Selain Menteri Dalam Negeri, DPD RI juga keluarkan surat dukungan terhadap perjuangan RUU Provinsi Bali

Pemprov Bali kebagian 676 jatah CPNS Tahun 2019/2020. Terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 353 orang, sementara tenaga kependidikan 251 orang, dan tenaga kesehatan 72 orang.

Anggota DPD RI Dapil Bali sarankan DPRD Bali ajukan judicial review terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan RUU Provinsi Bali tidak harus masuk daftar antrean untuk bisa lolos dalan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Draft RUU Provinsi Bali kemarin diserahkan Gubernur Wayan Koster kepada Mendagri Tito Karnavian

Perjungan RUU Provinsi Bali bergema dalam ajang Munas X Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/12).

Perjuangan RUU Provinsi Bali yang dipimpin langsung Gubernur Wayan Koster, terus berlanjut.

Pemerintah Provinsi Bali menyatakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

RUU Provinsi Bali bertujuan untuk pembangunan Bali yang lebih sinergis, harmonis, saling merangkul yang mencerminkan Tri Hita Karana, Nangun Sad Kethi Loka Bali, dan kearifan lokal Bali

Made Mangku Pastika dan Anak Agung Gde Agung tegaskan dari sisi substansi, RUU Provinsi Bali sangat soft, tidak ada unsur Bali mau eksklusif. Isinya sangat NKRI, sehingga tidak ada alasan untuk ditolak

Versi Alit Kelakan, dari pertemuan dengan Komisi II DPR RI, RUU Provinsi Bali tidak menjadi kekhawatiran bagi pusat. Pasalnya, Bali menawarkan posisi untuk memperkuat NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

Menurut Nyoman Parta, aura persatuan dan satu suara di Senayan sebagai langkah awal yang menjanjikan dalam perjuangan RUU Provinsi Bali. Bahkan, Komisi II DPR RI dan DPD RI sampai keheranan dengan solidnya Bali bersuara di pusat

Dari 1.422 pelamar yang dinyatakan tak penuhi syarat, 231 orang di antaranya karena masalah IPK bawah 3,00

DPR RI dan DPD RI dukung usulan RUU Provinsi Bali, karena daerah ini dulunya dibentuk menggunakan UUD Sementara 1950

Lahirnya Pergub Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah berbasis sumber oleh Gubernur Bali Wayan Koster mendapatkan dukungan dari kalangan legislatif (DPRD Bali).

Sekda Dewa Indra juga menyampaikan dukungan atas dibentuknya Satgas Pengaman Investasi Usaha Kejati Bali

Pemprov Bali sudah memutuskan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang resmi berlaku 1 Januari 2020.

Pemprov Bali menyatakan perlu kajian komprehensif yang lengkap untuk menetapkan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita)  sebagai Zona Kawasan Strategis Nasional.

Postur birokrasi Pemprov Bali akan disederhanakan dengan merampingkan sejumlah jabatan eselon IV dan Eselon III menjadi pejabat fungsional.

Jika sah dinaikkan per 1 Januari 2020, maka Pemprov bersama kabupaten/kota di Bali diperkirakan akan membayar sekitar Rp 700 miliar lebih.