Pembangunan Tiga Kantor Desa Tertunda
BANGLI, NusaBali
Tiga desa di Kabupaten Bangli belum bisa menuntaskan pembangunan kantor desa.
Penyebabnya, dana desa prioritas digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan dan hewani, dan penanangan Covid-19. Ketiga desa yang belum merampungkan pembangunan kantor desa yakni Desa Sekaan, Desa Trunyan di Kecamatan Kintamani, dan Desa Tamanbali Kecamatan Bangli.
Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana Bangli, Dewa Agung Putu Purnama mengatakan, pembangunan kantor desa secara bertahap atau multi years. Akibat pandemi, pembangunan kantor desa ditunda. “Dalam situasi pandemi, anggaran yang dikelola desa diprioritaskan untuk program non fisik,” jelas Dewa Purnama, Rabu (11/5). Pemerintah pusat mengatur dana desa sebesar 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani, serta 8 persen untuk penangangan Covid-19.
Pemerintah desa di Kabupaten Bangli rata-rata mengelola alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 1,1 miliar dan dana desa (DD) sebesar Rp 700 juta. Terkait kelanjutan pembangunan kantor desa masih menunggu arahan pengunaan dana desa dari pusat. “Pemerintah pusat sudah mengatur juklak juknis penggunaan dana desa,” jelas Dewa Purnama. Terpisah, Perbekel Desa Sekaan, I Wayan Muspa mengatakan pembangunan gedung kantor desa secara bertahap. Terakhir pengerjaan pada tahun 2019. Rencana pembangunan dilanjutkan tahun 2020 tetapi ada refocusing anggaran maka pengerjaan ditunda. Kantor desa dibuat berlantai dua. Saat ini pembangunan sudah 50 persen. Buat sementara aktivitas kantor desa memanfaatkan balai desa. *esa
Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana Bangli, Dewa Agung Putu Purnama mengatakan, pembangunan kantor desa secara bertahap atau multi years. Akibat pandemi, pembangunan kantor desa ditunda. “Dalam situasi pandemi, anggaran yang dikelola desa diprioritaskan untuk program non fisik,” jelas Dewa Purnama, Rabu (11/5). Pemerintah pusat mengatur dana desa sebesar 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani, serta 8 persen untuk penangangan Covid-19.
Pemerintah desa di Kabupaten Bangli rata-rata mengelola alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 1,1 miliar dan dana desa (DD) sebesar Rp 700 juta. Terkait kelanjutan pembangunan kantor desa masih menunggu arahan pengunaan dana desa dari pusat. “Pemerintah pusat sudah mengatur juklak juknis penggunaan dana desa,” jelas Dewa Purnama. Terpisah, Perbekel Desa Sekaan, I Wayan Muspa mengatakan pembangunan gedung kantor desa secara bertahap. Terakhir pengerjaan pada tahun 2019. Rencana pembangunan dilanjutkan tahun 2020 tetapi ada refocusing anggaran maka pengerjaan ditunda. Kantor desa dibuat berlantai dua. Saat ini pembangunan sudah 50 persen. Buat sementara aktivitas kantor desa memanfaatkan balai desa. *esa
Komentar