KPU Minta Pemkab Genjot Rekaman e-KTP
Menjelang Pilkada serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli mulai melakukan persiapan, antara lain pemutakhiran data pemilih.
Ribuan Warga Bangli Berpotensi Hilang Hak Suara
BANGLI, NusaBali
Terungkap sebanyak 13.000 warga Bangli belum melakukan perekaman e-KTP. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan jika dibiarkan, sebab suara mereka bisa hilang saat Pilgub Bali 2018 nanti. KPU Bangli pun mendorong Pemkab membuat program terobosan ‘kejar KTP elektronik’ dengan melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk TNI dan Polri.
"Kami mendorong adanya program kejar KTP elektronik. Masyarakat yang belum terekam bisa segara dituntaskan," ujar Ketua KPU Bangli, Dewa Agung Lidartawan dalam Rakor di kantor KPU Bangli, Selasa (23/5). Program jemput bola yang dilakukan selama ini masih terkendala. Pasalnya, proses perekaman jembut bola ke masyarakat terutama yang sakit, tidak didukung infrastruktur teknologi yang memadai.
Rakor yang dihadiri KPU, Disdukcapil, Bappeda, Kesbangpolinmas, Kodim 1626, Polres Bangli, RSJP Bali, Rutan Bangli, dan Lapas Kelas IIA Bangli ini juga menyoroti warga yang sakit ataupun menjadi warga binaan.
Seperti yang diungkapkan I Wayan Darsana perwakilan dari RSJP Bali di Bangli. Menurutnya ada 22 pasien RSJP yang sudah stabil dan bisa direkam KTP elektronik. Memang mereka selama dirawat telah memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat). Karena saat mereka masuk, yang menanggung jaminan adalah keluarga maupun dinas sosial. "Diharapkan, perekaman bisa dilakukan di RSJP. Kalaupun perekaman harus dilakukan di Disdukcapil, baginya itu tidak masalah. Akan tetapi harus dipertimbangkan situasi dan kondisi utamanya di Disdukcapil," ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil I Nyoman Sumantra mengungakapkan data sebelumnya tercatat 26 ribu lebih warga Bangli yang belum melakukan perekaman. Namun saat ini pihaknya sudah menyelesaikan 13 ribu perekaman dan siap cetak. "Sudah 13 ribu perekamanan, print ready record, dan sisa yang belum melakukan perekamanan tentu akan kami kejar," terangnya. *e
BANGLI, NusaBali
Terungkap sebanyak 13.000 warga Bangli belum melakukan perekaman e-KTP. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan jika dibiarkan, sebab suara mereka bisa hilang saat Pilgub Bali 2018 nanti. KPU Bangli pun mendorong Pemkab membuat program terobosan ‘kejar KTP elektronik’ dengan melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk TNI dan Polri.
"Kami mendorong adanya program kejar KTP elektronik. Masyarakat yang belum terekam bisa segara dituntaskan," ujar Ketua KPU Bangli, Dewa Agung Lidartawan dalam Rakor di kantor KPU Bangli, Selasa (23/5). Program jemput bola yang dilakukan selama ini masih terkendala. Pasalnya, proses perekaman jembut bola ke masyarakat terutama yang sakit, tidak didukung infrastruktur teknologi yang memadai.
Rakor yang dihadiri KPU, Disdukcapil, Bappeda, Kesbangpolinmas, Kodim 1626, Polres Bangli, RSJP Bali, Rutan Bangli, dan Lapas Kelas IIA Bangli ini juga menyoroti warga yang sakit ataupun menjadi warga binaan.
Seperti yang diungkapkan I Wayan Darsana perwakilan dari RSJP Bali di Bangli. Menurutnya ada 22 pasien RSJP yang sudah stabil dan bisa direkam KTP elektronik. Memang mereka selama dirawat telah memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat). Karena saat mereka masuk, yang menanggung jaminan adalah keluarga maupun dinas sosial. "Diharapkan, perekaman bisa dilakukan di RSJP. Kalaupun perekaman harus dilakukan di Disdukcapil, baginya itu tidak masalah. Akan tetapi harus dipertimbangkan situasi dan kondisi utamanya di Disdukcapil," ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil I Nyoman Sumantra mengungakapkan data sebelumnya tercatat 26 ribu lebih warga Bangli yang belum melakukan perekaman. Namun saat ini pihaknya sudah menyelesaikan 13 ribu perekaman dan siap cetak. "Sudah 13 ribu perekamanan, print ready record, dan sisa yang belum melakukan perekamanan tentu akan kami kejar," terangnya. *e
Komentar