Tag: Pemprov Bali

Gubernur Wayan Koster ajukan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas DPRD Bali.

Hibah Aset Pemprov Bali di Buleleng sudah di-ACC, tinggal tunggu SK dari Gubernur Bali.

Lobi Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali di Jakarta mulai ada hasil. RUU Provinsi Bali yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT tersebut optimis dibahas DPR RI Tahun 2020 ini.

Gubernur Bali, Wayan Koster, melakukan prosesi mendem dasar (peletakan batu pertama) di areal pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali (eks Kantor Bawaslu Bali), Jalan Tjokorda Agung Tresna, Niti Mandala, Denpasar pada, Soma Paing Warigadean, Senin (27/1) siang.

Pemerintah Provinsi Bali menetapkan anggaran sebesar Rp 165,6 miliar untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah yang tergabung dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS).

Dinas Pariwisata Provinsi Bali tengah merancang Ranperda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Bali, sejalan dengan upaya menuju pariwisata daerah setempat yang lebih berkualitas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Bali mencatat kucuran APBN dari sektor Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 114,72 miliar tidak terserap di Bali selama tahun 2019.

Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia dan pusat pertumbuhan nasional, sudah seharusnya memiliki manajemen penanggulangan bencana yang baik.

Versi Sugawa Korry, Pimpinan DPRD NTB dan DPRD NTT mendukung perjuangan RUU Provinsi Bali

Gubernur Wayan Koster telah menyiapkan berbagai langkah sebagai upaya memperkuat fundamental perekonomian Bali tahun 2020 dan mendorong kemajuan pembangunan di segala bidang.

Sanggar seni di Bali yang berhasil mendapat akreditasi A akan ditugaskan untuk melakukan diplomasi budaya ke luar negeri

Kinerja Gubernur Bali-Wakil Gubernur Bali Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati selama 2018-2019 dengan berbagai gebrakan memimpin Bali berbuah manis.

Puan Maharani langsung minta Sekjen DPR RI untuk tindaklanjuti RUU Provinsi Bali yang masuk nomor urut 162 dalam daftar Prolegnas 2020-2024

Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali dapat nomor urut 162 dari total 500-an RUU dalam daftar tunggu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

DPRD Bali galang dukungan untuk perjuangan RUU Provinsi Bali, yang sudsah dia-jukan ke DPR RI.

Selain Menteri Dalam Negeri, DPD RI juga keluarkan surat dukungan terhadap perjuangan RUU Provinsi Bali

Pemprov Bali kebagian 676 jatah CPNS Tahun 2019/2020. Terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 353 orang, sementara tenaga kependidikan 251 orang, dan tenaga kesehatan 72 orang.

Anggota DPD RI Dapil Bali sarankan DPRD Bali ajukan judicial review terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan RUU Provinsi Bali tidak harus masuk daftar antrean untuk bisa lolos dalan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Draft RUU Provinsi Bali kemarin diserahkan Gubernur Wayan Koster kepada Mendagri Tito Karnavian