nusabali

Anggaran Pengadaan VAR Perlu Ditambah

  • www.nusabali.com-anggaran-pengadaan-var-perlu-ditambah

SINGARAJA, NusaBali - Anggota DPRD Buleleng Putu Suastika meminta Pemerintah Kabupaten Buleleng menambah anggaran pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR). Usulan ini disampaikan karena ketersediaan VAR saat ini di Buleleng, cukup susah dicari. Sedangkan kasus gigitan anjing kembali ditemukan di sejumlah wilayah Buleleng.

Menurut Suastika usai rapat gabungan pembahasan Ranperda APBD 2024, Selasa (14/11), mengatakan satu bulan terakhir dia menerima laporan dari masyarakat yang tergigit anjing. Saat mereka pergi ke Puskesmas petugas menyatakan VAR sedang kosong.

“VAR di Puskesmas Gerokgak kosong, saat masyarakat mencari setelah digigit anjing. Ini kan menimbulkan kekhawatiran juga bagi masyarakat. Kami berharap pemerintah menambah anggaran pengadaan VAR untuk antisipasi,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Buleleng ini.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa mengatakan Pemkab Buleleng sudah rutin menganggarkan pengadaan VAR. Namun untuk penambahan anggaran pengadaan 2024 seperti usulan dewan disebutnya perlu kajian dan pertimbangan lebih matang.  Sebab seluruh anggaran belanja dari APBD seluruhnya harus berdasarkan analisa.

Seperti pengadaan VAR, dihitung dari kasus gigitan dan perkembangan jumlah kasus. Menurut Suyasa perkembangan kasus rabies di Buleleng sudah menurun drastis jika dibandingkan dengan kasus tahun lalu. Tingkat kematian akibat gigitan rabies juga sangat kecil.  Jumlah korban rabies meninggal dunia di tahun 2022 sebanyak 13 orang. Sedangkan sepanjang tahun 2023 hanya 1 orang.

“Pengadaan VAR selain kabupaten juga ada dari Pemprov dan Kemenkes sehingga kita tidak perlu siapkan semua. Soal VAR terbatas itu karena produksinya dari pabrik sedikit, saat ini sedang diproduksi karena itu didatangkan dari luar negeri,” jelas Suyasa.

Namun penambahan anggaran pengadaan VAR bisa saja dilakukan saat situasi dianggap genting, karena kasus gigitan merebak dan tidak terkendali. Pemerintah daerah pun bisa memakai dana Biaya Tidak Terduga (BTT). “Bupati boleh menggeser anggaran dengan beberapa program tidak dijalankan dulu dipindahkan ke BTT jika ada kondisi genting. Maka akan dilakukan perubahan anggaran mendahului belanja yang bisa ditunda digeser ke BTT,” papar birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula ini. 7k23

Komentar