Tag: Politik Uang

JAKARTA, NusaBali - Politik uang masih saja terjadi dalam pelaksanaan ‘coblosan ulang’ calon kepala daerah di Indonesia. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengemukakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah masih diwarnai berbagai persoalan, antara lain praktik politik uang dan lemahnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Angka dari hasil kajian tersebut dinilai bukan sekadar statistik, melainkan alarm bagi kualitas demokrasi di Gianyar

DENPASAR, NusaBali.com - Penelitian terbaru KPU Provinsi Bali dan Universitas Udayana (Unud) menunjukkan mayoritas pemilih di Bali bersikap permisif terhadap politik uang selama Pilkada Bali 2024. Hal ini dapat menjadi budaya yang sukar hilangkan ketika dinormalisasi dan dilakukan pembiaran.

DENPASAR, NusaBali.com - Politik uang masih dianggap wajar dan disukai mayoritas pemilih di Bali. Hal ini terungkap dari hasil riset Perilaku Memilih Masyarakat dalam Pilkada Bali Tahun 2024 yang dilakukan KPU Bali bersama Universitas Udayana (Unud).

JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu memberikan perhatian kepada masalah politik uang, selain persoalan teknis dalam perbaikan sistem kepemiluan di tanah air.

Bawaslu Bali koordinasi dengan sentra gakkumdu dan tim siber, memitigasi politik uang digital.

DENPASAR, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mendapatkan informasi bahwa ditemukan masih ada blank spot atau area yang belum terjangkau jaringan internet, dan berpotensi mengganggu sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

BATAM, NusaBali - Politik uang masih menjadi kekhawatiran akan merusak perhelatan Pilkada Serentak 2024. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Ratna Dewi Pettalolo mengajak kaum perempuan menangkis dan mencegah terjadinya politik uang pada Pilkada Serentak 2024.

TABANAN, NusaBali - Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka mengatakan masa kampanye dan pungut hitung merupakan momen yang paling melekat di masyarakat sebagai penanda dimulainya proses elektoral. Tahap ini juga banyak modus pelanggaran yang timbul. Bawaslu akan menggunakan penindakan sebagai jurus pamungkas untuk menjaga keadilan Pilkada.

AMLAPURA, NusaBali.com - Bakal calon Wakil Bupati Karangasem dari jalur perseorangan, I Ketut Putra Ismaya Jaya melempar peringatan bagi siapa saja yang bermain politik uang di Pilkada 2024.

PONTIANAK,NusaBali - Koordinator Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Bachtiar Baetal mengatakan, pihaknya menggencarkan sosialisasi terkait sanksi bagi pelaku politik uang, terutama menjelang pemilu dan pilkada yang akan datang.

MAKASSAR,NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyatakan praktik politik uang masih berpotensi terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 November 2024.“Politik uang pasti selalu ada. Permasalahannya bisa direduksi atau tidak?. Kita sudah patroli, begitu selesai patroli dan Panwascam kembali ke kantornya, terjadi lagi politik uang,” ungkapnya dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/6).

Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apa pun.

DENPASAR, NusaBali - Subsatgas Binmas Ops Cipkon Agung 2023 menyambangi sekretariat Bawaslu Bali, Jalan Prof Moh Yamin Nomor 17, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kamis (21/9).

Persoalan lain dalam mengungkap politik uang adalah minimnya bukti dan saksi dalam laporan. Sehingga tindak lanjut laporan kurang optimal dan berhenti di tengah jalan.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengharapkan masyarakat dapat melaporkan dugaan praktik politik uang selama tahapan Pemilu 2024.

JAKARTA, NusaBali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut politik uang atau money politics menjadi penyakit dalam setiap gelaran pemilu. Partai Golkar setuju praktik politik uang menjadi masalah, maka perlu peran besar pengawas pemilu.