53 Perbekel Merapat ke Giri Prasta

SEMARAPURA, NusaBali

Gerakan menemui elemen masyarakat oleh politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Bupati Badung Nyoman Giri Prasta semakin gencar. Sebanyak 53 Perbekel dari Kabupaten Klungkung merapat ke Rumah Jabatan Bupati Giri Prasta, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Badung, Selasa (16/4). Dalam pertemuan itu, Giri Prasta setujui dana hibah sebesar Rp 2,8 miliar untuk pelaksanaan Karya Panyegjeg Gumi Panca Wali Krama di Pura Kentel Gumi, Kabupaten Klungkung.

Pertemuan para Perbekel dengan Bupati Giri Prasta ini sempat viral di media sosial (medsos), termasuk juga di Kabupaten Klungkung. Dalam video yang diunggah di medsos, terlihat sosok Ketua Forum Perbekel Kabupaten Klungkung, Kadek Sudarmawa hadir bersama Perbekel lainnya. Hadir juga Camat Banjarangkan I Dewa Made Aswin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Dewa Putu Geriawan, hingga Calon Anggota DPRD Kabupaten Klungkung terpilih di Pemilu 2024, I Wayan Regeg.

Sudarmawa mengatakan pertemuan tersebut untuk mengucapkan terima kasih kepada Bupati Giri Prasta yang telah banyak mengucurkan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) untuk beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Klungkung. “Dengan BKK yang langsung diberikan kepada masyarakat berarti memungkinan BKK juga bisa diberikan kepada desa. Dalam kesempatan itu kita juga mohon kepada Bapak Bupati Badung kira-kira memungkinkan BKK itu kepada desa untuk percepatan pembangunan di desa,” ujar Sudarmawa.

Menurut Sudarmawa, Bupati Giri Prasta merespon positif dan akan membantu seluruh desa yang ada di Kabupaten Klungkung. Rencananya, bantuan tersebut diberikan di APBD Perubahan 2024. “Kami juga sudah mohon izin jauh-jauh hari dengan Pak Pj Bupati Klungkung dan Sekda Klungkung untuk audiensi dengan Bupati Badung,” kata Sudarmawa.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung Dewa Geriawan mengaku hadir dalam pertemuan itu sebagai panitia Karya Panyegjeg Gumi Panca Wali Krama Pura Agung Kentel Gumi Klungkung, untuk mohon dukungan dana dari Bupati Giri Prasta. Karya tersebut akan digelar pada November 2024 mendatang. “Kapasitas saya selaku panitia di Pura Kentel Gumi,” kata Dewa Geriawan.

Sementara di hadapan para Perbekel dan Bendesa Adat, Bupati Giri Prasta menjelaskan bahwa berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis Pemerintah Kabupaten Badung dibolehkan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

“Bagi saya yadnya tertinggi itu ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Di Bali banyak orang pintar dan orang berani tapi sedikit orang yang bares (dermawan),” ujar Giri Prasta dalam rilis yang diterima dari Pemkab Badung, Selasa.

Pada kesempatan itu Bupati Giri Prasta menyetujui proposal permohonan bantuan dana Karya Panyegjeg Gumi di Pura Kentel Gumi sebesar Rp 2,8 miliar, proposal permohonan bantuan dana Karya dan Ngayum Sasuhunan Desa Adat Dawan sebesar Rp 1,8 miliar. Bupati Giri Prasta juga memberikan bantuan dana sebesar Rp 50 juta untuk kegiatan operasional Forum Perbekel Kabupaten Klungkung.

Ketua DPC PDIP Badung ini menyebutkan, untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh desa dinas maupun adat di Klungkung, diperlukan strategi berbeda yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Disebutkan bahwa perlu pendekatan yang tepat untuk merancang strategi dan intervensi yang spesifik dengan melihat akar permasalahan di masing-masing daerah. “Strategi yang spesifik berupa collaborative governance diperlukan untuk merespon kondisi tersebut,” ujar mantan Ketua DPRD Badung ini. n wan