DJP Bali Bukukan Penerimaan Pajak Rp13,03 T

DENPASAR, NusaBali

Kanwil  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp13,033 triliun. Jumlah tersebut terhitung sampai dengan 27 Desember 2023.

Penerimaan pajak tersebut 102,27% dari target yang diberikan  sebesar Rp12,744 triliun. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Bali juga telah berhasil merealisasikan penerimaan pajak di atas 100% dari target tahun 2023,

Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh menyampaikan, Kamis(28/12) di Aula Kantor Wilayah DJP Bali, Gedung Keuangan Negara II, Jalan Kapten Tantular, Denpasar.

 “Realisasi penerimaan Kanwil DJP Bali ini mengalami pertumbuhan sebesar 27,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar  Nurbaeti.

Penerimaan  pajak tersebut didukung lima sektor dominan penentu penerimaan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,83%, Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar 15,53%. 

Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,56%, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 11,31%, dan Industri Pengolahan sebesar 8,04%.

Pada bagian lain penyampaiannya Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh mengungkapkan dari kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2022 hingga 27 Desember 2023 telah mencapai 355.335 SPT atau 101.29% dari target rasio sebesar 350.805 wajib pajak (WP).

Rinciannya  realisasi untuk WP Badan sebanyak 30.210 SPT, WP Orang Pribadi Karyawan sebanyak 274.092 SPT, dan WP Orang Pribadi Non Karyawan sebanyak 51.033 SPT.

Nurbaeti juga menyampaikan hasil penegakan hukum (law enforcement) berupa pemeriksaan dan penagihan pajak telah memberikan kontribusi pada penerimaan Kanwil DJP Bali.

Realisasi penerimaan pajak dari pemeriksaan dan penagihan pajak sampai dengan  19 Desember 2023 mencapai  Rp362,3 miliar,  terdiri dari pemeriksaan Rp211,9 miliar dan penagihan sebesar Rp150,4 miliar.

Kanwil DJP Bali hingga 18 Desember 2023 telah melakukan upaya kegiatan penagihan melalui  49.066 surat teguran, menerbitkan 12.045 surat paksa, melakukan 720 kegiatan penyitaan dan 554 kegiatan pemblokiran serta melakukan 174 kegiatan penjualan barang sitaan.

“Dari realisasi kegiatan tersebut telah menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp150,4 miliar atau 111,92% dari target penagihan sebesar Rp134,3 miliar,” jelasnya.

Kanwil DJP Bali juga melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 40 WP, dengan rincian terdapat 26 WP yang sedang ditindaklanjuti dan 14 WP selesai ditindaklanjuti dimana 1 WP dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Sementara terkait kegiatan pemandanan Nomor Induk Kependudukan(NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 27 Desember 2023 telah tercapai  sebanyak 1.020.852 NPWP Valid atau 82,01% dari 1.244.728 NPWP terdaftar di Bali.

Dikatakan  Nurbaeti   format lama NPWP masih dapat digunakan sampai  30 Juni 2024. Nantinya terhitung 1 Juli 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP akan menggunakan NPWP dengan format baru.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.03/2023 perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022  terkait implementasi penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP sesuai amanat UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

“Untuk itu kepada seluruh Wajib Pajak diminta dapat melakukan pemutakhiran profil perpajakan berupa validasi NIK melalui laman pajak (https://www.pajak.go.id),” ujar Nurbaeti. K17.