PDIP Bentuk Posko Gotong Royong
Bertemu JK, Ganjar Pranowo Diskusi soal Netralitas Aparat
JK juga mengatakan tak bisa bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud karena masih menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI)
PALU, NusaBali
Dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, PDI Perjuangan (PDIP) memulai rangkaian peresmian Posko Gotong Royong Pengawalan Pemilu Jujur Adil (Jurdil) Tahun 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Bendahara PDIP Rudianto Tjen berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah pada, Minggu (19/11) dalam rangka kegiatan tersebut. Keduanya disambut oleh jajaran pengurus dan kader yang dipimpin Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah (Sulteng) H Muharram Nurdin. Tarian adat selamat datang khas Palu, Peula Cinde, didendangkan.
Usai penyambutan, Hasto bergerak ke Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulaweai Tengah, untuk menandai peresmian posko gotong royong dimaksud. Wakil Bupati Sigi yang juga kader PDIP Samuel Yansen Pongi hadir di situ. “Hari ini secara serentak diresmikan Posko Gotong Royong Pemilu Jurdil, dan mulai dari Palu. Ini menunjukkan kuatnya partisipasi masyarakat, terbukti ada Bung Ilham yang bekerja sama untuk mendirikan posko gotong royong ini, guna memantau seluruh tahapan-tahapan pemilu agar berjalan dengan baik, jauh dari intimidasi, jauh dari penggunaan politik uang, termasuk dari atribut penggunaan kampanye yang dipasang dengan cara-cara yang sangat misterius,” urai Hasto Kristiyanto.
Ketua DPD PDIP Sulteng Nurdin Muharram mengatakan bahwa posko ini memang diinisiasi oleh seorang pemuda setempat bernama Ilham, yang bersama warga bekerja membangun posko. “Ini posko pertama dan kami hanya memberi dukungan,” kata Nurdin. Nurdin melanjutkan bahwa sudah ada pihak-pihak aparat tertentu yang datang dengan alasan berkoordinasi, baik secara tulus maupun berpura-pura.
“Sudah ada yang datang. Tapi saya memperkuat Bapak Ilham dan kawan-kawan disini, jangan takut diintimidasi dan tetap jalan. Kalau mau menjaga demokrasi, jangan takut terhadap intimidasi,” tegasnya. Ilham sendiri mengatakan alasan pihaknya mendirikan posko itu agar Pemilu yang akan dilaksanakan, menjadi tertata bagus. “Posko pemilu ini gotong royong menampung aspirasi pemilihan yang ada di Sigi khususnya, dan di Sulteng umumnya, dan bisa kita kawal, dan menampung kejanggalan yang ada di tingkatan-tingkatan sampai masyarakat desa,” kata Ilham.
Kembali ke Hasto, ia menekankan bahwa pemilu jurdil menjadi sangat penting karena Indonesia harus memastikan pemimpin ke depan adalah pemimpin yang benar-benar bekerja dengan benar. “Memastikan pemilu yang jurdil ini akan merepresentasikan tentang pentingnya hadir pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab bagi masa depan kita,” kata Hasto. “Apakah ini terkait intimidasi dan tekanan terhadap kerja pemenangan Ganjar-Mahfud MD?” Tanya wartawan.
Menjawab itu, Hasto mengatakan mau tak mau rakyat mendengar ketika baliho Ganjar-Mahfid diturunkan, dan mulai muncul intimidasi, mulai muncul suara-suara penggunaan instrumen negara. Pada saat bersamaan rakyat bisa melihat ada baliho yang muncul secara misterius bagi partai yang belum lama berdiri. “Ini menunjukkan satu ketidakadilan dalam demokrasi. Karena itulah kehadiran posko gotong royong ini merespon terhadap harapan dari rakyat agar pemilu dilaksanakan betul-betul jurdil,” katanya.
“Ini juga merespon dari pemberitaan di luar negeri yang begitu menyayangkan Indonesia masuk dalam sisi-sisi gelap demokrasi. Karena itulah kami mengawal pemilu sebagai masa transisi dan momentum menjaga demokrasi kita betul-betul diwujudkan dengan baik, suara rakyat penentu, suara di dalam menentukan pemimpin bangsa,” pungkas Hasto.
Terpisah Calon Presiden (Capres) dari PDIP Ganjar Pranowo menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) untuk berdiskusi terkait netralitas aparat negara di Pemilu 2024. Ganjar mengklaim diskusi tersebut bukan ajakan agar Jusuf Kalla mendukungnya.
Dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, PDI Perjuangan (PDIP) memulai rangkaian peresmian Posko Gotong Royong Pengawalan Pemilu Jujur Adil (Jurdil) Tahun 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Bendahara PDIP Rudianto Tjen berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah pada, Minggu (19/11) dalam rangka kegiatan tersebut. Keduanya disambut oleh jajaran pengurus dan kader yang dipimpin Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah (Sulteng) H Muharram Nurdin. Tarian adat selamat datang khas Palu, Peula Cinde, didendangkan.
Usai penyambutan, Hasto bergerak ke Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulaweai Tengah, untuk menandai peresmian posko gotong royong dimaksud. Wakil Bupati Sigi yang juga kader PDIP Samuel Yansen Pongi hadir di situ. “Hari ini secara serentak diresmikan Posko Gotong Royong Pemilu Jurdil, dan mulai dari Palu. Ini menunjukkan kuatnya partisipasi masyarakat, terbukti ada Bung Ilham yang bekerja sama untuk mendirikan posko gotong royong ini, guna memantau seluruh tahapan-tahapan pemilu agar berjalan dengan baik, jauh dari intimidasi, jauh dari penggunaan politik uang, termasuk dari atribut penggunaan kampanye yang dipasang dengan cara-cara yang sangat misterius,” urai Hasto Kristiyanto.
Ketua DPD PDIP Sulteng Nurdin Muharram mengatakan bahwa posko ini memang diinisiasi oleh seorang pemuda setempat bernama Ilham, yang bersama warga bekerja membangun posko. “Ini posko pertama dan kami hanya memberi dukungan,” kata Nurdin. Nurdin melanjutkan bahwa sudah ada pihak-pihak aparat tertentu yang datang dengan alasan berkoordinasi, baik secara tulus maupun berpura-pura.
“Sudah ada yang datang. Tapi saya memperkuat Bapak Ilham dan kawan-kawan disini, jangan takut diintimidasi dan tetap jalan. Kalau mau menjaga demokrasi, jangan takut terhadap intimidasi,” tegasnya. Ilham sendiri mengatakan alasan pihaknya mendirikan posko itu agar Pemilu yang akan dilaksanakan, menjadi tertata bagus. “Posko pemilu ini gotong royong menampung aspirasi pemilihan yang ada di Sigi khususnya, dan di Sulteng umumnya, dan bisa kita kawal, dan menampung kejanggalan yang ada di tingkatan-tingkatan sampai masyarakat desa,” kata Ilham.
Kembali ke Hasto, ia menekankan bahwa pemilu jurdil menjadi sangat penting karena Indonesia harus memastikan pemimpin ke depan adalah pemimpin yang benar-benar bekerja dengan benar. “Memastikan pemilu yang jurdil ini akan merepresentasikan tentang pentingnya hadir pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab bagi masa depan kita,” kata Hasto. “Apakah ini terkait intimidasi dan tekanan terhadap kerja pemenangan Ganjar-Mahfud MD?” Tanya wartawan.
Menjawab itu, Hasto mengatakan mau tak mau rakyat mendengar ketika baliho Ganjar-Mahfid diturunkan, dan mulai muncul intimidasi, mulai muncul suara-suara penggunaan instrumen negara. Pada saat bersamaan rakyat bisa melihat ada baliho yang muncul secara misterius bagi partai yang belum lama berdiri. “Ini menunjukkan satu ketidakadilan dalam demokrasi. Karena itulah kehadiran posko gotong royong ini merespon terhadap harapan dari rakyat agar pemilu dilaksanakan betul-betul jurdil,” katanya.
“Ini juga merespon dari pemberitaan di luar negeri yang begitu menyayangkan Indonesia masuk dalam sisi-sisi gelap demokrasi. Karena itulah kami mengawal pemilu sebagai masa transisi dan momentum menjaga demokrasi kita betul-betul diwujudkan dengan baik, suara rakyat penentu, suara di dalam menentukan pemimpin bangsa,” pungkas Hasto.
Terpisah Calon Presiden (Capres) dari PDIP Ganjar Pranowo menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) untuk berdiskusi terkait netralitas aparat negara di Pemilu 2024. Ganjar mengklaim diskusi tersebut bukan ajakan agar Jusuf Kalla mendukungnya.
Foto: Capres Ganjar Pranowo dan Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) di Kediaman JK, Jakarta, Minggu (19/11). -ANTARA
"Kami ngga mengajak (untuk mendukung) kok, kita silaturahmi aja,” kata Ganjar usai bertemu dengan JK selama sekitar 1 jam di Kediaman JK, di Jakarta, Minggu kemarin. Namun Ganjar mengaku tak keberatan apabila JK memberikan dukungan padanya. "Tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda, dan ini rasa-rasanya pilihannya Pak JK akan beda dengan saya. Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh Pak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, JK mengatakan dirinya berdiskusi dengan Ganjar tentang politik dan negara, salah satunya terkait isu netralitas aparat negara. "Yang penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, aman, dan netral,” kata JK. Menurut dia, Indonesia dapat menjadi negara maju pada 2045 apabila Pemilu 2024 berjalan baik dan aparat negara mampu tetap bersikap netral.
"Tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka akan melahirkan ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. Dia pun mengatakan dirinya kemungkinan berbeda pilihan dengan Ganjar, tapi keduanya sama-sama ingin memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara. "Itu menjadi yang kita setujui bersama untuk menjaga bangsa dan negara ini. Kita bisa berbeda, berbeda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara,” katanya.
JK juga mengatakan tak bisa bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud karena masih menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).
“Saya ini Ketua PMI. PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN,” kata JK usai bertemu calon presiden (Capres) dari PDIP Ganjar Pranowo. Namun JK berharap Ganjar bisa menjadi seperti Megawati yang dinilainya berempati tinggi dan demokratis. “Saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai seorang pemimpin. Ibu yang baik, sangat empatik. Itu saya alami, saya tahu betul, bukan dari luar,” katanya. Megawati dinilai sebagai sosok yang demokratis karena tidak menggunakan kekuasaan saat menjadi peserta Pemilu 2004, padahal saat itu Ketua Umum PDIP itu masih menjabat sebagai Presiden RI. “Jadi, saya mengharapkan juga tentu Pak Ganjar juga seperti begitu,” katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, (13/11) menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. 7 k22, ant
"Kami ngga mengajak (untuk mendukung) kok, kita silaturahmi aja,” kata Ganjar usai bertemu dengan JK selama sekitar 1 jam di Kediaman JK, di Jakarta, Minggu kemarin. Namun Ganjar mengaku tak keberatan apabila JK memberikan dukungan padanya. "Tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda, dan ini rasa-rasanya pilihannya Pak JK akan beda dengan saya. Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh Pak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, JK mengatakan dirinya berdiskusi dengan Ganjar tentang politik dan negara, salah satunya terkait isu netralitas aparat negara. "Yang penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, aman, dan netral,” kata JK. Menurut dia, Indonesia dapat menjadi negara maju pada 2045 apabila Pemilu 2024 berjalan baik dan aparat negara mampu tetap bersikap netral.
"Tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka akan melahirkan ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. Dia pun mengatakan dirinya kemungkinan berbeda pilihan dengan Ganjar, tapi keduanya sama-sama ingin memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara. "Itu menjadi yang kita setujui bersama untuk menjaga bangsa dan negara ini. Kita bisa berbeda, berbeda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara,” katanya.
JK juga mengatakan tak bisa bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud karena masih menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).
“Saya ini Ketua PMI. PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN,” kata JK usai bertemu calon presiden (Capres) dari PDIP Ganjar Pranowo. Namun JK berharap Ganjar bisa menjadi seperti Megawati yang dinilainya berempati tinggi dan demokratis. “Saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai seorang pemimpin. Ibu yang baik, sangat empatik. Itu saya alami, saya tahu betul, bukan dari luar,” katanya. Megawati dinilai sebagai sosok yang demokratis karena tidak menggunakan kekuasaan saat menjadi peserta Pemilu 2004, padahal saat itu Ketua Umum PDIP itu masih menjabat sebagai Presiden RI. “Jadi, saya mengharapkan juga tentu Pak Ganjar juga seperti begitu,” katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, (13/11) menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. 7 k22, ant
Komentar