Masyarakat Umum Keluhkan Pelayanan JKN
Sejumlah masyarakat umum keluhkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena tidak sebagus Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).
NEGARA, NusaBali
Sebab pemegang JKN tidak mendapat pelayanan kesehatan gratis di kelas III RSUD Negara seperti saat JKBM diberlakukan. Atas kondisi ini, Pemkab Jembrana berencana membantu eks peserta JKBM masuk kategori keluarga kurang mampu agar tetap menikmati pelayanan kesehatan seperti JKBM.
Kepala Dinas Kesehatan Jembrana, dr I Putu Suasta, mengataka program JKN yang berlaku se-Indonesia hanya diberikan tanggungan asuransi gratis melalui pembiayaan langsung dari pemerintah kepada keluarga miskin. Di luar warga miskin, diarahkan mengikuti asuransi dengan membayar premi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui pembiayaan pribadi maupun perusahaan. Menurutnya, Dinas Sosial masih mendata keluarga miskin untuk diusulkan masuk perlindungan JKN.
Untuk diusulkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), warga kategori kurang mampu harus melalui proses validasi dan sinkron dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta BPJS. Masih ada sekitar 2.000-an warga miskin di Jembrana yang belum menerima perlindungan JKN karena masih proses validasi. “Yang masuk buku merah nanti semua jelas harus mendapat perlindungan JKN. Khusus yang miskin dibayarkan asuransinya,” terang dr Suasta, Minggu (16/4).
Dikatakan, Pemkab Jembrana punya keinginan menangung perawatan di kelas III untuk warga kurang mampu eks peserta JKBM. Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, Sekda Jembrana, I Made Sudiada bersama dinas terkait akan mencari perbandingan ke Pemkab Temanggung, Jawa Tengah, Senin (17/6) hari ini. Mengingat di Temanggung ada kebijakan menanggung biaya perawatan pasien warga kurang mampu di kelas III RSUD setempat. “Pemkab Jembrana inginkan tetap ada kemudahan pelayanan kesehatan seperti saat JKBM diberlakukan,” tandas dr Suasta. * ode
Sebab pemegang JKN tidak mendapat pelayanan kesehatan gratis di kelas III RSUD Negara seperti saat JKBM diberlakukan. Atas kondisi ini, Pemkab Jembrana berencana membantu eks peserta JKBM masuk kategori keluarga kurang mampu agar tetap menikmati pelayanan kesehatan seperti JKBM.
Kepala Dinas Kesehatan Jembrana, dr I Putu Suasta, mengataka program JKN yang berlaku se-Indonesia hanya diberikan tanggungan asuransi gratis melalui pembiayaan langsung dari pemerintah kepada keluarga miskin. Di luar warga miskin, diarahkan mengikuti asuransi dengan membayar premi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui pembiayaan pribadi maupun perusahaan. Menurutnya, Dinas Sosial masih mendata keluarga miskin untuk diusulkan masuk perlindungan JKN.
Untuk diusulkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), warga kategori kurang mampu harus melalui proses validasi dan sinkron dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta BPJS. Masih ada sekitar 2.000-an warga miskin di Jembrana yang belum menerima perlindungan JKN karena masih proses validasi. “Yang masuk buku merah nanti semua jelas harus mendapat perlindungan JKN. Khusus yang miskin dibayarkan asuransinya,” terang dr Suasta, Minggu (16/4).
Dikatakan, Pemkab Jembrana punya keinginan menangung perawatan di kelas III untuk warga kurang mampu eks peserta JKBM. Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, Sekda Jembrana, I Made Sudiada bersama dinas terkait akan mencari perbandingan ke Pemkab Temanggung, Jawa Tengah, Senin (17/6) hari ini. Mengingat di Temanggung ada kebijakan menanggung biaya perawatan pasien warga kurang mampu di kelas III RSUD setempat. “Pemkab Jembrana inginkan tetap ada kemudahan pelayanan kesehatan seperti saat JKBM diberlakukan,” tandas dr Suasta. * ode
Komentar