun anggaran 2022 Rp 2,12 triliun lebih. Proyeksi pendapatan daerah dengan belanja daerah tersebut mengalami defisit Rp 56,39 miliar lebih. Angka tersebut meningkat sebesar Rp 7,15 miliar lebih atau 14,52 persen, dibandingkan dengan APBD Induk 2022.

“Kebijakan pemerintah menyikapi kondisi keuangan adalah meningkatkan efektivitas APBD tersebut melalui realokasi belanja, yakni, dengan mengalihkan belanja dari pos  tidak efektif pelaksanaannya ke pos yang lebih produktif. Terutama dengan memperhatikan kinerja penyerapan di semester satu, serta waktu yang tersisa pada Perubahan APBD,” ucap Lihadnyana.

Meski demikian, beberapa belanja wajib dan program prioritas tetap dipertahankan dalam rancangan perubahan APBD Tahun 2022. Pemkab Buleleng dalam program prioritas pembangunan, juga menyesuaikan kembali sejumlah program dalam rancangan perubahan KUA PPAS Tahun 2022. Diantaranya penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan ASN dan Tenaga Honorer, penambahan anggaran untuk kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU), anggaran kegiatan BLUD RSUD Buleleng, kegiatan JKN, kegiatan tunda bayar sebelumnya, dan mengakomodir usulan kegiatan prioritas daerah.

Semnetara itu sidang yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyebut rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2022, segera akan dibahas dalam sidang-sidang selanjutnya. *k23