Bali Tolak Wisata Syariah

DENPASAR, NusaBali

Aksi demo tolak wacana pariwisata syariah di Bali digelar berbagai massa gabungan komponen masyarakat di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (24/11) siang. Pariwisata syariah dianggap tidak tepat untuk Pulau Dewata, karena selama ini Bali sudah memiliki budaya dengan kearifan lokal bernapaskan Hindu. 

Komponen masyarakat yang ikut mengutus pentolannya untuk demo tolak wacana wisata syariah di Gedung Dewan, Selasa kemarin, antara lain, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Cakra Wahyu, Gases Bali, dan Buldog (Buleleng Dogen). Intinya, mereka menyampaikan aspirasi ke DPRD Bali supaya meneruskan kepada Presiden Jokowi bahwa Bali tolak berlakunya iwisata syariah.

Pentolan Gases yang ikut dalam aksi demo tolak wacana wisata syariah kemarin, di antaranya, Ketut Resmiyasa. Politisi Gerindra ini adalah Calon Walikota (Cawali) Denpasar ke Pilkada 2015. Ketua KMHDI, I Ketut Bagus Arjana, juga ikut terjun demo. Massa pendemo  diterima Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, bersama Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Nyoman Parta, serta dua anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali yakni Ngakan Made Samudra dan Komang Nova Sewi Putra. 

Ketua KMHDI, Ketut Bagus Arjana, menyatakan aksi demo ini digelar untuk menolak wacana pengembangan pariwisata syariah di Bali. "Menurut kami, pariwisata syariah tidak cocok dikembangkan di Bali, karena tak sesuai dengan kearifan lokal. Bali selama ini telah memiliki budaya sendiri yang sudah dikenal di mancanegara, tanpa perlu diubah lagi," ujar Bagus Arjana.

Paparan senada juga disampaikan Pembina Cakra Wahyu Badung, I Nyoman Gede Suma Arta. Dia menegaskan, Bali selama ini sudah damai dengan turis yang ingin menikmati adat dan budaya bernapaskan Hindu. “Brandingnya Bali sudah jelas, pasarnya juga jelas. Bali mendatangkan triliunan rupiah untuk Indonesia yang bukan hanya dinikmati penduduk beragama Hindu saja. Kalau pariwisata syariah dibawa ke Bali, itu tidak tepat,” tandas Suma Arta.

“Kami minta Bapak-bapak di DPRD Bali tegas menolak dan memperjuangkan aspirasi ini ke pusat. Mari jaga Bali. Kami juga akan menghormati pemberlakuan syariah di daerah luar Bali,” lanjujt Suma Arta.

Suma Arta mengingatkan, Bali justru akan hancur kalau peradaban lain dengan napas ideologi berbeda dibawa masuk. “Dunia saja menjaga Bali. Sekarang malah mau ada ideologi lain. Bali jangan dihancurkan oleh kepentingan segelintir orang. Kami tegas menolaknya. Mari jaga Bali bersama-sama,” kata Suma Arta.

Selanjutnya...