Tag: UMR

JAKARTA, NusaBali - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani meyakini rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) yang naik sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 takkan mempengaruhi investasi yang masuk ke Indonesia.

Gus Gaga mengimbau pengambil kebijakan agar mempertimbangkan kembali besaran TPP, khususnya bagi pegawai bawahan.

Tak cantumkan persentase kenaikan gaji, buruh tak puas dengan aturan UMR baru

MANGUPURA, NusaBali
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung gandeng serikat pekerja dalam mengawasi penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2023.

JAKARTA, NusaBali
Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023.

GIANYAR, NusaBali
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Gianyar sedang dalam pembahasan. Besarannya akan diumumkan pada Rabu (7/12).

JAKARTA, NusaBali
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengajukan permohonan uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung (MA).

Perusahaan semestinya menganggap karyawan aset perusahaan, sehingga pantas untuk dihargai dan diberikan upah dengan layak.

JAKARTA, NusaBali
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

Perhitungannya mengacu pada estimasi inflasi tahun depan sebesar 7-8 persen.

JAKARTA, NusaBali
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta buruh berjiwa besar terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Apindo menyatakan banyak dunia usaha yang bahkan kesulitan untuk membayar upah secara normal dalam situasi pandemi.

JAKARTA, NusaBali
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan, upah minimum pada tahun 2021 ada kemungkinan lebih rendah daripada upah minimum tahun 2020 ini.

JAKARTA, NusaBali
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta klaster tenaga kerja dalam RUU Cipta Kerja kembali dibahas dengan mengecualikan usaha mikro dan kecil (UMK) dari kewajiban memenuhi ketentuan upah minimum regional (UMR) karena akan sulit untuk menerapkannya.

Pekerja yang merasa tidak digaji sesuai UMK diimbau segera melapor ke Disperinaker supaya bisa ditindaklanjuti.