ICW Sebut Pansel Capim KPK Tak Transparan
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai panitia seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) tidak transparan terkait jadwal proses seleksi.
JAKARTA, NusaBali
Pasalnya, pansel tidak menyampaikan jadwal pasti tahapan seleksi capim komisi antirasuah. "Memang ada proses kurang kredibel karena semestinya pansel bisa membuat agenda jadwal yang pasti dalam setiap tahapannya karena tahapannya sudah pasti tinggal waktunya didesain itu berdasarkan pengalaman sebelumnya yang sudah ada," kata Adnan seperti dilansir cnnindonesia, Kamis (25/7).
Hal itu, kata Adnan, dapat merugikan peserta seleksi Capim KPK. Pasalnya, peserta bakal kesulitan mendapatkan informasi dan mengatur jadwal untuk mengikuti proses seleksi. Alhasil, bukan tidak mungkin ada peserta yang akhirnya tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya karena alasan-alasan tersebut.
"Kalau tidak ada jadwal yang pasti dari sisi calon, pemberitahuan tes last minute mereka keteteran, informasi enggak tersampaikan sehingga tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya," ujar Adnan.
Belum lagi, kata Adnan, ada potensi-potensi negosiasi di balik meja bilamana jadwal pasti tahapan seleksi capim tidak dibuka sejak awal. Menurutnya, pansel bisa saja beralasan mengundur jadwal guna memfasilitasi negosiasi-negosiasi atau lobi-lobi terkait pimpinan KPK.
"Karena bisa membuka potensi manuver dari pihak tertentu untuk mempengaruhi proses internal di pansel. Kita enggak tutup mata dengan kepentingan politk yang selalu ada dalam seleksi pimpinan KPK," ucapnya.
Di sisi lain, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih membantah pihaknya tidak transparan soal seleksi pimpinan komisi antirasuah. Menurutnya, pansel sudah menyampaikan seluruh tahapan seleksi secara transparan.
"Kami punya timeline sendiri dan kami bertanggungjawab pada Presiden," kata dia, Rabu (24/7). Yenti menyatakan pihaknya memiliki alasan tersendiri tidak membeberkan semua jadwal dan tanggal seleksi calon pimpinan KPK. Jika tanggal pasti disampaikan sedari awal, kata dia, hal itu justru akan membingungkan peserta.
Menurutnya, jadwal seleksi dan pengumuman hasil tes bisa bergeser dari waktu yang sudah direncanakan. Para peserta pun, lanjutnya, bukan tak mungkin kebingungan apabila diberikan acuan jadwal proses seleksi Capim KPK.
"Misalnya ini bisa bergeser antara satu hari atau satu setengah hari, kalau kita berikan sekarang itu nanti orangnya malah terlambat malah repot," kata Yenti.
Meski begitu, Yenti memastikan pihaknya bakal menyelesaikan seluruh tahapan seleksi pada 30 Agustus 2019. Ia menyatakan pansel bakal menyerahkan 10 nama capim KPK ke Presiden pada 2 September 2019. "Kita sampaikan Insya Allah tanggal 30 Agustus sudah selesai dan 2 September ke Presiden," kata Yenti.*
Pasalnya, pansel tidak menyampaikan jadwal pasti tahapan seleksi capim komisi antirasuah. "Memang ada proses kurang kredibel karena semestinya pansel bisa membuat agenda jadwal yang pasti dalam setiap tahapannya karena tahapannya sudah pasti tinggal waktunya didesain itu berdasarkan pengalaman sebelumnya yang sudah ada," kata Adnan seperti dilansir cnnindonesia, Kamis (25/7).
Hal itu, kata Adnan, dapat merugikan peserta seleksi Capim KPK. Pasalnya, peserta bakal kesulitan mendapatkan informasi dan mengatur jadwal untuk mengikuti proses seleksi. Alhasil, bukan tidak mungkin ada peserta yang akhirnya tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya karena alasan-alasan tersebut.
"Kalau tidak ada jadwal yang pasti dari sisi calon, pemberitahuan tes last minute mereka keteteran, informasi enggak tersampaikan sehingga tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya," ujar Adnan.
Belum lagi, kata Adnan, ada potensi-potensi negosiasi di balik meja bilamana jadwal pasti tahapan seleksi capim tidak dibuka sejak awal. Menurutnya, pansel bisa saja beralasan mengundur jadwal guna memfasilitasi negosiasi-negosiasi atau lobi-lobi terkait pimpinan KPK.
"Karena bisa membuka potensi manuver dari pihak tertentu untuk mempengaruhi proses internal di pansel. Kita enggak tutup mata dengan kepentingan politk yang selalu ada dalam seleksi pimpinan KPK," ucapnya.
Di sisi lain, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih membantah pihaknya tidak transparan soal seleksi pimpinan komisi antirasuah. Menurutnya, pansel sudah menyampaikan seluruh tahapan seleksi secara transparan.
"Kami punya timeline sendiri dan kami bertanggungjawab pada Presiden," kata dia, Rabu (24/7). Yenti menyatakan pihaknya memiliki alasan tersendiri tidak membeberkan semua jadwal dan tanggal seleksi calon pimpinan KPK. Jika tanggal pasti disampaikan sedari awal, kata dia, hal itu justru akan membingungkan peserta.
Menurutnya, jadwal seleksi dan pengumuman hasil tes bisa bergeser dari waktu yang sudah direncanakan. Para peserta pun, lanjutnya, bukan tak mungkin kebingungan apabila diberikan acuan jadwal proses seleksi Capim KPK.
"Misalnya ini bisa bergeser antara satu hari atau satu setengah hari, kalau kita berikan sekarang itu nanti orangnya malah terlambat malah repot," kata Yenti.
Meski begitu, Yenti memastikan pihaknya bakal menyelesaikan seluruh tahapan seleksi pada 30 Agustus 2019. Ia menyatakan pansel bakal menyerahkan 10 nama capim KPK ke Presiden pada 2 September 2019. "Kita sampaikan Insya Allah tanggal 30 Agustus sudah selesai dan 2 September ke Presiden," kata Yenti.*
Komentar