Menaker: THR Tak Boleh Dicicil
JAKARTA, NusaBali
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa para pemberi kerja atau pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh, tidak dicicil.
Pembayaran THR pun harus dilakukan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hal tersebut telah diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK/04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE ini telah diteken pada 6 April 2022.
"THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula, yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan. Bagi yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional. Tanpa dicicil, alias kontan," ujar Ida dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir kompas.com, Sabtu (9/4).
Ia juga menekankan bahwa THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap, melainkan juha Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir, bahkan pekerja rumah tangga alias PRT berhak atas THR.
"Jadi jangan disempitkan cakupan penerimanya," imbuh dia. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyediakan Posko THR yang akan menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja ataupun pengusaha. Ia pun meminta setiap pihak memanfaatkan posko ini.
"Pokoknya kalau cuma ingin tanya-tanya soal THR pun kami siap melayani," katanya Ida menambahkan, secara khusus dirinya meminta kepada perusahaan yang kinerjanya tumbuh positif dan profitnya bagus agar memberikan THR lebih dari 1 bulan gaji kepada pekerja. Hal itu sekaligus untuk menaikkan daya beli pekerja.
"Bagi perusahaan yang mampu, tolong, berbagilah lebih banyak. Berikan lebih dari gaji sebulan. Jika pun bukan dalam bentuk uang, minimal dalam bentuk sembako. Agar keluarga pekerja nanti bisa buka puasa dan berlebaran dengan hidangan yang lebih baik," pungkas Ida.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berharap pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang belum mampu membayarkan tunjangan hari raya (THR) secara penuh.
Hal ini berkaitan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang meminta pengusaha untuk membayarkan THR secara penuh paling lambat H-7 dari Idulfitri.
"Perlu diberi kesempatan bagi yang betul-betul tidak mampu perlu ada kelonggaran demi kelangsungan perusahaan. Karena itu walaupun sudah ada surat edaran, dan juga posko pengaduan THR, peluang bipartit yang menjembatani masalah itu juga perlu diperhatikan," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit kepada CNN Indonesia, Jumat (8/4).
Dia mengungkapkan masih banyak pengusaha yang mampu membayarkan THR secara penuh kepada pekerja di tengah pandemi. Meskipun saat itu pemerintah memberikan diskresi untuk mencicil pembayaran THR.
"Jadi saya mendukung niat baik dari menaker, cuma perlu diberi kesempatan bagi (perusahaan) yang betul-betul tidak mampu, perlu ada kelonggaran demi kelangsungan perusahaan," katanya. *
"THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula, yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan. Bagi yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional. Tanpa dicicil, alias kontan," ujar Ida dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir kompas.com, Sabtu (9/4).
Ia juga menekankan bahwa THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap, melainkan juha Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir, bahkan pekerja rumah tangga alias PRT berhak atas THR.
"Jadi jangan disempitkan cakupan penerimanya," imbuh dia. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyediakan Posko THR yang akan menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja ataupun pengusaha. Ia pun meminta setiap pihak memanfaatkan posko ini.
"Pokoknya kalau cuma ingin tanya-tanya soal THR pun kami siap melayani," katanya Ida menambahkan, secara khusus dirinya meminta kepada perusahaan yang kinerjanya tumbuh positif dan profitnya bagus agar memberikan THR lebih dari 1 bulan gaji kepada pekerja. Hal itu sekaligus untuk menaikkan daya beli pekerja.
"Bagi perusahaan yang mampu, tolong, berbagilah lebih banyak. Berikan lebih dari gaji sebulan. Jika pun bukan dalam bentuk uang, minimal dalam bentuk sembako. Agar keluarga pekerja nanti bisa buka puasa dan berlebaran dengan hidangan yang lebih baik," pungkas Ida.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berharap pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang belum mampu membayarkan tunjangan hari raya (THR) secara penuh.
Hal ini berkaitan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang meminta pengusaha untuk membayarkan THR secara penuh paling lambat H-7 dari Idulfitri.
"Perlu diberi kesempatan bagi yang betul-betul tidak mampu perlu ada kelonggaran demi kelangsungan perusahaan. Karena itu walaupun sudah ada surat edaran, dan juga posko pengaduan THR, peluang bipartit yang menjembatani masalah itu juga perlu diperhatikan," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit kepada CNN Indonesia, Jumat (8/4).
Dia mengungkapkan masih banyak pengusaha yang mampu membayarkan THR secara penuh kepada pekerja di tengah pandemi. Meskipun saat itu pemerintah memberikan diskresi untuk mencicil pembayaran THR.
"Jadi saya mendukung niat baik dari menaker, cuma perlu diberi kesempatan bagi (perusahaan) yang betul-betul tidak mampu, perlu ada kelonggaran demi kelangsungan perusahaan," katanya. *
Komentar