Fraksi di DPRD Buleleng Usulkan Sekda
Jadi Penjabat Bupati, Dinilai Lebih Tahu Kondisi Buleleng
Fraksi PDIP lebih cenderung memilih Sekda Buleleng, karena yang tahu persis kondisi pemerintahan dan arah pembangunan adalah pejabat tertinggi di Kabupaten.
SINGARAJA, NusaBali
Kasak kusuk persiapan pengisian Penjabat (Pj) Bupati Buleleng terus bergulir jelang masa jabatan Bupati Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati I Nyoman Sutjidra akan berakhir 27 Agustus mendatang. Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng pun memiliki kekhawatiran khusus jika Buleleng dalam waktu 2,5 tahun dipimpin oleh orang yang tidak tepat. Terkait ini dua fraksi DPRD Buleleng, yakni Fraksi PDIP dan Frasi Demokrat malah mengusulkan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa untuk menjadi Pj Bupati.
Ketua Fraksi PDIP, Ketut Ngurah Arya dihubungi Kamis (17/3) mengatakan kebijakan penunjukan Pj Bupati Buleleng memang berada di tangan Gubernur Bali. Fraksi PDIP pun disebut Ngurah Arya tak mau terlalu fanatik kedaerahan. Menurutnya siapapun yang akan ditunjuk menjadi Pj Bupati Buleleng nanti adalah orang yang punya kemampuan.
“Intinya Pj nanti bisa bekerjasama dengan legislatif dan eksekutif, bisa menerima masukan kami, pokok pikiran dari menyerap aspirasi bisa kolaborasi bangun Buleleng. Bagaimanapun waktu 2,5 tahun ini bukan waktu sedikit. Apalagi setelah ditinggalkan pak Agus Suradnyana, kita di Buleleng punya PR besar dengan kondisi dan situasi Buleleng yang sangat kompleks,” ucap politisi asal Gerokgak ini.
Menurut Ngurah Arya tak penting dari mana asal Pj yang akan ditunjuk. Terpenting pejabat itu memiliki komitmen ikut membangun Buleleng. Disinggung soal nama-nama pejabat Pemprov Bali asal Buleleng yang masuk dalam bursa Pj Bupati Buleleng, Ngurah Arya mengaku belum mengetahui jelas track record pejabat yang bersangkutan.
“Kami welcome saja. Tetapi kalau memang proses adaptasinya lama, Sekda Buleleng masih bisa ditampilkan juga, karena ini kan bukan kompetisi. Yang paling bagus adalah birokrat yang aktif langsung di Buleleng, sudah menguasai pemerintahan dan situasi Buleleng,” jelas Bendahara DPC PDIP Buleleng ini.
Fraksi PDIP lebih cenderung memilih Sekda Buleleng, karena yang tahu persis kondisi pemerintahan dan arah pembangunan Buleleng adalah pejabat birokrat tertinggi di Kabupaten. Terlebih pada masa jabatan periode kedua Bupati PAS-Sutjidra saat ini dilanda pandemi Covid-19. Ngurah Arya pun menyebut hal itu berpengaruh pada capaian pembangunan Buleleng. “Yang paling tahu arah pembangunan dan capaian apa saja yang belum, minimal Sekda tahu,” tegas dia.
Senada dengan Ngurah Arya, Fraksi Demokrat DPRD Buleleng pun menginginkan hal yang sama. Ketua Fraksi Demokrat, Kadek Sumardika bulat mengharapkan Sekda Buleleng menjadi Pj Bupati. Dia menyebut alasan utamanya karena waktu pengisian Pj Bupati Buleleng cukup lama. Tidak seperti pengisian Pj Bupati lain yang terhitung beberapa bulan saja. Bahkan keinginan Fraksi Demokrat lebih memilih Sekda Buleleng daripada yang lain sudah sempat dicarikan regulasi.
Sumardika pun mengaku sempat berdiskusi dan menanyakan regulasi tersebut kepada Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan beberapa waktu lalu.
“Ini murni inisiatif saya mencari regulasi dan pak Lidartawan menyebut ada regulasi yang memungkinkan Sekda Kabupaten menjadi Pj Bupati. Sehingga gayung bersambut dengan harapan kami. Kalau boleh menyuarakan ini kami inginnya Sekda Buleleng jadi Pj. Agar Buleleng tidak kehilangan induk ketika ditinggalkan Bupati Agus Suradnyana,” jelas politisi asal Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt ini.
Sumardika pun menjelaskan alasannya memilih Sekda Buleleng. Salah satunya karena penguasaan pemerintahan, pembangunan, situasi dan kondisi Buleleng. Dia pun merasa sedikit ragu jika yang menjabat di Pemprov meskipun putra Buleleng. “Mohon maaf Fraksi Demokrat inginkan yang paham menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan,” ucap dia.
Sementara itu Ketua Fraksi Hanura DPRD Buleleng, Ketut Wirsana menilai penunjukan Pj Bupati Buleleng harus dipikir secara matang. Tidak hanya memprioritaskan putra asal Buleleng, tetapi harus mempertimbangkan kompetensi dan kemampuannya memimpin Buleleng.
“Kami harap tidak sembarang tunjuk. Kalau memang tidak memenuhi standar jangan dipaksakan. Orang luar pun boleh asal ada komitmen membangun Buleleng. Karena Pj Bupati nanti tidak main-main ini sama dengan setengah masa jabatan bupati,” tegas Wirsana
Politisi asal Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini juga menekankan penunjukan Pj Bupati Buleleng nanti jangan sampai berafiliasi politik. Meskipun Penjabat yang ditunjuk adalah birokrat yang tidak diizinkan terjun langsung ke politik. Menurutnya Pj Bupati Buleleng harus mampu mencerna APBD selama dua tahun. Hal ini pun sangat riskan, terlebih dalam masa pandemi Covid-19.
Sedangkan dari Fraksi Golkar DPRD Buleleng pada prinsipnya menerima siapa saja yang akan menduduki jabatan Pj Bupati Buleleng. Namun ketua Fraksi Golkar, Nyoman Gede Wandira Adi menginginkan yang ditunjuk adalah putra daerah Buleleng.
“Kalau boleh diharapkan semestinya putra daerah Buleleng yang mengenal Buleleng, tahu prioritas pembangunan Buleleng, termasuk karakter warga Buleleng,” harap Wandira. Menurut Wandira siapapun yang ditunjuk nanti, dapat bekerjasama dengan baik dan lebih banyak berkoordinasi dengan DPRD dalam mengambil kebijakan yang lebih besar. Pj Bupati Buleleng yang akan diambil dari birokrat juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah kebijakan dan tak terlalu terlibat dalam urusan politik.
“Pj Bupati nanti dalam mengambil kebijakan anggaran dan kebijakan yang lebih besar agar lebih banyak berkoordinasi DPRD. Sehingga kesan selama ini DPRD sebagai tukang stempel tidak terjadi lagi. Kami juga ajak kawan-kawan DPRD Buleleng berperan dengan baik mengawal pembangunan prioritas Buleleng. Sehingga tak ada kejadian Pj banyak mengambil kebijakan menguntungkan pihak tertentu,” terang Wandira.
Sebelumnya 4 nama kandidat penjabat Bupati Buleleng yang bergulir, yakni Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, birokrat asal Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang saat ini menjabat sebagai Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, birokrat asal Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan/Kabupaten Buleleng yang kini menjabat Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Gede Suralaga, birokrat asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang saat ini menjabat Sekwan DPRD Bali dan Ida Bagus Gede Sudarsana, birokrat asal Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang saat ini menjabat Kepala Biro Hukum Pemprov Bali. *k23
Ketua Fraksi PDIP, Ketut Ngurah Arya dihubungi Kamis (17/3) mengatakan kebijakan penunjukan Pj Bupati Buleleng memang berada di tangan Gubernur Bali. Fraksi PDIP pun disebut Ngurah Arya tak mau terlalu fanatik kedaerahan. Menurutnya siapapun yang akan ditunjuk menjadi Pj Bupati Buleleng nanti adalah orang yang punya kemampuan.
“Intinya Pj nanti bisa bekerjasama dengan legislatif dan eksekutif, bisa menerima masukan kami, pokok pikiran dari menyerap aspirasi bisa kolaborasi bangun Buleleng. Bagaimanapun waktu 2,5 tahun ini bukan waktu sedikit. Apalagi setelah ditinggalkan pak Agus Suradnyana, kita di Buleleng punya PR besar dengan kondisi dan situasi Buleleng yang sangat kompleks,” ucap politisi asal Gerokgak ini.
Menurut Ngurah Arya tak penting dari mana asal Pj yang akan ditunjuk. Terpenting pejabat itu memiliki komitmen ikut membangun Buleleng. Disinggung soal nama-nama pejabat Pemprov Bali asal Buleleng yang masuk dalam bursa Pj Bupati Buleleng, Ngurah Arya mengaku belum mengetahui jelas track record pejabat yang bersangkutan.
“Kami welcome saja. Tetapi kalau memang proses adaptasinya lama, Sekda Buleleng masih bisa ditampilkan juga, karena ini kan bukan kompetisi. Yang paling bagus adalah birokrat yang aktif langsung di Buleleng, sudah menguasai pemerintahan dan situasi Buleleng,” jelas Bendahara DPC PDIP Buleleng ini.
Fraksi PDIP lebih cenderung memilih Sekda Buleleng, karena yang tahu persis kondisi pemerintahan dan arah pembangunan Buleleng adalah pejabat birokrat tertinggi di Kabupaten. Terlebih pada masa jabatan periode kedua Bupati PAS-Sutjidra saat ini dilanda pandemi Covid-19. Ngurah Arya pun menyebut hal itu berpengaruh pada capaian pembangunan Buleleng. “Yang paling tahu arah pembangunan dan capaian apa saja yang belum, minimal Sekda tahu,” tegas dia.
Senada dengan Ngurah Arya, Fraksi Demokrat DPRD Buleleng pun menginginkan hal yang sama. Ketua Fraksi Demokrat, Kadek Sumardika bulat mengharapkan Sekda Buleleng menjadi Pj Bupati. Dia menyebut alasan utamanya karena waktu pengisian Pj Bupati Buleleng cukup lama. Tidak seperti pengisian Pj Bupati lain yang terhitung beberapa bulan saja. Bahkan keinginan Fraksi Demokrat lebih memilih Sekda Buleleng daripada yang lain sudah sempat dicarikan regulasi.
Sumardika pun mengaku sempat berdiskusi dan menanyakan regulasi tersebut kepada Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan beberapa waktu lalu.
“Ini murni inisiatif saya mencari regulasi dan pak Lidartawan menyebut ada regulasi yang memungkinkan Sekda Kabupaten menjadi Pj Bupati. Sehingga gayung bersambut dengan harapan kami. Kalau boleh menyuarakan ini kami inginnya Sekda Buleleng jadi Pj. Agar Buleleng tidak kehilangan induk ketika ditinggalkan Bupati Agus Suradnyana,” jelas politisi asal Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt ini.
Sumardika pun menjelaskan alasannya memilih Sekda Buleleng. Salah satunya karena penguasaan pemerintahan, pembangunan, situasi dan kondisi Buleleng. Dia pun merasa sedikit ragu jika yang menjabat di Pemprov meskipun putra Buleleng. “Mohon maaf Fraksi Demokrat inginkan yang paham menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan,” ucap dia.
Sementara itu Ketua Fraksi Hanura DPRD Buleleng, Ketut Wirsana menilai penunjukan Pj Bupati Buleleng harus dipikir secara matang. Tidak hanya memprioritaskan putra asal Buleleng, tetapi harus mempertimbangkan kompetensi dan kemampuannya memimpin Buleleng.
“Kami harap tidak sembarang tunjuk. Kalau memang tidak memenuhi standar jangan dipaksakan. Orang luar pun boleh asal ada komitmen membangun Buleleng. Karena Pj Bupati nanti tidak main-main ini sama dengan setengah masa jabatan bupati,” tegas Wirsana
Politisi asal Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini juga menekankan penunjukan Pj Bupati Buleleng nanti jangan sampai berafiliasi politik. Meskipun Penjabat yang ditunjuk adalah birokrat yang tidak diizinkan terjun langsung ke politik. Menurutnya Pj Bupati Buleleng harus mampu mencerna APBD selama dua tahun. Hal ini pun sangat riskan, terlebih dalam masa pandemi Covid-19.
Sedangkan dari Fraksi Golkar DPRD Buleleng pada prinsipnya menerima siapa saja yang akan menduduki jabatan Pj Bupati Buleleng. Namun ketua Fraksi Golkar, Nyoman Gede Wandira Adi menginginkan yang ditunjuk adalah putra daerah Buleleng.
“Kalau boleh diharapkan semestinya putra daerah Buleleng yang mengenal Buleleng, tahu prioritas pembangunan Buleleng, termasuk karakter warga Buleleng,” harap Wandira. Menurut Wandira siapapun yang ditunjuk nanti, dapat bekerjasama dengan baik dan lebih banyak berkoordinasi dengan DPRD dalam mengambil kebijakan yang lebih besar. Pj Bupati Buleleng yang akan diambil dari birokrat juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah kebijakan dan tak terlalu terlibat dalam urusan politik.
“Pj Bupati nanti dalam mengambil kebijakan anggaran dan kebijakan yang lebih besar agar lebih banyak berkoordinasi DPRD. Sehingga kesan selama ini DPRD sebagai tukang stempel tidak terjadi lagi. Kami juga ajak kawan-kawan DPRD Buleleng berperan dengan baik mengawal pembangunan prioritas Buleleng. Sehingga tak ada kejadian Pj banyak mengambil kebijakan menguntungkan pihak tertentu,” terang Wandira.
Sebelumnya 4 nama kandidat penjabat Bupati Buleleng yang bergulir, yakni Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, birokrat asal Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang saat ini menjabat sebagai Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, birokrat asal Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan/Kabupaten Buleleng yang kini menjabat Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Gede Suralaga, birokrat asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang saat ini menjabat Sekwan DPRD Bali dan Ida Bagus Gede Sudarsana, birokrat asal Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang saat ini menjabat Kepala Biro Hukum Pemprov Bali. *k23
Komentar