Dewan Desak Relokasi Pedagang Pasar Banyuasri
Sebulan Diresmikan, Pasar Masih Sepi
SINGARAJA, NusaBali
Pedagang Pasar Banyuasri hingga kini masih berjualan di pasar darurat dan belum juga dipindahkan ke dalam gedung baru.
Padahal gedung pasar yang dibangun semi modern itu sudah usai dipelaspas pada akhir Januari lalu. Dewan pun mendesak pemerintah segera merelokasi pedagang untuk mengetahui kualitas bangunan yang saat ini masih dalam masa pemeliharaan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi, menyampaikan desakannya dalam rapat paripurna DPRD Buleleng dengan eksekutif, Senin (1/3) pagi kemarin. Menurutnya bangunan pasar Banyuasri yang baru itu harus segera dimanfaatkan. Sehingga pedagang dan masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan pasar termegah di Buleleng yang dibangun dengan anggaran Rp 159,5 miliar ini.
Selain itu yang terpenting menurutnya bangunan megah saat ini dalam masa pemeliharaan penyedia. Sehingga pemanfatan dapat menguji kualitas bangunan dan teknologi yang menyertai bangunan. “Kami tidak ingin masa pemeliharaan habis, kemudian baru ditempati pedagang. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada bangunan dan teknologinya akan menjadi kerugian Pemda. Kalau sekarang dimanfaatkan 3-6 bulan ini masih masa pemeliharaan jika ditemukan kerusakan atau kendala dalam operasional masih tanggungan rekanan,” ucap Wandira.
Menurutnya relokasi pedagang ke dalam gedung pasar baru sekaligus sebagai uji coba. Sehingga ketika masa pemeliharaan habis, bangunan yang secara fisik kasat mata sudah sangat bagus juga dapat dijaminkan kualitas bahan bangunan yang digunakan. “Maka dari itulah kami mendorong pasar segera difungsikan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata politisi dari Dapil Kecamatan Buleleng ini.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan Pembab Buleleng sejauh ini masih menyiapkan skema yang matang untuk mengelolaan pasar Banyuasri. Terutama hal teknis terkait harga sewa, yang masih menunggu petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.
“Kemarin kami sudah meminta kajian tim appraisal untuk menentukan nilai sewa, ternyata nilainya masih terlalu tinggi. Sehingga kami meminta petunjuk BPKP untuk meminta solusi,” ungkap Bupati Agus Suradnyana. Nilai sewa yang cukup tinggi itu ditemukan pada variabel harga sewa ruko yang dalam hitungan meter perseginya Rp 130.000 – Rp 170.000. Nilai yang ditentukan tim appraisal pun dirasa Agus Suradnyana sangat tinggi di situasi pandemi saat ini.
“Analisa saya maksimal di angka Rp 15.000 sampai Rp 20.000 yang saya inginkan. Kemudian untuk los di dalam pasar itu maksimal Rp 7000 per meter perseginya. Maunya saya tidak naikkan lagi, tetap Rp. 5000 dulu sampai kita evaluasi selama setahun, kalau sudah rame baru kita diskusikan bersama lagi. Jangan sampai ini memberatkan pedagang,” kata mantan Ketua Komisi III DPR Provinsi Bali ini.
Dia pun menegaskan kembali saat fatwa dari BPKP sudah turun, pasar akan segera dibuka. Namun sebelum dibuka Agus Suradnyana menginginkan ada ketentuan yang jelas da tidak melabrak koridor. “Saya punya komitmen ini pasar harus segera dibuka, tetapi harus jelas semuanya, agar tidak ada persoalan hukum di belakangnya,” tutup dia. *k23
Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi, menyampaikan desakannya dalam rapat paripurna DPRD Buleleng dengan eksekutif, Senin (1/3) pagi kemarin. Menurutnya bangunan pasar Banyuasri yang baru itu harus segera dimanfaatkan. Sehingga pedagang dan masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan pasar termegah di Buleleng yang dibangun dengan anggaran Rp 159,5 miliar ini.
Selain itu yang terpenting menurutnya bangunan megah saat ini dalam masa pemeliharaan penyedia. Sehingga pemanfatan dapat menguji kualitas bangunan dan teknologi yang menyertai bangunan. “Kami tidak ingin masa pemeliharaan habis, kemudian baru ditempati pedagang. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada bangunan dan teknologinya akan menjadi kerugian Pemda. Kalau sekarang dimanfaatkan 3-6 bulan ini masih masa pemeliharaan jika ditemukan kerusakan atau kendala dalam operasional masih tanggungan rekanan,” ucap Wandira.
Menurutnya relokasi pedagang ke dalam gedung pasar baru sekaligus sebagai uji coba. Sehingga ketika masa pemeliharaan habis, bangunan yang secara fisik kasat mata sudah sangat bagus juga dapat dijaminkan kualitas bahan bangunan yang digunakan. “Maka dari itulah kami mendorong pasar segera difungsikan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata politisi dari Dapil Kecamatan Buleleng ini.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan Pembab Buleleng sejauh ini masih menyiapkan skema yang matang untuk mengelolaan pasar Banyuasri. Terutama hal teknis terkait harga sewa, yang masih menunggu petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.
“Kemarin kami sudah meminta kajian tim appraisal untuk menentukan nilai sewa, ternyata nilainya masih terlalu tinggi. Sehingga kami meminta petunjuk BPKP untuk meminta solusi,” ungkap Bupati Agus Suradnyana. Nilai sewa yang cukup tinggi itu ditemukan pada variabel harga sewa ruko yang dalam hitungan meter perseginya Rp 130.000 – Rp 170.000. Nilai yang ditentukan tim appraisal pun dirasa Agus Suradnyana sangat tinggi di situasi pandemi saat ini.
“Analisa saya maksimal di angka Rp 15.000 sampai Rp 20.000 yang saya inginkan. Kemudian untuk los di dalam pasar itu maksimal Rp 7000 per meter perseginya. Maunya saya tidak naikkan lagi, tetap Rp. 5000 dulu sampai kita evaluasi selama setahun, kalau sudah rame baru kita diskusikan bersama lagi. Jangan sampai ini memberatkan pedagang,” kata mantan Ketua Komisi III DPR Provinsi Bali ini.
Dia pun menegaskan kembali saat fatwa dari BPKP sudah turun, pasar akan segera dibuka. Namun sebelum dibuka Agus Suradnyana menginginkan ada ketentuan yang jelas da tidak melabrak koridor. “Saya punya komitmen ini pasar harus segera dibuka, tetapi harus jelas semuanya, agar tidak ada persoalan hukum di belakangnya,” tutup dia. *k23
Komentar