Bali Tolak Wisata Syariah
Berbagai komponen di Bali tolak pariwisata syariah, karena dianggap tidak sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
Ketut Resmiyasa juga tegas menolak wacana pariwisata syariah di Bali. Resmiyasa pun sangat menyayangkan di Denpasar dan Badung sudah ada hotel yang terang-terangan berbau syariah. Dia heran, entah bagaimana izin hotel tersebut bisa keluar. “Kami pertanyakan pejabat yang mengeluarkan izinnya. Kami ke sini menolaknya dan minta Pimpinan Dewan untuk menolak,” ujar politisi Gerindra asal Sesetan, Denpasar Selatan ini.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menegaskan lembaga legislatif komit dengan pembangunan pariwisata berwawasan budaya dan agama Hindu. Pihaknya juga menolak konsep pariwisata yang bernapaskan syariah. “Sikap kami ini tegas. Komitmen kami menegakan pariwisata bernapaskan budaya dan agama Hindu,” ujar politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.
Sugawa Korry pun berjanji pihaknya akan memanggil tokoh pendidikan dan pengusaha yang melontarkan wacana pariwisata syariah di Bali. “Kami akan panggil orangnya, supaya dijelaskan. Ini penting, karena bagi kami, ini hal sensitif. Tapi, kami berharap persoalan ini diselesaikan dengan hati yang damai,” pinta Sugawa Korry yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng.
Sedangkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Nyoman Parta, mengatakan wacana pariwisata syariah di Pulau Dewata adalah keblinger (keliru).”Kalau di Papua, pariwisatanya sesuaikan dengan budaya Papua. Kalau di Aceh, sesuaikan kondisi Aceh. Kita hormati pariwisat Nusantara-lah. Nanti saya akan bicara ke pusat, supaya tidak ada pariwista syariah di Bali. Nanti kita akan bicara di sidang paripurna,” tegas Nyoman Parta.
Terkait keberadaan hotel berbau syariah yang berdiri di Denpasar dan Badung, menurut Parta, itu urusan pemerintah setempat. “Itu sudah urusan kabupaten dan kota yang mengeluarkan izin. Bukan, ranah DPRD Bali,” tegas politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Sementara itu, Gubernur Made Mangku Pastika juga menyatakan tidak setuju jika pariwisata syariah sampai dikembangkan di Bali. Menurut Gubernur Pastika, hal ini menimbulkan potensi keributan. "Saya nggak setuju-lah, malah jadi ribut nanti. Jangan pakai begitu-begitu, sudah tenang-tenang kok," ujar Pastika seusai hadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Selasa kemarin.
Pastika mengakui dengan kondisi pariwisata di Bali seperti saat ini, sebenarnya sudah tenang-tenang dan baik."Janganlah bikin yang aneh-aneh, bikin kacau saja itu. Sudahlah, orang sudah tenang-tenang baik-baik seperti ini," imbuhnya.
Selanjutnya...
Komentar