Bendesa di Gianyar Pertanyakan Insentif
Para bendesa dan kelian sempat nyagerang (penuh harap) dengan tunjangan ini. Karena pihak Dinas Kebudayaan Gianyar sempat menjanjikan cair.
GIANYAR, NusaBali
Bendesa adat di Kabupaten Gianyar mempertanyakan tunjungan/insentif dari Pemkab Gianyar. Karena sejak Januari - Mei 2021, tunjangan bendesa Rp 1,3 juta/bulan, dan tunjangan kelian adat Rp 900.000/bulan, belum cair. Para bendesa dan kelian sempat nyagerang (penuh harap) dengan tunjangan ini. Karena pihak Dinas Kebudayaan Gianyar sempat menjanjikan cair awal April 2021.
‘’Tapi, hingga kini tidak ada kabar. Insentif ini memang tidak begitu besar, tapi sangat berarti bagi bendesa dan kelian adat dalam menghadapi krisis ekonomi karena pandemi ini sejak tahun lalu ini,’’ ujar bendesa yang enggan namanya dikorankan, Senin (24/5).
Para bendesa itu mengaku masih bersyukur. Karena ada dana BKK (bantuan keuangan khusus) untuk desa adat dari provinsi, sudah cair. Dana BKK tersebut bisa digunakan untuk insentif kegiatan bendesa. BKK dari Provinsi Bali Rp 1,5 juta/desa adat. Para bendesa dan kelian sangat mengharapkan dana insentif tersebut segera cair. Karena saat tak ada pandemi, keuangan bendesa dibantu dari kerja pariwisata dengan beragam profesi.
Saat dikonfirmasi, Senin (24/5), Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar I Gusti Agung Sri Widyawati mengaku, pencairan insentif bendesa dalam proses. Dia mengakui, sempat menyampaikan kepada para bendesa, insentif ini akan cair awal April. Biasanya, pencairan per triwulan. ‘’Tapi kewenangan pencairan ini ada di Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Kami hanya memfasilitasi adminitrasi. Administrasi dari semua bendesa sudah lengkap, tinggal menunggu cair. Harap sabar karena situasi seperti ini," ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Kepada BPKAD Gianyar Ngakan Jati Ambarsika mengatakan, Pemkab Gianyar kini kesulitan keuangan akibat PAD kecil. Semua pengeluaran sesuai skala prioritas dengan pembayaran bertahap. "Semua pihak harap maklum dalam situasi ini. Kalau kondisi sudah normal, tidak sampai seperti ini," ujarnya.
Dijelaskan Ngakan Jati, karena pandemi Covid-19, PAD Gianyar tahun 2021 dengan target Rp 800 miliar, hingga Mei baru terealisasi Rp 112 miliar. Pemerintah pun memangkas banyak kegiatan. "Capaian PAD baru Rp 112 miliar ini, sangat kecil. Nanti akan diturunkan saat APBD Perubahan 2021," ungkapnya.
Sesuai aturan, jelas Ambarsika, ada 9 komponen pajak, terbesar dari PHR (pajak hotel dan restoran), hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, bumi dan bangunan. Tahun 2020, target PAD Rp 1,2 triliun, tercapai Rp 1 triliun lebih. Objek wisata yang dikelola Pemkab bersama desa adat, dulu sehari menghasilkan Rp 300 juta. Tahun ini, hampir nihil. ‘’Makanya, sekarang hampir semua pengeluaran dipangkas. Kecuali yang wajib, misalnya, wajib gaji kontrak, bayar air, listrik, penerangan jalan," terangnya.
Namun kegiatan strategis Bupati Gianyar tetap berjalan. Contoh, kesehatan ada pembangunan rumah sakit Payangan, pembangunan RS Sanjiwani. Di bidang pendidikan, membangun gedung sekolah, dan fasilitas pendidikan. Pembangunan jembatan Loka Serana, masih berlanjut, dengan sumber dana dari pembiayaan lain.
Sebagai Kepala KPAD, Jati Ambarsika mengaku tidak tahu nasib keuangan daerah ke depan. "Apakah mampu melewati normal, atau naik. Atau kian turun. Siapa pun gak bisa jawab, balian (dukun) sakti nggak bisa jawab," ujarnya.
Jati Ambarsika mengaku Pemkab berupaya untuk mencari pundi-pundi pendapatan baru. Antara lain dari perusahaan baru, dan menarik piutang pajak melalui hasil audit pajak. Piutang ini hampir dari semua sektor, yakni hotel, restoran, rumah makan, dan lainnya. *nvi
‘’Tapi, hingga kini tidak ada kabar. Insentif ini memang tidak begitu besar, tapi sangat berarti bagi bendesa dan kelian adat dalam menghadapi krisis ekonomi karena pandemi ini sejak tahun lalu ini,’’ ujar bendesa yang enggan namanya dikorankan, Senin (24/5).
Para bendesa itu mengaku masih bersyukur. Karena ada dana BKK (bantuan keuangan khusus) untuk desa adat dari provinsi, sudah cair. Dana BKK tersebut bisa digunakan untuk insentif kegiatan bendesa. BKK dari Provinsi Bali Rp 1,5 juta/desa adat. Para bendesa dan kelian sangat mengharapkan dana insentif tersebut segera cair. Karena saat tak ada pandemi, keuangan bendesa dibantu dari kerja pariwisata dengan beragam profesi.
Saat dikonfirmasi, Senin (24/5), Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar I Gusti Agung Sri Widyawati mengaku, pencairan insentif bendesa dalam proses. Dia mengakui, sempat menyampaikan kepada para bendesa, insentif ini akan cair awal April. Biasanya, pencairan per triwulan. ‘’Tapi kewenangan pencairan ini ada di Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Kami hanya memfasilitasi adminitrasi. Administrasi dari semua bendesa sudah lengkap, tinggal menunggu cair. Harap sabar karena situasi seperti ini," ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Kepada BPKAD Gianyar Ngakan Jati Ambarsika mengatakan, Pemkab Gianyar kini kesulitan keuangan akibat PAD kecil. Semua pengeluaran sesuai skala prioritas dengan pembayaran bertahap. "Semua pihak harap maklum dalam situasi ini. Kalau kondisi sudah normal, tidak sampai seperti ini," ujarnya.
Dijelaskan Ngakan Jati, karena pandemi Covid-19, PAD Gianyar tahun 2021 dengan target Rp 800 miliar, hingga Mei baru terealisasi Rp 112 miliar. Pemerintah pun memangkas banyak kegiatan. "Capaian PAD baru Rp 112 miliar ini, sangat kecil. Nanti akan diturunkan saat APBD Perubahan 2021," ungkapnya.
Sesuai aturan, jelas Ambarsika, ada 9 komponen pajak, terbesar dari PHR (pajak hotel dan restoran), hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, bumi dan bangunan. Tahun 2020, target PAD Rp 1,2 triliun, tercapai Rp 1 triliun lebih. Objek wisata yang dikelola Pemkab bersama desa adat, dulu sehari menghasilkan Rp 300 juta. Tahun ini, hampir nihil. ‘’Makanya, sekarang hampir semua pengeluaran dipangkas. Kecuali yang wajib, misalnya, wajib gaji kontrak, bayar air, listrik, penerangan jalan," terangnya.
Namun kegiatan strategis Bupati Gianyar tetap berjalan. Contoh, kesehatan ada pembangunan rumah sakit Payangan, pembangunan RS Sanjiwani. Di bidang pendidikan, membangun gedung sekolah, dan fasilitas pendidikan. Pembangunan jembatan Loka Serana, masih berlanjut, dengan sumber dana dari pembiayaan lain.
Sebagai Kepala KPAD, Jati Ambarsika mengaku tidak tahu nasib keuangan daerah ke depan. "Apakah mampu melewati normal, atau naik. Atau kian turun. Siapa pun gak bisa jawab, balian (dukun) sakti nggak bisa jawab," ujarnya.
Jati Ambarsika mengaku Pemkab berupaya untuk mencari pundi-pundi pendapatan baru. Antara lain dari perusahaan baru, dan menarik piutang pajak melalui hasil audit pajak. Piutang ini hampir dari semua sektor, yakni hotel, restoran, rumah makan, dan lainnya. *nvi
Komentar