Jokowi Sorot APBD Kabupaten/Kota di Bali Realisasinya Rendah
DENPASAR, NusaBali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) soroti pencairan dana APBD di Kabupaten/Kota se-Bali yang masih rendah di masa Pandemi Covid-19.
Untuk memutar perekonomian masyarakat, Presiden Jokowi meminta Gubernur, Bupati/Walikota menggenjot realisasi APBD dengan segera.
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Bali di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (8/10) pagi.
Dalam pertemuan di Wiswasabha Utama Presiden Jokowi didampingi ibu negara Iriana, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara pejabat di Bali yang hadir Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama serta Bupati/Walikota se-Bali.
Presiden Jokowi mengatakan ABPD menjadi tumpuan memutar perekonomian masyarakat. Sehingga tidak ada lagi alasan menunda realisasi APBD untuk memutar perekonomian masyarakat. "Ini sudah Oktober, tiga bulan lagi sudah Desember, jangan sampai APBD ini tidak cepat keluar dari dinas keuangan provinsi dan kabupaten/kota," ujar Presiden Jokowi.
Karena menurut Presiden Jokowi, kalau APBD tidak cepat keluar, tidak cepat diserap, maka perekonomian tidak akan jalan. "Penyerapan anggaran itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat," ujar Presiden Jokowi, yang kemarin juga membeber realisasi APBD kabupaten/kota secara detail.
Disebutkan Presiden Jokowi, di Kabupaten Badung APBD 2021 baru terealisasi sebesar 43%, Kabupaten Gianyar baru 46%, Kabupaten Bangli baru 52%, Kabupaten Tabanan baru 52%, Kabupaten Klungkung 54%, Kabupaten Buleleng 59%, Kabupaten Karangasem 49%, Kota Denpasar 62% dan Kabupaten Jembrana 67%. "Yang disimpan di bank, tolong segera dicairkan, serapan diselesaikan, sehingga perputaran di kabupaten/kota semakin banyak," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi sengaja memberikan tanda merah bagi daerah yang masih belum maksimal merealisasikan anggaran di tahun 2021 yang akan segera berakhir tahun anggarannya. "Saya kasih tanda merah, supaya segera dikeluarkan lebih baik kalau secepatnya bisa dikeluarkan bendahara atau dinas keuangan daerah," tegas Presiden Jokowi. *nat
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Bali di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (8/10) pagi.
Dalam pertemuan di Wiswasabha Utama Presiden Jokowi didampingi ibu negara Iriana, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara pejabat di Bali yang hadir Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama serta Bupati/Walikota se-Bali.
Presiden Jokowi mengatakan ABPD menjadi tumpuan memutar perekonomian masyarakat. Sehingga tidak ada lagi alasan menunda realisasi APBD untuk memutar perekonomian masyarakat. "Ini sudah Oktober, tiga bulan lagi sudah Desember, jangan sampai APBD ini tidak cepat keluar dari dinas keuangan provinsi dan kabupaten/kota," ujar Presiden Jokowi.
Karena menurut Presiden Jokowi, kalau APBD tidak cepat keluar, tidak cepat diserap, maka perekonomian tidak akan jalan. "Penyerapan anggaran itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat," ujar Presiden Jokowi, yang kemarin juga membeber realisasi APBD kabupaten/kota secara detail.
Disebutkan Presiden Jokowi, di Kabupaten Badung APBD 2021 baru terealisasi sebesar 43%, Kabupaten Gianyar baru 46%, Kabupaten Bangli baru 52%, Kabupaten Tabanan baru 52%, Kabupaten Klungkung 54%, Kabupaten Buleleng 59%, Kabupaten Karangasem 49%, Kota Denpasar 62% dan Kabupaten Jembrana 67%. "Yang disimpan di bank, tolong segera dicairkan, serapan diselesaikan, sehingga perputaran di kabupaten/kota semakin banyak," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi sengaja memberikan tanda merah bagi daerah yang masih belum maksimal merealisasikan anggaran di tahun 2021 yang akan segera berakhir tahun anggarannya. "Saya kasih tanda merah, supaya segera dikeluarkan lebih baik kalau secepatnya bisa dikeluarkan bendahara atau dinas keuangan daerah," tegas Presiden Jokowi. *nat
Komentar